Menyingkap Tabir Pertemuan Jumat Malam Prabowo Jamu 'Tamu Oposisi' di Kertanegara

Suara.com - Sebuah manuver tak terduga dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah sunyi, sebuah pertemuan rahasia digelar di kediaman pribadinya, Kertanegara, yang mempertemukan sang presiden dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai kritikus vokal.

Kabar ini pertama kali diembuskan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang secara blak-blakan menyebut para tamu tersebut sebagai pihak yang kerap dipersepsikan sebagai oposisi. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi liar.

"Tadi malam Bapak Presiden bertemu beberapa tokoh nasional yang tanda kutip disebut oposisi," ujar Sjafrie dalam sebuah acara, memantik api penasaran publik.

Namun, Istana bergerak cepat untuk mengklarifikasi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menepis label "oposisi" dan menegaskan bahwa yang diundang adalah tokoh-tokoh nasional dengan kepedulian tinggi terhadap bangsa.

"Bukan tokoh oposisi. Tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing," kata Prasetyo, mencoba meredam kontroversi.

Lantas, siapa sebenarnya para tamu 'kritis' ini dan apa agenda besar di balik jamuan makan malam yang penuh teka-teki tersebut?

Membongkar Daftar Tamu 'Kelas Berat'

Klarifikasi dari Mensesneg Prasetyo akhirnya membuka tabir mengenai siapa saja yang hadir. Nama-nama yang muncul bukanlah sosok sembarangan, melainkan figur-figur dengan rekam jejak tajam dalam mengawasi kekuasaan.

Mereka adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji, dan pengamat politik senior Prof. Siti Zuhro.

Kehadiran Abraham Samad, yang dikenal tak kenal kompromi dalam pemberantasan korupsi, menjadi sorotan. Begitu pula dengan Susno Duadji yang kerap bersuara lantang soal penegakan hukum.

Kejutan tak berhenti di situ. Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, yang selama ini menjadi salah satu kritikus paling gigih di media sosial, juga mengonfirmasi kehadirannya.

Agenda di Balik Pintu Tertutup

Perbesar

Jika bukan sekadar basa-basi politik, apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hampir empat jam itu? Said Didu, melalui akun media sosialnya, memberikan bocoran detail mengenai isi diskusi yang sangat substansial.

Menurutnya, Presiden Prabowo secara pribadi mempresentasikan visi dan kebijakannya. Diskusi berlangsung dinamis, bahkan menyentuh isu-isu yang dianggap "sensitif".

"Kami 'menyepakati' bahwa agenda pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus jadi prioritas serta pemberantasan korupsi," cuit Said Didu.

Topik-topik krusial seperti reformasi di tubuh Polri, pengembalian sumber daya alam dari cengkeraman oligarki, hingga isu internasional seperti perdamaian di Gaza, turut menjadi bahan perbincangan serius.

Niat Tulus atau Manuver Politik Cerdas?

Langkah Prabowo ini sontak dibaca dari dua sudut pandang yang berbeda oleh pengamat. Di satu sisi, ini dianggap sebagai sebuah terobosan positif.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai langkah ini layak diapresiasi karena menunjukkan Prabowo tidak anti-kritik dan bersedia mendengar masukan dari luar lingkaran kekuasaannya.

"Prabowo tidak hanya mendapat informasi dari ring satunya saja, tapi juga dari kelompok anak bangsa lainnya," ujar Jamiluddin kepada Suara.com, Senin (2/2/2026).

Hal itu dianggap sebagai cara efektif untuk memecah budaya "Asal Bapak Senang" (ABS) yang kerap menjangkiti lingkar kekuasaan.

Informasi seperti itu bila digunakan untuk mengambil kebijakan tentu akan lebih berpeluang diterima berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan mendapat banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

"Jadi, selama pertemuan dengan tokoh kritis dimaksudkan untuk memperbaiki bangsa, tentu layak didukung. Sebab, melibatkan semua anak bangsa dalam membangun merupakan keniscayaan," kata Jamiluddin.

Karena itu, pertemuan semacam itu perlu diperluas, agar semua anak bangsa dapat memberi kontribusi dalam pembangunan. Hal ini juga akan memperkecil dikotomi pendukung dan penolak Prabowo.

"Terminologi tersebut menjadi tidak relevan bila dialog dengan berbagai lapisan anak bangsa dilakukan presiden dengan tulus dan terbuka. Hasil dialog itu juga idealnya disampaikan secara terbuka ke masyarakat," tambahnya.