Polemik Laut China Selatan Masuki Babak Baru Lewat Perang Propaganda Digital, Bagaimana Indonesia?

Suara.com - Laut China Selatan (LCS) sekarang bukan lagi sekadar arena adu otot kapal perang atau sengketa wilayah antarnegara. Diam-diam, perairan strategis seluas 3,5 juta kilometer persegi ini sudah berubah jadi medan tempur baru yang lebih halus tapi mematikan: perang informasi digital.

Demikian kira-kira gambaran situasi yang mengawali sebuah konten spesial terkini Kompas.com terkait isu LCS dan polemiknya, baru-baru ini. Suara.com dan Kompas terlibat dalam kolaborasi riset dan liputan bersama dua media lainnya dari Filipina dan Malaysia (PressOne.PH dan Cilisos –Red) untuk topik ini.

Perang informasi digital seperti apa yang dimaksud? Jika boleh dijelaskan begini: bayangkanlah saat Anda lagi asyik nonton film blockbuster Hollywood, atau lagi pesan minuman lewat aplikasi di ponsel, tanpa sadar ternyata sudah disuguhi narasi sepihak soal kedaulatan wilayah. Inilah yang disebut sebagai strategi propaganda lewat sinema dan teknologi digital, yang nyatanya kini mulai merambah masuk ke ruang privat masyarakat.

Fenomena ini bukan isapan jempol semata. Dugaan adanya Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi informasi asing kini jadi sorotan serius di kawasan ASEAN, termasuk antara lain di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Makanya pula, ide liputan kolaborasi ini muncul dan kami garap.

Sejarah Singkat Garis Putus-Putus yang Penuh Kontroversi

Sebelum membahas lebih dalam soal "perang otak" ini, perlu dipahami dulu apa yang sebenarnya diributkan. Inti masalahnya adalah klaim sepihak Tiongkok atas hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan melalui apa yang disebut sebagai Nine-Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus.

Perbesar

Secara historis, klaim ini tidak muncul tiba-tiba. Peta awal yang dipakai Tiongkok sebenarnya muncul pertama kali tahun 1947 dengan 11 garis putus-putus (eleven-dash line). Namun, pada 1953, pemimpin Tiongkok Mao Zedong menghapus dua garis di sekitar Teluk Tonkin sebagai bentuk persahabatan dengan Vietnam, sehingga tersisa sembilan garis.

Nah, yang bikin makin panas, pada 28 Agustus 2023, Kementerian Sumber Daya Alam China merilis "Peta Standar China Edisi 2023" yang malah menambah satu garis lagi di timur Taiwan, menjadikannya Ten-Dash Line.

Masalahnya, klaim ini dianggap tidak punya dasar hukum internasional yang kuat. Pakar geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana, misalnya, menegaskan bahwa klaim ini jelas jauh melampaui apa yang dibolehkan oleh hukum laut internasional atau UNCLOS 1982.

Ketika Layar Perak dan Ponsel jadi Medan Propaganda

Jangan kaget kalau film-film terkenal yang Anda tonton ternyata disisipi pesan politik. Film serial Pine Gap di Netflix misalnya, sempat memicu kemarahan Filipina karena menampilkan peta dengan sembilan garis putus-putus di ruang kendali mata-mata. Padahal, adegan itu cuma muncul sekilas, tapi dampaknya luar biasa hingga Filipina memerintahkan episode tertentu dicabut.

Tidak cuma itu, film animasi Abominable (2019) dan film aksi Uncharted (2022) juga kena cekal di Vietnam, Filipina, dan Malaysia, gara-gara hal serupa.

Perbesar

Bahkan film Barbie (2023) yang terlihat "polos" pun sempat bikin geger regional. Walaupun akhirnya Filipina melunak setelah meninjau ulang peta krayon di film itu —yang ternyata cuma delapan garis putus-putus abstrak— Vietnam tetap keukeuh melarangnya tayang.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, punya analisis menarik soal ini. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Tiongkok sengaja mendanai film-film Amerika demi memasukkan narasi mereka.

"Kan pasti butuh duit, 'Udah kita kasih duitin aja, masukin, tapi syaratnya kamu buat ya seperti ini'," seloroh Hikmahanto menggambarkan bagaimana diplomasi "iklan" ini bekerja.

Lebih jauh, serangan narasi itu juga ternyata makin canggih lewat teknologi yang dipakai publik sehari-hari. Di Malaysia, sempat muncul boikot besar-besaran terhadap merek teh populer, CHAGEE, pada Maret 2025. Gara-garanya, aplikasi regional mereka memperbarui peta yang menampilkan nine-dash line.

Berdasarkan riset tim kolaborasi, data sentimen digital menunjukkan dampak yang ngeri. Hanya dalam seminggu setelah peta itu terekspos, sentimen positif terhadap brand tersebut anjlok dari 41,72% menjadi cuma 12,31%. Sebaliknya, sentimen negatif meroket dari 22,90% ke angka 70,60%!

Ini membuktikan bahwa masyarakat di kawasan mulai sadar dan melakukan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "penjajahan kartografi" di dunia digital.

Perbesar

Nasib Nelayan Indonesia di Natuna

Kembali ke salah satu bagian artikelnya Kompas, di tengah perang informasi ini, ada warga Indonesia yang merasakan langsung tekanan fisiknya. Abu Hurairah Latimba (50), seorang nelayan asal Sedanau, Natuna, misalnya, bercerita betapa mencekamnya suasana di Laut Natuna Utara.

"Kalau bertanya seberapa sering kapal asing di Laut Natuna, saya bisa katakan setiap jam, setiap hari, setiap waktu, setiap bulan," keluhnya, sebagaimana dipublikasikan Kompas.com.

Abu mengaku pernah punya pengalaman pahit diusir oleh kapal Penjaga Pantai Tiongkok pada 2024 saat berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. "Diusir pakai bahasa isyarat saja. Kami mau tak mau ya harus pergi," tuturnya pasrah.

Ironisnya, saat nelayan kita cuma bisa membawa pulang Rp 3-5 juta setelah dua minggu melaut, kapal-kapal asing dengan teknologi canggih itu kabarnya bisa meraup miliaran rupiah.

Perbesar

Kehadiran kapal asing yang intens ini menjadi tantangan berat buat kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah tegas menyatakan: kita tidak mengakui nine-dash line. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat menjabat, berulang kali menegaskan bahwa klaim apa pun harus sesuai dengan UNCLOS 1982.

Secara status, Indonesia memosisikan diri sebagai persistent objector atau pihak yang secara konsisten keberatan atas klaim sepihak Tiongkok tersebut.

FIMI, Ancaman Baru yang Terorganisir

Apa yang terjadi di layar bioskop dan aplikasi ini sebenarnya adalah bagian dari operasi yang lebih besar yang disebut Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI).

Dalam sebuah webinar di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Janina Santos dari Filipina menjelaskan bahwa FIMI bukan cuma soal berita bohong atau hoax, tapi soal perilaku manipulatif yang terkoordinasi.

Menurutnya, taktik yang dipakai bermacam-macam, mulai dari:

• Influencer Diplomacy: Mengundang influencer lokal untuk jalan-jalan ke Tiongkok lewat program "cerita Tiongkok yang baik" agar mereka pulang membawa narasi yang mendukung posisi Beijing.
• Media Harassment: Serangan digital atau perundungan online terhadap jurnalis atau pejabat yang kritis terhadap tindakan Tiongkok di LCS.
• Cyborg Operations: Gabungan antara tenaga manusia (akun asli) dan mesin (bot/AI) untuk menyebarkan narasi tertentu secara masif di platform visual seperti TikTok dan YouTube.

Di Filipina, menurut Santos pula, riset menunjukkan bahwa 95 persen operasi FIMI ini dilakukan lewat platform video.

Tujuannya jelas: membuat klaim Tiongkok terlihat sebagai sesuatu yang "tak terbantahkan". Sekaligus untuk menggambarkan perlawanan negara-negara ASEAN sebagai tindakan yang sia-sia atau sekadar menjadi "boneka Amerika Serikat".

Perbesar

Dalam hal ini, meskipun Indonesia merasa tidak memiliki sengketa langsung (karena RI bukan negara pengklaim pulau/karang di LCS –Red), negara-negara tetangga punya cerita yang lebih keras.

Filipina adalah negara yang paling vokal melawan secara hukum. Mereka berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) Den Haag pada 2016 yang menyatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.

Namun, mereka kini menghadapi "ekonomi disinformasi" yang masif di dalam negeri, di mana firma pemasaran dan peternakan akun (troll farms) diduga disewa untuk menyebarkan narasi pro-Beijing.

Malaysia juga tidak kalah tegas. Pada Februari 2024, sempat bocor nota diplomatik di mana Tiongkok secara eksplisit meminta Malaysia menghentikan eksplorasi minyak dan gas Petronas di blok Kasawari, Sarawak, dengan alasan wilayah itu masuk dalam nine-dash line. Malaysia langsung membantah, dan menegaskan bahwa wilayah itu sah milik mereka berdasarkan ZEE.

Bagaimana dan Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

Melihat situasi yang makin kompleks ini, Indonesia jelas tidak boleh lengah. Selain penguatan patroli fisik oleh TNI AL dan Bakamla di Laut Natuna Utara, ada aspek "benteng digital" yang harus dibangun.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI menekankan pentingnya pembinaan wilayah maritim dan keterlibatan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta.

Namun menurut catatan Kemhan pula, ada tantangan besar yaitu literasi bela negara yang belum merata, serta minimnya infrastruktur digital di wilayah perbatasan.

Perbesar

Hikmahanto Juwana menyarankan agar perlindungan terhadap nelayan Indonesia juga harus lebih optimal. "Seharusnya kapal-kapal Bakamla atau KKP itu membayangi kapal nelayan Natuna, supaya mereka tidak di-bully oleh kapal-kapal Coast Guard asing," tegasnya.

Bisa disimpulkan, polemik Laut China Selatan sudah masuk ke fase di mana batas antara hiburan, teknologi, dan kedaulatan negara jadi makin kabur. Klaim sepihak lewat peta baru Tiongkok mungkin terlihat seperti masalah diplomatik di atas kertas, tapi dampaknya nyata di layar ponsel anak muda Indonesia dan di jaring nelayan di Natuna.

Melawan FIMI dan manipulasi narasi butuh kerja sama semua pihak —pemerintah, jurnalis, akademisi, hingga publik sebagai pengguna media sosial— untuk tetap kritis terhadap setiap informasi yang masuk. Jangan sampai gampang "termakan" narasi khayalan di film, sementara kedaulatan nyata RI di lautan sedang dipertaruhkan.

Patut diingat, garis putus-putus itu mungkin cuma coretan di layar bioskop, atau sekadar garis di dokumen peta. Tapi bagi nelayan Indonesia khususnya di Natuna sana, nine atau ten-dash line itu adalah juga garis antara hidup dan mati.