Suara.com - Sebuah gagasan ambisius dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, mengubah wajah Indonesia dengan program "Gentengisasi" nasional. Visi besarnya adalah mengganti jutaan atap seng yang kusam dan panas dengan genteng tanah liat yang dianggap lebih sejuk, indah, dan tahan lama.
Gagasan ini bukan wacana. Prabowo telah menyiapkan konsep pelaksanaannya, mulai dari pemberdayaan koperasi desa untuk produksi massal hingga inovasi teknologi pencampuran limbah batu bara (fly ash) untuk menghasilkan genteng yang lebih ringan dan kuat.
"Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng... proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia," ujar Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah baru-baru ini.
Niat baik untuk mempercantik negeri dan meningkatkan kualitas hidup warga ini sontak mendapat sorotan. Namun, di balik visi mulia tersebut, para ahli mengingatkan adanya tembok realita yang kompleks.
Pertanyaannya, apakah gentengisasi adalah solusi jitu atau justru bisa memunculkan masalah baru yang lebih rumit?
Tembok Realita: Deret Masalah Serius yang Mengadang
Meski terdengar menjanjikan, penerapan program gentengisasi secara merata dari Sabang sampai Merauke dihadapkan pada tantangan teknis, budaya, hingga anggaran yang tidak bisa dianggap remeh.
1. Beban Berat dan Risiko Bencana
Ini adalah masalah paling mendasar. Pakar Teknik Sipil UGM, Ashar Saputra, mengingatkan bahwa genteng tanah liat memiliki bobot yang jauh lebih berat dari seng. Mengganti atap tidak bisa sesederhana itu.
"Atap yang tadinya seng diganti genteng nggak bisa karena struktur atapnya juga harus dibuat lebih kuat. Jadi tidak hanya mengganti penutupnya saja," ucap Ashar kepada Suara.com, Kamis (5/2/2026).
Artinya, rumah warga harus diperkuat dengan rangka baja atau kayu yang lebih kokoh. Ini memicu pertanyaan lanjutan, siapa yang akan menanggung biaya perkuatan struktur yang bisa jadi lebih mahal dari harga gentengnya sendiri?
Di daerah rawan gempa, atap yang berat justru menjadi ancaman mematikan saat terjadi guncangan.
2. Benturan Budaya dan Kearifan Lokal

Indonesia adalah mozaik budaya. Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, dan Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardianshah, menyoroti adanya hambatan kultural yang serius. Di beberapa daerah, ada kepercayaan bahwa manusia yang masih hidup tidak boleh tinggal "di bawah tanah".
"Genting itu dari tanah. Artinya secara kultural pun mereka belum siap untuk bisa menerima konsep genteng," jelas Yayat.
Ashar Saputra menambahkan, keyakinan lokal seperti di Toraja memandang material tanah identik dengan tempat peristirahatan terakhir. Memaksakan gentengisasi bisa dianggap tidak menghormati kearifan lokal.
"Sebaiknya memang tidak dipukul rata... itu malah bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika," tegas Ashar.
3. Mimpi Buruk Logistik dan Anggaran yang Tak Jelas
Mendistribusikan genteng yang berat dan mudah pecah ke seluruh pelosok nusantara adalah tantangan logistik raksasa. Selain itu, Yayat Supriatna secara kritis mempertanyakan kesiapan birokrasi dan anggaran.
"Siapa yang harus bertanggung jawab? Menteri Perumahan, Menteri Pedesaan, Menteri PU? Dan yang paling penting, ada nggak anggarannya di 2026 itu?" tanya Yayat.
Tanpa adanya payung hukum yang jelas seperti Instruksi Presiden (Inpres) dan alokasi anggaran yang konkret, gagasan besar ini berisiko mandek menjadi slogan politik semata.
Bukan Sekadar Ganti Atap, Tapi Mengubah Paradigma
Para ahli sepakat bahwa niat Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian warga patut diapresiasi. Namun, kuncinya ada pada fleksibilitas, bukan pemaksaan satu jenis material.
Yayat Supriatna menekankan bahwa gentengisasi harus diterjemahkan ke dalam program perbaikan rumah yang komprehensif, bukan sekadar tempelan.
"Kalau menggunakan genting pasti rangka baja harus kuat... gentingisasi itu juga harus diterjemahkan dalam bentuk struktur teknisnya," katanya.
Sementara itu, Ashar Saputra menyarankan agar pemerintah mengubah narasi program. Menurutnya, tujuan utamanya adalah menghilangkan kesan kumuh, dan genteng hanyalah salah satu dari banyak pilihan.
"Jadi kalimatnya jangan 'gentengisasi' tapi 'peningkatan estetika hunian'. Nah itu kan pilihannya macam-macam, tapi begitu jadi genteng kan bermasalah karena tidak semua orang cocok, tidak semua wilayah cocok," ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) serta melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Akademisi UGM nilai program "gentengisasi" Prabowo harus hati-hati. Aspek teknis (struktur), sosial budaya, & keberlanjutan harus dipertimbangkan agar tak merugikan.
Juda Agung baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu,"
Pernyataan tegas Jokowi ini ditegaskan kala menanggapi isu Gibran disebut-sebut berpotensi besar jadi calon presiden (capres) 2029.
polemik
Sebelum ditemukan meninggal, sang ibu mengaku telah menasihati YBS agar tetap rajin sekolah meski kondisi ekonomi keluarga sedang sulit
polemik
Di hadapan ratusan kader PSI di Makassar, retorika Jokowi terdengar bak proklamasi. Tak hanya memberi motivasi, tetapi juga janji keterlibatan luar biasa dari seorang presiden
polemik
Kabar pertemuan Prabowo dengan tokoh oposisi pertama kali diembuskan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
polemik
Ada batasan tipis antara menjadi pahlawan dan pelaku kriminal di mata hukum Indonesia
polemik
Viral es gabus dituding terbuat dari spons berbahaya, jajanan jadul ini ternyata dibuat dari tepung hunkwe yang aman dan sehat
polemik
Sudrajat menjadi cermin pahit tentang betapa mudahnya asumsi dan penghakiman sepihak menghancurkan hidup seorang pedagang kecil.