Hidup Susah Mati Pun Susah, Jakarta Kehabisan Tanah untuk Berpulang

Suara.com - Di bawah langit Jakarta yang gerah, TPU Karet Bivak membentang bagai lautan nisan putih yang tak berujung. Ribuan makam berjajar begitu rapat, nyaris tanpa celah, menciptakan labirin pualam yang berhimpitan.

Di tengah labirin itu, keluarga Pak Baskoro berdiri dengan wajah letih, duka mereka bercampur dengan kecemasan yang lebih duniawi, di mana mereka akan memakamkan sang kakek?

Pemandangan ini adalah potret nyata Ibu Kota. Setiap hari, rata-rata 100 nyawa berpulang di Jakarta, mencari peristirahatan terakhirnya.

Namun, kota ini benar-benar telah kehabisan tanah. Ironi terbesar di hutan beton ini adalah, jika mencari tempat untuk hidup sudah begitu sulit, mencari tempat untuk mati ternyata jauh lebih rumit.

Alarm Merah dari Bawah Tanah

Perbesar

Krisis ini bukanlah isapan jempol. Data terbaru dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta per akhir 2025 melukiskan gambaran yang suram.

Dari total 80 TPU yang dikelola pemerintah, sebanyak 69 di antaranya sudah dinyatakan penuh dan hanya bisa melayani sistem makam tumpang.

Dengan beban kematian harian yang mencapai 100-110 jenazah, sisa 118.348 petak makam baru yang tersebar di 11 TPU diprediksi akan habis total pada tahun 2028.

Napas Jakarta kini hanya bergantung pada beberapa TPU andalan seperti TPU Rorotan di Jakarta Utara serta TPU Tegal Alur di Jakarta Barat.

Mengapa Tanah untuk Mati Menjadi Langka?

Akar masalahnya kompleks. Ledakan populasi Jakarta yang menembus 10 juta jiwa membuat kebutuhan lahan makam meroket, sementara tata ruang kota lebih memprioritaskan beton untuk pemukiman dan bisnis.

Upaya menambah lahan baru pun sering terhambat penolakan warga sekitar yang khawatir nilai properti mereka anjlok.

Faktor kultural juga berperan besar. Mayoritas warga tetap memilih sistem penguburan di dalam tanah sesuai syariat agama dan tradisi ziarah.

Wacana pemakaman vertikal atau kremasi massal sulit diterima.

"Kan dari tanah kembali ke tanah," ucap Fira, seorang warga, menyuarakan sentimen umum.

Beban Finansial dan Emosional di Atas Duka

Perbesar

Di tengah krisis lahan, duka keluarga seringkali diperparah oleh beban finansial. Meski retribusi sewa tanah makam resmi tergolong murah, tertinggi Rp100.000 per tiga tahun, praktik pungli "uang lelah" di lapangan masih menjadi rahasia umum.

"Kalau nggak bayar, bisa tiba-tiba jadi kolam pemancingan," kelakar seorang warga yang keluarganya dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Sistem makam tumpang kini menjadi satu-satunya solusi di 69 TPU yang penuh. Namun, menumpuk jenazah baru di atas makam keluarga yang sudah ada menyisakan dilema emosional yang mendalam.

"Yang udah meninggal di bawah mah ngikut aja sama kita," celetuk lelaki berinisial G, pasrah dengan ironi tersebut.

Kondisi ini memaksa banyak warga Jakarta "terdampar" di pinggiran, mencari lahan makam di kota penyangga seperti Bogor, Depok, atau Bekasi demi peristirahatan terakhir yang layak.

Mencari Ruang di Kota yang Sesak

Perbesar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam, meski solusi yang ditawarkan masih dalam tahap wacana dan perdebatan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengakui adanya usulan pemakaman vertikal atau bertingkat.

"Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat," kata Pramono.

Namun, usulan ini dikritik pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Kan makam itu sesuatu yang ada kaitannya dengan tradisi sama keyakinan," kata Trubus.

Ia lebih mendukung wacana pembangunan TPU regional di wilayah penyangga yang lahannya masih luas.

"Kan di Bogor tanah Jakarta banyak... lebih baik dipakai aja," ujarnya.

Sementara itu, optimalisasi lahan di dalam kota terus diupayakan, salah satunya melalui pematangan lahan seluas 66 hektare di Tegal Alur.

Digitalisasi data pemakaman melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) juga digalakkan, dengan harapan dapat memutus rantai calo dan memberikan transparansi ketersediaan petak bagi warga yang sedang berduka.