Suara.com - Aspal hitam yang biasanya menderu oleh deru mesin truk-truk logistik itu kini lenyap, berganti menjadi bentang air keruh yang diam namun mematikan. Jalur Pantura, khususnya di ruas Demak hingga Kudus, telah bermutasi menjadi "sungai" raksasa yang memutus urat nadi ekonomi Pulau Jawa.
Di sepanjang mata memandang, hanya terlihat atap-atap rumah yang menyembul malu-malu, menjadi satu-satunya daratan yang tersisa bagi warga untuk sekadar berpijak atau meletakkan sisa harta benda.
Suasana mencekam menyelimuti jalur yang biasanya tak pernah tidur ini. Truk-truk kontainer besar terjebak, berjejer kaku seperti bangkai logam di tengah kepungan banjir setinggi dada orang dewasa.
Suara klakson yang biasa memekakkan telinga digantikan oleh suara mesin perahu karet petugas penyelamat dan tangis balita di tenda-tenda darurat.
Data mencatat, luas rendaman banjir kali ini mencapai ribuan hektare, menutup akses utama penghubung Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pantura bukan lagi sekadar jalan raya, ia telah menjadi monumen kegagalan manusia dalam menjinakkan air.
Di balik kabut hujan, pemandangan ini tampak seperti sebuah kiamat kecil yang diputar berulang-ulang, menghancurkan martabat jalur logistik nasional yang selama ini diagung-agungkan.
Pertanyaannya kemudian, sampai kapan siklus kehancuran ini akan terus kita tonton sebagai "rutinitas" tahunan? Apakah pemandangan pilu di Demak dan Kudus ini murni merupakan amukan alam akibat cuaca ekstrem yang tak terelakkan?
Ataukah ini sebenarnya adalah manifestasi dari "dosa" kolektif kita, mulai dari alih fungsi lahan besar-besaran di hulu, rusaknya ekosistem mangrove di hilir, hingga fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang membuat pesisir Jawa kian merapuh dan tenggelam?
Kita dipaksa menghadapi kenyataan pahit, bahwa teknologi bendungan dan tanggul raksasa sekalipun tak akan pernah cukup jika kita terus memunggungi keseimbangan ekologi.
Lantas, apa yang bisa dan harus kita lakukan sekarang? Tetap bertahan dengan solusi jangka pendek yang bersifat "tambal sulam", atau berani melakukan audit ekologis besar-besaran sebelum Jawa benar-benar kehilangan pesisir utaranya untuk selamanya?
Tiga Biang Keladi Luka Abadi
Setiap kali awan mendung menggelayut rendah di atas jalur Pantai Utara (Pantura), ada rasa cemas yang merayap di hati jutaan warga.
Banjir bukan lagi tamu yang datang sekali sepuluh tahun, melainkan penghuni tetap yang singgah setiap musim hujan. Mengapa Jawa, pulau yang dulu begitu hijau, kini seolah tak berdaya melawan air?
1. Langit yang "Meledak"
Banjir hebat yang melanda kawasan Pantura pada awal 2026 merupakan dampak dari "simfoni" gangguan atmosfer yang terjadi secara simultan. BMKG menjelaskan bahwa kehadiran Bibit Siklon Tropis 97S di Samudra Hindia, yang berpadu dengan penguatan Monsun Asia dan fenomena seruakan dingin, telah memicu pertumbuhan awan hujan masif di sepanjang pesisir utara Jawa.
Kondisi itu diperparah oleh aktifnya gelombang atmosfer MJO dan Rossby Ekuatorial yang membawa pasokan uap air berlebih, sehingga menciptakan cuaca ekstrem dengan intensitas hujan yang melampaui batas normal.
Situasi kian kritis karena hujan ekstrem ini terjadi tepat pada puncak musim hujan dan bersamaan dengan fase bulan baru yang memicu banjir rob.
Pasang air laut yang tinggi mengunci aliran air dari daratan, sehingga limpasan hujan dari wilayah seperti Demak, Kudus, hingga Pekalongan tidak dapat mengalir ke laut dan merendam pemukiman lebih lama.
2. Spons yang Menjadi Plastik
Mari kita lihat perjalanan air itu saat menyentuh tanah. Dahulu kala, Pulau Jawa adalah sebuah spons raksasa. Hutan-hutan lebat di pegunungan (hulu) dan hutan mangrove di sepanjang pesisir bertugas menyerap air hujan, menahannya di dalam tanah, dan melepaskannya perlahan.
Namun, narasi dari WALHI menceritakan perubahan yang pahit. Spons hijau itu kini telah dilapisi oleh "plastik" raksasa berupa aspal, beton, dan bangunan permanen. Hutan di gunung gundul berganti menjadi vila dan perkebunan, sementara mangrove di pantai dibabat habis untuk industri.
Akibatnya, saat hujan ekstrem tadi jatuh, air tidak punya jalan untuk masuk ke dalam tanah. Ia tertahan di permukaan, meluncur deras tanpa hambatan, dan langsung menuju ke pemukiman warga. Daratan kita kehilangan kemampuannya untuk "meminum" air, mengubah berkah hujan menjadi musibah aliran permukaan.
3. Jawa yang Perlahan Ambles

Inilah babak yang paling sunyi namun paling mematikan. Di balik hiruk-pikuk pembangunan di Pantura, daratannya sebenarnya sedang sekarat. Di bawah tanah, ribuan "sedotan" raksasa berupa sumur-sumur industri dan pemukiman terus menyedot air tanah tanpa henti.
Data WALHI menunjukkan sebuah tragedi yang tak terlihat, Tanah Pantura sedang ambles. Analoginya seperti balon yang dikempiskan secara perlahan atau kasur busa yang terus-menerus diduduki.
Karena air di dalam pori-pori tanah terus dikuras, butiran tanah memadat dan permukaan daratan pun turun beberapa sentimeter setiap tahunnya.
Hasilnya? Daratan Pantura kini menjadi lebih rendah dari permukaan laut. Saat hujan besar datang dari langit dan air laut pasang (rob) naik dari depan, warga Pantura terjebak di tengah-tengah sebuah "cekungan raksasa" yang tak punya jalan keluar. Air tidak bisa mengalir ke laut karena laut kini lebih tinggi dari halaman rumah mereka.
Panduan Bertahan Hidup
Berdasarkan panduan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada tiga langkah siaga banjir yang wajib diterapkan:
1. Pra-Bencana (Sebelum Banjir)
2. Saat Bencana (Saat Terjadi Banjir)
3. Pasca-Bencana (Sesudah Banjir)
Mencari Jalan Keluar bagi Pantura
Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, menggambarkan situasi ini sebagai sebuah konflik ruang yang tajam. Manusia mencoba menetap di tempat air seharusnya parkir.
Masalah semakin pelik karena tanah Pantura kini kian ringkih. Fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah membuat daratan semakin amblas, sementara air laut justru semakin sering bertamu lewat fenomena rob.
Saat hujan deras dan laut pasang bertemu, Pantura terjebak dalam kondisi kritis. Air tidak bisa keluar, sementara pompa yang tersedia belum mampu bekerja maksimal.
"Sistem drainasenya stuck, tidak maksimal," kata Yayat kepada Suara.com, Rabu (21/1/2026).
Tragisnya lagi, sistem pengendalian banjir seolah berjalan di tempat. Masterplan pengendalian banjir Jakarta yang disusun oleh Nedeco sejak tahun 1973 kini sudah dianggap tertinggal zaman.
Antara mahalnya pembebasan lahan, risiko sosial relokasi warga, hingga ketidakjelasan tanggung jawab di wilayah perbatasan antarprovinsi membuat normalisasi sungai, seperti yang dialami Ciliwung, seakan menjadi proyek yang tak kunjung usai. "Kendalanya luar biasa panjang," ujar Yayat.
Untuk menyelamatkan Pantura, diperlukan langkah-langkah sistemik yang berani dan terukur, mulai dari sekarang hingga masa depan.
Langkah Pertama: Memperbaiki yang Retak
Dalam jangka pendek, pemerintah tidak punya pilihan selain memperkuat infrastruktur vital. Ibarat menambal perahu yang bocor, tanggul-tanggul sungai harus diperkokoh, pintu air harus dipastikan berfungsi, dan kapasitas rumah pompa harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Inilah upaya "pertolongan pertama" agar genangan tidak mengendap terlalu lama di pemukiman warga.
"Pantura itu bisa dikatakan kurang banyak rumah pompa air," tutur Yayat.
Langkah Kedua: Kebijakan Radikal untuk Masa Depan
Untuk jangka panjang, solusi yang diambil haruslah bersifat revolusioner. Penyebab utama penurunan tanah, yakni ekstraksi air tanah yang ugal-ugalan, harus dikendalikan secara radikal. Harus dibangun infrastruktur adaptif yang masif, mulai dari Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa), sistem polder yang modern, hingga sumur resapan skala besar untuk mengonservasi air.
Semua infrastruktur megah itu tidak akan berarti tanpa satu kunci utama, penegakan hukum tata ruang tanpa kompromi. Tidak bisa lagi membiarkan kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan keselamatan ekologis.
"Di sana itu terjadi konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia," kata Yayat.
Menyelamatkan Pantura adalah tentang mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan air. Ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan perjuangan untuk menormalkan kembali kehidupan jutaan warga yang setiap tahun harus berjibaku dengan lumpur dan air mata.
Pilihan ada di tangan kita, terus tenggelam dalam ego atau mulai membangun peradaban yang mampu berdampingan dengan alam.
Jampidsus Kejaksaan Agung dalami dugaan pidana 28 perusahaan yang izinnya dicabut Presiden Prabowo karena langgar aturan pemanfaatan hutan di Aceh, Sumut, & Sumbar.
KAI akan melakukan penguatan dan peninggian konstruksi rel kereta api yang terdampak banjir di Pekalongan.
Kementerian PU tangani 23 muara terdampak bencana di Aceh, Sumut, Sumbar. Mayoritas butuh pengerukan (dredger) pasca-sedimentasi. Perlu desain teknis matang.
Pemprov DKI siap terapkan WFH/PJJ darurat saat cuaca ekstrem/banjir. Prioritas keselamatan siswa. Dishub siapkan rekayasa lalu lintas & evakuasi.
Sudewo juga kurang lebih mendapatkan pesan khusus serupa dari Jokowi.
polemik
RUU kontroversial untuk melawan propaganda asing tengah digodok pemerintah
polemik
Kenali siapa hakim ad hoc, apa bedanya dengan hakim karier, dan lihat perbandingan tunjangan mereka yang timpang
polemik
Di era periode kedua SBY Presiden, Demokrat getol menolak Pilkada via DPRD, bahkan sampai walk out
polemik
Berawal dari lobi Presiden Jokowi yang menghasilkan 20.000 kuota haji tambahan, anugerah berubah jadi bancakan
polemik
Wacana Pilkada via DPRD kembali memanas DPR. Kenali peta kekuatan partai yang mendukung dan menolak
polemik
Saat 'diktator' dibicarakan, pahami makna sebenarnya. Kenali asal-usul, ciri-ciri, dan beda pemimpin otoriter dan 'strong leader' berdasarkan fakta sejarah dan ilmu politik