Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Nasional, Siapa Mereka dan Kenapa Gajinya Beda Jauh?

Suara.com - Gelombang protes dari para hakim ad hoc menggema di seluruh negeri. Di Makassar, mereka serentak mogok kerja dan menunda persidangan sebagai puncak kegerahan atas kondisi kesejahteraan mereka yang dinilai timpang dan memprihatinkan.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang mengancam kelumpuhan sidang di pengadilan-pengadilan khusus jika tuntutan mereka tak kunjung didengar.

Di balik jubah kebesarannya, para hakim ini membawa persoalan mendasar, mengapa nasib mereka berbeda jauh dengan hakim karier, padahal sama-sama memegang palu keadilan?

Lantas, siapa sebenarnya hakim ad hoc dan apa yang membuat mereka merasa dianaktirikan dalam sistem peradilan Indonesia?

Siapa Sebenarnya Hakim Ad Hoc?

Hakim ad hoc bukanlah hakim yang meniti karier dari bawah sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung. Mereka adalah para profesional atau ahli dari luar lingkungan peradilan yang diangkat untuk periode waktu tertentu karena memiliki keahlian spesifik.

Tujuan keberadaan mereka adalah untuk memperkuat majelis hakim dalam menangani perkara-perkara khusus, seperti:

• Hakim Ad Hoc Tipikor: Menangani kasus korupsi, biasanya memiliki latar belakang hukum, akuntansi, atau perbankan.
• Hakim Ad Hoc PHI (Pengadilan Hubungan Industrial): Berasal dari unsur serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk menangani sengketa buruh.
• Hakim Ad Hoc Perikanan dan HAM: Menangani kasus-kasus spesifik di bidangnya.

Kehadiran mereka dianggap sebagai amanat reformasi untuk memastikan putusan pengadilan lebih berkualitas dan berkeadilan. Namun, ironisnya, amanat itu seolah dilupakan.

"Hadirnya Hakim Ad Hoc merupakan amanat reformasi... Tapi ketika sudah jadi, semuanya lupa terhadap eksistensi Hakim Ad Hoc itu," ungkap Ade Darussalam, perwakilan Hakim Ad Hoc, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (14/1/2025).

Satu Pengadilan, Dua Dunia: Beda Kesejahteraan Hakim Ad Hoc vs Karier

Perbesar

Pemicu utama protes ini adalah jurang kesejahteraan yang menganga antara hakim ad hoc dan hakim karier. Meski sama-sama duduk di meja hijau dan menanggung risiko pekerjaan yang tinggi, hak yang mereka terima sangat berbeda.

Ade Darussalam menyebut kondisi ini sebagai ironi yang getir, di mana hak keuangan mereka terasa seperti belas kasihan.

"Hakim Ad Hoc itu hak keuangannya belas kasihan dari pengusulan lembaga kami," katanya.

Berikut perbandingan rinci kesejahteraan keduanya:

Hakim Ad Hoc (Non-Karier)

• Dasar Hukum: Perpres No. 5 Tahun 2013
• Struktur Pendapatan: Menerima Tunjangan Tunggal (All-in-One), tanpa ada gaji pokok.
• Besaran Tunjangan: Contohnya, Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat pertama menerima Rp 20.500.000 per bulan, sementara Hakim Ad Hoc PHI tingkat pertama Rp 17.500.000.
• Jaminan Hari Tua: Poin paling krusial, mereka Tidak Memiliki Jaminan Pensiun. Di akhir masa jabatan, mereka hanya menerima "uang penghargaan".

Hakim Karier (Status ASN/Pejabat Negara)

• Dasar Hukum: PP No. 44 Tahun 2024
• Struktur Pendapatan: Menerima Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan.
• Besaran Pendapatan: Gaji pokoknya memang kecil (berkisar Rp 2,7 juta - Rp 6,3 juta), namun tunjangan jabatannya sangat signifikan, mulai dari Rp 11,9 juta hingga Rp 56 juta.
• Total take-home pay seorang hakim karier pratama bisa mencapai ~Rp 15 juta, sementara di tingkat banding bisa di atas Rp 45 juta.
• Jaminan Hari Tua: Mereka Mendapatkan Hak Pensiun yang terjamin oleh negara.

Perbedaan ini tidak hanya soal angka. Hakim ad hoc juga mengeluhkan sulitnya mendapat hak normatif seperti cuti melahirkan, hingga ketiadaan asuransi kecelakaan kerja dan kematian.

"Fakta teman kami di Jayapura, hakim meninggal, kita benar-benar urunan untuk mengembalikan mayat kawan kita itu. Karena kami tidak dilindungi," tutur Ade, menggambarkan betapa rentannya posisi mereka.

Dukungan Parlemen dan Tuntutan Perubahan

Keluh kesah ini mendapat simpati penuh dari Komisi III DPR RI. Mereka berjanji akan memperjuangkan aspirasi para hakim ad hoc ke pemerintah dan Mahkamah Agung, meski mengimbau agar aksi mogok tidak sampai mengorbankan para pencari keadilan.

Para hakim ad hoc menuntut beberapa hal mendesak:

• Revisi Perpres No. 5 Tahun 2013 untuk menyesuaikan tunjangan dan fasilitas agar lebih adil dan proporsional.
• Pemenuhan hak dasar seperti perumahan, transportasi, tunjangan pajak (PPh 21), dan tunjangan purna tugas.
• Pengesahan RUU Jabatan Hakim dengan memasukkan status hakim ad hoc sebagai pejabat negara.