Operasi Plastik Digital: Bagaimana AI dan Citra 'Gemoy' Kini Juga Merambah Asia Tenggara

Suara.com - Bayangkan sebuah panggung politik di mana orasi yang menggelegar dan kepalan tangan yang kaku tiba-tiba digantikan oleh avatar kartun berpipi merah, atau video bayi yang menari jenaka, juga poster-poster berwarna pastel yang menenangkan. Inilah realitas baru demokrasi di sekitar kita, tidak saja di Indonesia tapi kini juga marak di Asia Tenggara.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menjadi satu contoh awal untuk itu. Tidak hanya menjadi ajang perebutan suara, tetapi Pilpres terbaru itu juga sudah menjadi "laboratorium raksasa" bagi penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk “memainkan” persepsi publik melalui apa yang salah satunya belakangan dikenal sebagai efek "gemoy".

Strategi yang awalnya dianggap sebagai eksperimen digital ini ternyata terbukti ampuh mengubah lanskap kampanye. Ia menciptakan gelombang pengikut dari kalangan muda, hingga akhirnya bahkan mulai ditiru secara masif di sejumlah arena pemilihan kepala daerah (Pilkada) di pelosok negeri.

Perbesar

Evolusi Citra: Antara Strategi dan Fenomena "Natural"

Kisah sukses penggunaan AI dalam politik Indonesia paling menonjol dapat dilihat pada kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (pasangan yang akhirnya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia –Red). Prabowo khususnya, yang secara historis dikenal dengan citra militeristik dan nasionalis yang berapi-api, mengalami transformasi visual total melalui bantuan AI generatif seperti Midjourney. Namun, tim kampanye memberikan klarifikasi menarik mengenai asal-usul citra ini.

Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, misalnya, dalam salahj satu wawancara jelang hari-H pemilihan, membeberkan bahwa istilah "gemoy" sebenarnya tidak dirancang secara strategis sejak awal oleh tim internal.

“Waktu kata ‘gemoy’ itu muncul pun, itu bukan dari TKN. Karena itu kan munculnya jauh setelah Pak Prabowo menyatakan akan maju sebagai capres,” ungkap Saras. Menurutnya, label tersebut muncul secara organik dari masyarakat yang melihat kegembiraan Prabowo saat berjoget karena merasa lebih rileks dan nothing to lose dalam kontestasi kali ini.

Hafiz Noer, peneliti dari Center for Digital Society (CfDS) UGM, mencatat bahwa hadirnya AI generatif dianggap sebagai upaya untuk "mendemokratisasi teknologi AI agar semua orang dapat menggunakan AI tanpa harus memiliki keahlian spesifik”.

Inilah yang menurutnya kemudian memicu gaya kampanye baru yang memoles citra politik guna menggaet pemilih muda. Melalui avatar kartun yang terlihat lebih lembut, AI berhasil "menghapus" beban sejarah masa lalu, dan menggantinya dengan persona baru yang lebih dapat diterima oleh generasi Z dan Milenial.

Saras menepis anggapan bahwa pihaknya sengaja "memoles" figur kandidat secara artifisial. “Kalau memoles itu seolah-olah kita mengubah sosok... sedangkan itu tidak dilakukan sama sekali,” tegasnya. Meski demikian, diakui bahwa TKN akhirnya secara sadar mengadopsi narasi tersebut karena melihat animo positif yang luar biasa di kalangan generasi Z dan Milenial.

Perbesar

Dapur Rekayasa Teknologi, Ragam Strategi, dan Duplikasi Pemanfaatan

Di balik tampilan kartun yang menggemaskan itu, sesungguhnya memang terdapat mesin teknologi yang canggih. Koordinator Nasional Tim Kampanye Digital TKN, Anthony Leong, pada Desember 2023, mengonfirmasi bahwa mereka meluncurkan platform PrabowoGibran.ai. Platform ini didukung oleh teknologi dari OpenAI dan perangkat lunak internal, antara lain untuk membantu 15.000 relawan "pasukan siber" melacak sentimen online serta membagikan karya seni AI secara masif di media sosial.

Penggunaan teknologi ini mencakup pembuatan gambar AI yang menempatkan pemilih dalam satu bingkai bersama kandidat, misalnya dalam petualangan di hutan, yang kemudian menjadi viral di TikTok dan Instagram. Seniman digital pro-Prabowo seperti Adriansyah mengakui bahwa meskipun ada perdebatan etis, teknologi ini efektif karena “membuat orang tertarik”.

Di sisi lain, kubu lawan dalam kontestasi Pilpres saat itu, juga menggunakan teknologi atau alat serupa. Tim Anies Baswedan misalnya, meluncurkan chatbot WhatsApp bertenaga OpenAI; sementara tim Ganjar Pranowo menggunakan dasbor analitik real-time untuk memprediksi pokok pembicaraan.

Menariknya, meskipun TKN memanfaatkan AI untuk citra positif, mereka juga menyuarakan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan teknologi ini oleh pihak lawan. Ketua TKN, Rosan Roeslani, dalam satu kesempatan sempat memperingatkan adanya potensi serangan berupa framing menyesatkan menggunakan AI yang dapat mencoreng citra kandidatnya.

“Apalagi sekarang ada yang namanya AI. Itu sangat luar biasa; jadi saya ngomong seperti ini, tapi yang keluar bisa lain,” tutur Rosan mengacu pada teknologi deepfake suara dan video. Rosan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara manipulatif seperti itu, yang ia sebut sebagai “cara kampanye paling menjijikkan”.

Kekhawatiran itu sendiri sempat mewujud –meski justru bukan melulu dari kubu yang berseberangan. Salah satunya adalah saat munculnya video deepfake mendiang Presiden Soeharto yang "hidup kembali" untuk mendukung Partai Golkar, sebuah langkah yang disebut oleh perwakilan Golkar, Dara Nasution, sebagai upaya menyampaikan "pesan positif", meski menuai kritik dari pengamat pemilu saat itu.

Kesuksesan taktik "gemoy" di tingkat nasional sendiri, pada akhirnya juga memicu fenomena duplikasi di tingkat daerah menjelang Pilkada 2024. Di Sumatera Utara, pasangan Bobby Nasution-Surya secara terbuka mengakui bahwa mereka mengapitalisasi euforia kemenangan Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Bobby-Surya, Sugiat Santoso, menyatakan, “Tentu kami mengapitalisasi euforia kemenangan Prabowo-Gibran untuk memenangkan Bobby-Surya di Pilgub Sumut.” Strateginya antara lain melibatkan penggunaan setelan pakaian biru-putih, serta poster AI yang juga "gemoy" untuk memikat pemilih muda yang lebih menyukai politik santai dan "senang-senang saja".

Perbesar

Hal serupa terjadi di Maluku Utara, lewat pasangan Aliong Mus-Sahril Thahir yang menggunakan ilustrasi AI jenaka pada baliho mereka. Zilmi Karim dari Partai Golkar Maluku Utara menyebut pendekatan ini untuk menciptakan suasana "pesta demokrasi" yang tidak tegang.

Terkait duplikasi strategi itu, pengamat politik Hendri Satrio menilainya sebagai upaya para kandidat daerah untuk membangun “jembatan identitas” dengan pemerintah pusat demi meraih limpahan elektoral.

Belajar dari Tetangga: Pola Global dan "Babification"

Fenomena ini belakangan juga selaras dengan tren yang muncul di negara tetangga. Riset kolaborasi beberapa media –di mana Suara.com ikut di dalamnya— menunjukkan bahwa di Filipina misalnya, terjadi sesuatu yang mirip yang dikenal sebagai strategi "Babification" atau “pembayian” yang masif.

Jauh hari jelang Pemilu di negeri itu, jaringan halaman Facebook membanjiri ruang publik dengan video AI yang menggambarkan mantan Presiden Rodrigo Duterte, serta putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, sebagai bayi lucu, untuk melunakkan citra keras mereka di tengah isu pelanggaran HAM.

Lebih jauh lagi, ditemukan adanya "tribute art" palsu berbasis AI —seperti gambar patung Duterte yang diklaim terbuat dari tempurung kelapa atau kulit semangka oleh seniman lokal maupun pengagum dari Belanda dan Arab. Ini adalah upaya sistematis untuk menciptakan ilusi adanya dukungan akar rumput yang organik, padahal hasil rekayasa mesin.

Meski faktanya, perkembangan terakhir menunjukkan ada masalah berat yang menghadang Sara Duterte lewat pemakzulan oleh DPR Filipina (dijadwalkan sidang pada Senin 18 Mei 2026 -Red), kenyataan ini tidak menghapuskan upaya perbaikan citra lewat bantuan AI yang sudah berlangsung. Justru belakangan, seperti laporan media-media Filipina, ketika masalah mulai muncul, konten-konten yang memperlihatkan "sisi lembut" Sara kian kencang disebarluaskan.

Sementara itu di Malaysia, meski skalanya lebih kecil, AI juga terpantau mulai digunakan untuk penguatan citra positif pemerintah. Caranya antara lain melalui kreasi serta unggahan video dan lagu gubahan AI di TikTok.

Perbesar

Analisis Pakar: Mengapa Warga Mudah Terpikat?

Krystian Chotaszczynski, pakar ilmu politik dari Polandia, memberikan perspektif mengenai efektivitas strategi ini. Ia mencatat bahwa generasi muda saat ini tidak membaca program politik setebal 70 halaman, melainkan hanya membaca beberapa kata pertama di media sosial, sebelum menggulir layar lebih lanjut.

Krystian menjelaskan bahwa penggunaan AI menciptakan dua dampak: pertama, membuat politikus terlihat lebih "manusiawi". Namun yang kedua dan lebih berbahaya, adalah penciptaan "realitas palsu" yang merevisi sejarah dan memanipulasi ingatan publik.

“Masalahnya adalah apa yang orang pikirkan. Karena kita tidak dilahirkan dengan keterampilan untuk mengenali apa yang palsu dan apa yang nyata,” ujar Krystian kepada PressOne.PH.

Yang jelas, data menunjukkan adanya bukti kuat mengenai Perilaku Tidak Autentik yang Terkoordinasi atau Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) di Filipina. Salah satu buktinya terlihat dari akun-akun seperti Duterte News Info dan Bagong Pilipinas 2026, yang mengunggah konten AI yang identik secara sinkron dalam hitungan menit untuk memanipulasi algoritma.

Sedangkan mengenai indikasi FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference), meskipun belum ada bukti keterlibatan langsung aktor negara asing, terdapat pola yang menunjukkan kawasan Asia Tenggara —dimulai dari Indonesia— telah menjadi "testing ground" atau lahan uji coba. Dalam hal ini, uji coba tersebut adalah kampanye berbasis AI yang kemudian dieksekusi secara lebih masif di Filipina, dan belakangan juga mulai merambah Malaysia.

Lebih jauh, penggunaan label "entertainment purposes only" pada konten politik di Filipina misalnya, adalah taktik untuk menghindari moderasi platform. Sementara di Indonesia, AI lebih digunakan untuk merevitalisasi citra tokoh yang terkenal dengan karakter militeristik dan nasionalis “berapi-api” di masa lalu.

Pada akhirnya, "keimutan" AI adalah pedang bermata dua. Ia bisa saja menawarkan komunikasi politik yang lebih inklusif bagi kaum muda; namun jika tidak disertai transparansi dan regulasi yang kuat, ia berisiko merusak sistem demokrasi dengan menggantikan perdebatan kebijakan yang substansial menjadi sekadar tontonan visual yang memanipulasi emosi.

Kewarasan demokrasi kini dan ke depan, akan semakin bergantung pada kemampuan pemilih untuk melihat melampaui avatar yang menggemaskan.