Niat Prabowo Jadi Juru Damai Iran dengan AS-Israel Diragukan: Misi "Bunuh Diri Politik"

Suara.com - Di tengah eskalasi panas antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, pemerintah Indonesia melontarkan sebuah manuver diplomatik yang mengejutkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menjadi juru damai dan terbang langsung ke Teheran.

Langkah ini diumumkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tepat saat AS-Israel melancarkan serangan ke Iran.

Namun, niat baik ini justru disambut badai keraguan dari para diplomat senior hingga akademisi yang menyebutnya sebagai misi yang "sangat tidak realistis".

Lantas, apa yang membuat gagasan ini begitu dipertanyakan?

Tawaran di Tengah Gempuran

Pernyataan resmi pemerintah datang di momen yang sangat krusial. Iran baru saja menutup Selat Hormuz, jalur arteri perdagangan energi global, sebagai respons atas serangan.

Situasi ini berpotensi memicu krisis ekonomi dunia yang juga akan berdampak pada Indonesia.

Di tengah ketidakpastian itu, Kemlu mengumumkan kesiapan Presiden untuk memfasilitasi dialog.

"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," tulis akun resmi Kemlu di platform X.

Dino Patti Djalal: Ide Mustahil dan Berisiko

Gagasan ini langsung dikritik tajam oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal.

Ia mempertanyakan mengapa ide tersebut tidak disaring terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa mediasi ini mustahil dilakukan.

Pertama, ego AS sebagai negara adidaya sangat jarang tunduk pada mediasi pihak ketiga.

"Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu," tegas Dino.

Ia juga menambahkan bahwa hubungan Indonesia dengan Iran saat ini tidak cukup dekat untuk peran sebesar itu.

Lebih jauh, Dino menyoroti risiko politik domestik yang sangat besar. Upaya mediasi kemungkinan akan menuntut Presiden Prabowo bertemu dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu.

"Secara politik diplomatik dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Ini akan menjadi bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri," jelasnya.

Jusuf Kalla: Posisi Tawar Indonesia Tak Setara

Perbesar

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti persoalan dari sudut pandang yang berbeda: posisi tawar Indonesia.

Menurutnya, sulit bagi Prabowo untuk menjadi penengah yang setara, terutama setelah Indonesia terikat perjanjian dagang dengan AS.

"Sayangnya, Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang... Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?" kata JK sebagaimana dikutip BBC Indonesia.

Baginya, niat tersebut baik, namun situasinya jauh lebih besar dan rumit.

Kredibilitas Mediator Dipertanyakan

Analisis lebih dalam datang dari pengamat Hubungan Internasional UGM, Dafri Agussalim. Ia meragukan kredibilitas Indonesia dan Prabowo sebagai mediator netral.

Menurutnya, syarat utama seorang juru damai adalah netralitas dan tidak punya rekam jejak keberpihakan.

Dafri menilai posisi Indonesia sudah tidak lagi netral setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP), yang dianggap skema geopolitik AS.

"Setidak-tidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-blok, bebas aktif," kata Dafri kepada Suara.com, Senin (2/3/2026).

Ia juga menyinggung faktor kredibilitas personal pemimpin. Menurutnya, seorang mediator harus punya legitimasi moral yang kuat agar didengar, mencontohkan figur Nelson Mandela.

"Lah kalau anda (presiden) yang pernah dianggap melanggar HAM bilang orang lain 'jangan melanggar HAM', siapa yang mau percaya?" tanyanya secara retoris.

Respons Diplomatik dari Iran

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memberikan respons yang sangat hati-hati.

Ia mengapresiasi niat baik pemerintah Indonesia, namun menegaskan belum ada langkah konkret atau komunikasi lanjutan yang dilakukan.

Boroujerdi juga secara terbuka menyatakan keraguannya.

"Kami masih belum mengetahui, apakah langkah seperti ini dapat berdampak atau berpengaruh atau tidak," ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa memastikan apakah mediasi bisa membuahkan hasil dalam situasi saat ini.