Harga Pendidikan Bagi Orang Miskin: Didiskriminasi Hingga Rentan Putus Sekolah

Orang miskin dilarang sekolah. Padahal, pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan dasar harus diikuti oleh semua, dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal tersebut juga mewajibkan negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran untuk memajukan ilmu pengetahuan.

Namun, kenyataan seringkali berkata lain.

Kisah seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara, yang dipaksa duduk di lantai kelas karena menunggak SPP, menggambarkan betapa diskriminasi dan ketidakadilan masih ada di dunia pendidikan.

IM, siswa kelas IV, berasal dari keluarga kurang mampu. Dia seharusnya mendapatkan pendidikan gratis sesuai amanat konstitusi, namun justru diperlakukan tidak layak.

Cerita IM bukanlah satu-satunya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka putus sekolah yang masih tinggi di berbagai jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA.

Angka yang terus meningkat ini memperlihatkan betapa kemiskinan dan kebijakan yang tidak inklusif memperburuk ketidakmerataan akses pendidikan.

Lantas, mengapa diskriminasi dan kekerasan semacam ini terus terjadi di dunia pendidikan? Apa yang harus kita lakukan agar setiap anak mendapatkan hak yang mereka seharusnya terima?