Geger Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027, Dihapus atau Diangkat?

Suara.com - Kabar mengejutkan beredar, menyebutkan semua guru non-ASN atau honorer akan dilarang mengajar mulai 1 Januari 2027. Benarkah jutaan pahlawan tanpa tanda jasa ini terancam kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran massal?

Isu guru honorer dilarang mengajar 2027 ini menggelinding bak bola salju di media sosial, memicu keresahan luar biasa di kalangan pendidik yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

Di tengah simpang siur informasi, penting menelusuri duduk perkara sebenarnya. Sebab, di balik isu yang viral, ada konteks hukum, kebijakan pemerintah, hingga realitas lapangan yang tidak sesederhana klaim pelarangan mengajar.

Bukan Aturan Baru, Tapi Amanat UU ASN 2023

Isu guru honorer tak bisa lagi mengajar setelah 31 Desember 2026 sama juga ke telinga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

Ia menegaskan bahwa kegaduhan ini bukan lahir dari kebijakan baru, melainkan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"PadaUndang-Undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi,” ujar Mu'ti di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan ini sejatinya ditargetkan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya diundur dan baru efektif diterapkan mulai 2027.

Dengan kerangka itu, pemerintah kemudian mengarahkan seluruh guru non-ASN untuk masuk dalam skema resmi, terutama melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bagi yang tidak lolos seleksi, disiapkan status transisi berupa PPPK paruh waktu agar mereka tetap bisa mengajar tanpa menimbulkan persoalan dalam sistem kepegawaian maupun operasional pendidikan.

Namun di lapangan, skema ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Mu’ti mengakui, sejumlah pemerintah daerah mulai kesulitan membayar gaji guru PPPK paruh waktu.

Kondisi ini mendorong Kementerian Pendidikan membuka ruang solusi, dengan mempersilakan daerah yang tidak mampu untuk mengajukan bantuan atau mekanisme pendukung agar keberlangsungan tenaga pengajar tetap terjaga.

Kuota Terbatas dan Nasib yang Belum Lulus Seleksi

Perbesar

Di tengah upaya penataan status guru, kritik juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menilai tata kelola rekrutmen guru saat ini justru memunculkan persoalan baru, terutama dengan adanya skema berlapis seperti PPPK dan PPPK paruh waktu.

Ia mendorong pemerintah melakukan reformasi total dalam sistem rekrutmen tenaga pendidik.

“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem kluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” ujar Lalu.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang berjalan saat ini belum sinkron dan justru menimbulkan ketidakpastian bagi guru.

Ia menyoroti masih adanya keterlambatan gaji, ketidakjelasan jenjang karier, hingga kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

Kondisi ini, kata dia, membuat banyak guru menjadi korban sistem yang belum solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Lalu berpandangan, sentralisasi rekrutmen melalui jalur CPNS dapat menjadi solusi untuk memastikan pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru.

Dengan sistem yang terpusat, negara dinilai bisa lebih hadir dalam menjamin kepastian status dan masa depan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Harapan dan Kecemasan dari Ruang Guru

Di balik perdebatan kebijakan, suara dari lapangan menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks.

Sejumlah guru honorer sempat mengadu langsung ke DPR pada Februari 2026 lalu, untuk menyampaikan kondisi kesejahteraan yang masih jauh dari layak serta akses yang terbatas terhadap sistem yang seharusnya menjadi pintu masuk peningkatan karier.

Salah satunya disampaikan oleh Indah Permata Sari, guru honorer di SDN Wanasari 01, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkap masih banyak guru yang belum terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), padahal sudah memenuhi masa kerja.

“Padahal saya sudah memenuhi masa kerja, tapi sulitnya untuk masuk data pendidikan atau dapodik itu sulitnya luar biasa,” ujarnya dalam audiensi bersama Baleg DPR.

Ketiadaan akses ke Dapodik bukan sekadar persoalan administratif. Bagi banyak guru, hal itu berarti tertutupnya peluang mengikuti seleksi PPPK dan minimnya informasi dari dinas pendidikan.

Akibatnya, mereka kerap tertinggal dalam berbagai kebijakan penting, termasuk rekrutmen, bahkan dihantui kekhawatiran akan kehilangan kesempatan mengajar.

Di sisi lain, persoalan kesejahteraan juga belum terselesaikan. Data PGRI menunjukkan sebagian besar guru honorer masih menerima gaji di bawah standar, bahkan ada yang hanya memperoleh Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Dalam kondisi seperti itu, harapan mereka sebenarnya sederhana, mendapatkan kepastian status dan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu agar bisa hidup lebih layak dari profesi yang telah lama mereka jalani.