Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?

Suara.com - Sebuah deklarasi politik yang mengguncang panggung nasional datang langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam forum resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI, ia tidak lagi bermain di balik layar.

Pria Solo yang akrab dipanggil Jokowi itu secara terbuka menyatakan siap "turun gunung" dan "bekerja mati-matian" untuk partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Pernyataan totalitas ini sontak memicu spekulasi. Apakah ini murni dukungan seorang ayah yang ingin melihat partai anaknya lolos ke Senayan? Ataukah ini adalah puncak dari sebuah grand design politik yang telah lama dirancang untuk melanggengkan pengaruh dan kekuasaan, bahkan membuka kembali wacana kontroversial tiga periode?

Di hadapan ratusan kader PSI di Makassar, retorika Jokowi terdengar seperti sebuah proklamasi. Ia tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga janji keterlibatan personal yang luar biasa dari seorang presiden.

"Saya masih sanggup datang di provinsi-provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten dan kota, kalau perlu sampai ke kecamatan, saya sanggup," tegas Jokowi, menyiratkan kesiapannya untuk menjadi juru kampanye utama PSI.

Ia bahkan menantang balik para kader, "Saudara-saudara, saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara, bisa bekerja matian-matian untuk PSI?," serunya seraya bertanya.

Puncak 'Pengkhianatan' dan Ambisi Tiga Periode

Bagi kubu PDI Perjuangan, partai yang telah mengusung Jokowi dari Wali Kota Solo hingga Presiden, manuver ini adalah sebuah pengkhianatan telak. Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menuding langkah Jokowi bukan lagi cerminan seorang negarawan, melainkan syahwat politik untuk membangun dinasti.

"Ini menunjukkan Jokowi bukan tauladan yang baik... karena dia hanya mementingkan terus berkuasa," ujar Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya tak lama setelah pidato menggebu Jokowi mewarnai pemberitaan media.

Menurutnya, akar masalah ini adalah ambisi terselubung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tegas menolaknya demi konstitusi, Jokowi dituding mencari jalan lain.

Puncaknya adalah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu dipimpin oleh iparnya sendiri.

"Karena ditolak Ibu Megawati... Jokowi berkhianat, dengan memaksakan anaknya Gibran menjadi wapres dengan mengangkangi konstitusi," kata Guntur.

Dalam skenario ini, PSI dilihat sebagai kendaraan politik baru yang sepenuhnya loyal dan bisa dikendalikan untuk agenda-agenda besar, termasuk kemungkinan membuka kembali wacana amandemen UUD 1945 di masa depan.

'Sekoci Politik' untuk Mengamankan Legacy

Perbesar

Namun, ada pembacaan lain yang lebih pragmatis. Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai pernyataan Jokowi lebih koheren jika dibaca sebagai manuver politik pasca-2024. Setelah tidak lagi menjabat, seorang presiden dengan legasi kuat akan berusaha mempertahankan pengaruhnya.

"Dukungan terbuka dan total terhadap PSI dapat dibaca sebagai strategi rasional untuk memastikan bahwa Jokowi tetap menjadi aktor relevan dalam arena politik nasional," papar Kristian kepada Suara.com, Selasa (3/2/2026).

Dalam konteks ini, PSI berfungsi sebagai "sekoci politik" atau "polis asuransi". Dengan partai yang dikontrol penuh oleh keluarga di parlemen, Jokowi bisa mengamankan proyek-proyek strategisnya seperti IKN dan melindungi keluarganya dari potensi serangan politik di masa depan.

Retorika "mati-matian" dilihat sebagai sinyal bahwa ia belum "pensiun politik" dan masih memiliki kapasitas mobilisasi massa yang besar.

Kristian mengingatkan bahwa menghubungkan pernyataan ini secara langsung dengan agenda tiga periode berisiko menjadi interpretasi berlebihan.

"Bukti empiris yang tersedia tidak cukup kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut," katanya.

Senayan Adalah Kunci Segalanya

Apapun agenda tersembunyi di baliknya, baik itu ambisi kekuasaan maupun pengamanan legacy, semua skenario tersebut bergantung pada satu hal, yakni PSI harus lolos ambang batas parlemen dan menduduki kursi di Senayan pada Pemilu 2029.

Target inilah yang kini diterjemahkan menjadi kerja-kerja konkret partai. PSI secara agresif menargetkan 10 juta Kartu Tanda Anggota (KTA) dan menerapkan sistem evaluasi ketat bagi para pengurusnya.

"Jika tidak mencapai target perampungan struktur, tiga bulan dicopot. Bukan saya, tapi sistem," tegas Kaesang Pangarep, menunjukkan keseriusan untuk membangun mesin politik yang solid.

Dukungan "mati-matian" dari Jokowi adalah bahan bakar utama, namun jalan terjal menuju Senayan tetap harus ditempuh melalui kerja elektoral yang nyata di akar rumput.