Skandal Rp2,7 Triliun Menguap! Misteri di Balik SP3 'Diam-diam' Kasus Tambang Konawe Utara

Suara.com - Sebuah skandal besar di sektor sumber daya alam berakhir antiklimaks. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Namun, bukan hanya penghentian kasusnya yang memicu polemik, melainkan "keheningan" KPK yang baru mengungkap keputusan ini setahun setelah surat perintah diterbitkan.

Drama 8 Tahun yang Berujung Buntu

Kasus yang menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman (ASW), ini sejatinya telah dibuka sejak 2017. Aswad dituding menerima suap Rp13 miliar dari 17 perusahaan tambang sebagai imbalan izin eksploitasi nikel.

Tak main-main, KPK kala itu menaksir kerugian negara mencapai angka fantastis: Rp2,7 triliun.

Namun 'gajah' di pelupuk mata itu kini raib. Pada Desember 2024, KPK diam-diam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Anehnya, publik baru diberi tahu pada akhir Desember 2025—tepat satu tahun setelah keputusan itu diambil.

Dalih KPK Bukti Tak Cukup dan Daluwarsa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pasang badan mengenai keputusan tersebut. Ia berdalih bahwa langkah ini sudah sesuai prosedur karena sulitnya membuktikan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Masalah utama terletak pada penghitungan kerugian negara yang menemui jalan buntu.

“Terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” kata Budi kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Perbesar

Selain itu, faktor usia perkara yang sudah mencapai 16 tahun (kejadian tahun 2009) membuat kasus suap ini dianggap kedaluwarsa secara hukum.

Budi menegaskan keputusan ini murni masalah teknis, bukan tekanan luar.

“KPK pastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Penerbitan SP3 ini murni pertimbangan teknis dalam proses penyidikannya, yakni penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak bisa dilakukan oleh auditor,” ujar Budi kepada Suara.com.

Ia pun menambahkan, “Namun tentu dalam proses hukumnya, harus tetap berdasarkan alat bukti.”

Aroma Intervensi dan Kritik Tajam Eks Penyidik

Langkah "menyerah" KPK ini langsung dihujani kritik pedas dari para mantan punggawa lembaga antirasuah tersebut.

Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK, menilai kewenangan SP3 yang diberikan UU Nomor 19 Tahun 2019 justru menjadi celah bagi kekuatan luar untuk masuk.

“Dengan adanya kewenangan SP3, maka KPK mudah terintervensi dalam penanganan perkaranya,” kritik Novel.

Ia juga menambahkan kekhawatirannya, “Belum lagi dengan kewenangan SP3, KPK bisa saja tidak berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.”

Nada serupa datang dari Yudi Purnomo Harahap. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang sudah memiliki tersangka dan alat bukti kuat di awal justru tidak diperjuangkan di meja hijau.

“Lah waktu itu naik dari penyelidikan ke penyidikan bagaimana? Apalagi kan sudah ada tersangka juga dan tentu dua alat bukti sudah ditemukan. Jadi kenapa nggak bertarung saja di pengadilan dibanding mengeluarkan SP3,” cecar Yudi.

Ia menuntut transparansi penuh, “Tanpa transparansi dan akuntabilitas terkait SP3 tersebut, maka kecurigaan dari masyarakat kepada KPK akan meninggi.”

Perbesar

Pelemasan Sistemik dan Pertanyaan Besar

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, melihat fenomena ini sebagai bukti nyata pelemahan KPK pasca-revisi UU.

ICW menyoroti keganjilan waktu pengumuman SP3 yang molor satu tahun, padahal aturan mewajibkan pelaporan ke Dewas maksimal 14 hari.

“ICW sejak awal mengkritisi kewenangan KPK menerbitkan SP3 karena rawan disalahgunakan. Penghentian perkara berpotensi tidak lagi berbasis penilaian objektif, tetapi subjektif, dan sulit ditagih akuntabilitasnya oleh publik,” tegas Wana.

Wana pun mendesak KPK menjelaskan detail perkara mana yang dihentikan.

“SP3 ini untuk perkara yang mana? Apakah terkait kerugian keuangan negara atau perkara suap? KPK wajib menjelaskan secara terang,” pungkasnya.

Kini, publik hanya bisa bertanya-tanya: apakah dugaan kerugian Rp2,7 triliun dan kerusakan lingkungan di Konawe Utara akan benar-benar berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum?