Ramai-ramai Berburu Anggaran di Senayan, Efisiensi Prabowo Cuma Omon-omon?

Suara.com - "Potong perjalanan dinas, kurangi kegiatan seremonial, dan lakukan efisiensi", pesan Presiden Prabowo Subianto itu berulang kali disampaikan kepada jajaran kabinetnya di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan menjaga kesehatan fiskal negara.

Namun menjelang penyusunan APBN 2027, pemandangan berbeda justru terlihat di Senayan.

Sejumlah kementerian dan lembaga berbondong-bondong mengajukan tambahan anggaran kepada DPR RI. Nilainya tidak kecil, mulai dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan. Apakah agenda efisiensi yang digaungkan pemerintah tidak berjalan efektif, atau justru pagu anggaran yang ditetapkan sejak awal memang belum mencerminkan kebutuhan riil kementerian?

APBN 2026 sendiri dirancang cukup ekspansif. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan belanja negara Rp3.842,7 triliun, dengan defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Belanja negara difokuskan untuk mendukung program Asta Cita, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial.

Kebutuhan Riil atau Perencanaan yang Kurang Matang?

Daftar kementerian yang meminta tambahan anggaran terus bertambah. Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan Rp1,59 triliun untuk memperkuat hilirisasi, pengembangan industri kecil menengah, hingga pendidikan vokasi.

Kementerian Pertanian meminta tambahan Rp22,43 triliun guna mendukung target swasembada dan kedaulatan pangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan mengusulkan tambahan Rp30 triliun untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan tambahan Rp40,75 triliun karena pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun dinilai belum cukup membiayai berbagai program prioritas.

Fenomena serupa juga terlihat pada instansi penegak hukum. Polri yang memperoleh pagu indikatif Rp118 triliun mengaku kebutuhan idealnya mencapai Rp178,6 triliun. Sementara KPK menaikkan usulan tambahan anggaran menjadi Rp989 miliar.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari cara pemerintah menyusun APBN dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, sejak awal pagu anggaran kementerian dan lembaga lebih banyak disesuaikan dengan program prioritas Presiden dibanding kebutuhan riil masing-masing instansi.

"Program prioritas presiden menjadi patokan K/L lainnya membuat anggaran. Program MBG ditetapkan terlebih dahulu, baru anggaran K/L disusun. Akibatnya ketika tahun depan diminta membuat program yang ideal, ada tambahan dana yang cukup besar nilainya," kata Huda.

Ia menilai sejumlah kementerian bahkan kesulitan menjalankan program pokoknya karena keterbatasan anggaran.

Beberapa kementerian, kata dia, terkesan tidak memiliki ruang gerak yang cukup akibat fokus anggaran yang terlalu besar pada program prioritas pemerintah.

Layanan Dasar Sulit Dipangkas

Di sisi lain, tidak semua tambahan anggaran dapat dipandang sebagai bentuk pemborosan.

Komisi VIII DPR RI misalnya telah menyetujui usulan tambahan anggaran sejumlah mitra kerjanya.

Kementerian Agama mendapat persetujuan tambahan Rp41,8 triliun di luar pagu indikatif Rp87,6 triliun.

Kementerian Sosial juga memperoleh dukungan atas tambahan anggaran Rp22,4 triliun di luar pagu indikatif Rp84,7 triliun.

Tambahan anggaran tersebut sebagian besar berkaitan dengan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pendidikan keagamaan, peningkatan kesejahteraan guru, bantuan sosial, hingga berbagai program perlindungan sosial.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan tambahan anggaran bukan sesuatu yang mudah diperoleh.

Perbesar

Karena itu kementerian dan lembaga harus mampu menyampaikan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pemerintah mengenai urgensi kebutuhan tersebut.

"Tambahan anggaran yang kita butuhkan itu tidak mudah. Kita perlu menyampaikan alasan yang dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah," kata Marwan saat rapat di Gedung DPR, Rabu (17/6) lalu.

Dalam kondisi tertentu, tambahan anggaran justru dianggap diperlukan untuk menjaga kualitas layanan publik dan stabilitas sosial masyarakat.

Terlebih di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, pengurangan anggaran bantuan sosial maupun pendidikan dinilai berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kelompok rentan.

Efisiensi atau Sekadar Geser Anggaran?

Meski demikian, kritik terhadap kebijakan efisiensi pemerintah tetap muncul.

Huda menilai efisiensi yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum menyentuh seluruh pos belanja secara merata.

Ia menyebut terdapat kesan bahwa penghematan hanya terjadi pada sebagian kementerian dan program tertentu.

"Efisiensi yang dilakukan pun seolah tidak menyentuh anggaran prioritas dan K/L tertentu. Efisiensi tebang pilih jika saya bisa ibaratkan," ujarnya.

Menurut dia, ketimpangan alokasi anggaran juga berdampak pada pemerintah daerah karena dana transfer ke daerah ikut mengalami tekanan.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi ruang daerah untuk menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing.

Perdebatan mengenai tambahan anggaran kementerian pada akhirnya memperlihatkan tantangan terbesar pemerintahan Prabowo dalam mengelola APBN.

Di satu sisi pemerintah dituntut melakukan efisiensi dan menjaga defisit tetap terkendali. Di sisi lain, kebutuhan pendanaan untuk menjalankan program prioritas dan layanan publik terus meningkat.

Karena itu ukuran keberhasilan efisiensi tidak semata-mata dilihat dari berapa banyak anggaran yang dipangkas.

Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.