Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik?

Suara.com - Kasus ijazah Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mereda, kini seakan mendapat bahan bakar baru untuk terus diperbincangkan melalui terseretnya nama Jusuf Kalla (JK) dalam pusaran polemik tersebut.

Munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI tersebut bermula dari potongan video bergambar Rismon Hasiholan Sianipar yang menuding JK berada di balik layar serta menjadi penyokong dana kasus ijazah palsu yang ditudingkan kepada Presiden ketujuh RI.

JK buru-buru buka suara usai namanya dicatut memberikan dana Rp5 miliar untuk mempersoalkan kasus ijqsah Jokowi.

"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal, ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak," kata JK dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Bahkan lebih dari itu, JK segera membuat laporan terhadap Rismon ke kepolisian. Laporan terhadap Rismon teregistrasi dengan nomor polisi LP/B/135/IV/SPKT Bareskrim Polri tertanggal Rabu, 8 April 2026.

Belakangan, Rismon angkat bicara terkait laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut. Rismon menegaskan bahwa dirinya merupakan korban kecanggihan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Tambah Napas Kasus Ijazah

Perbesar

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengamini dicatutnya nama JK dalam polemik ijazah Jokowi memang menambah panjang napas agar permasalahan tersebut terus meneruts diungkit.

"Saya membaca ini secara politik dengan munculnya nama JK dalam konstelasi ijazah itu akan memperpanjang napas dan juga perbincangan soal ijazah Pak Jokowi," kata Arifki kepasa Suara.com, Rabu (22/4/2026).

Agar Kembali Viral

Menurut Arifki nama besar yang dimiliki JK menjadi pemantik baru untuk kembali memperbesar polemik ijazah Jokowi.

"Tentu ini juga menjadi bagian ketika misalnya ada tokoh terkenal yang mengomentari atau dikait kaitkan oleh pihak tertentu ini juga akan memperbesar isu ini karena kan bagian dari mencatut nama atau mungkin yang kainnya sehingga memunculkan komentar baru sehingga memuncukan percakapan baru di media sosial maupun di kalangan baik yang pendukung maulin yang kontra," kata Arifki.

Ditunggangi Pihak Cari Untung

Terlepas hal itu, perlu dilihat bahwa ada potensi terseretnya nama JK bertujuan untuk membenturkan dengan Jokowi.

Sebab menurut Arifki, ada pihak yang pasti mencari keuntungan dengan menunggangi kasus tersebut.

"Apakah ini akan menjadi dinamika baru antara pak JK dengan pak Jokowi atau memang ada pihak yang diuntungkan dengan adanya konflik antara pak JK dengan pak Jokowi, tapi yang terpenting tentu dinamika politik juga akan mengarah kepada dua figur ini yang pernah berpasangan di Pilpres 2014," kata Arifki.

Oleh karena itu, di luar persoalak hukum, Arifki melihat ada nuansa politik dibalik pencatutan nama JK dalam kasus ijazah Jokowi.

"Tapi yang terpenting adalah ini penuh nuansa politik makanya juga kita lihat agenda agenda ini tidak bisa dibaca secara hukum saja karena memang ada hal yang diuntungkan, apakah atensi di publik maupun narasi-narasi yang akan mengarah pada Pilpres 2029 atau mungkin banyak hal atau ini upaya deligitimasi apakah untuk pak JK atau mungkin dari pak Jokowi sendiri," tutur Arifki.