Anatomi Kejatuhan Ridwan Kamil: Saat Politik, Uang dan Wanita Bersekongkol

Suara.com - Badai sempurna itu akhirnya tiba. Karier politik Ridwan Kamil, yang pernah melesat bak roket dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat, kini berada di titik nadir.

Tiga pusaran masalah, kasus korupsi, isu perselingkuhan, dan gugatan cerai dari sang istri, Atalia Praratya. Tiga perkara itu bak penyakit komplikasi, datang menerjang nyaris bersamaan, mengancam menenggelamkan citra dan masa depan politik yang telah ia bangun selama satu dekade lebih.

Kabar terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan paling telak. Lembaga antirasuah itu secara terbuka mengungkap dugaan bahwa Ridwan Kamil (RK) turut menikmati aliran dana haram dari korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Uang itu, salah satunya, diduga dipakai untuk membeli sebuah mobil antik sarat sejarah, yakni satu unit Mercedes Benz milik Presiden Ketiga RI, BJ Habibie.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bagaimana direksi Bank BJB saat itu diduga menyisihkan uang hasil korupsi untuk berbagai kegiatan di luar anggaran.

"Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini," kata Asep di Gedung KPK, Selasa (9/9/2025), secara gamblang mengarahkan telunjuk ke posisi RK saat menjabat sebagai gubernur.

Di tengah guncangan hukum ini, fondasi personal Ridwan Kamil pun runtuh. Gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya seolah menjadi pemantik yang menyulut kembali gosip-gosip perselingkuhan yang selama ini beredar di media sosial, yang sering mengaitkan namanya dengan sejumlah perempuan seperti Aura Kasih, Lisa Mariana, hingga Safa Marwah.

Masa Depan Politik Terancam Sirna

Perbesar

Kombinasi maut antara masalah hukum dan personal ini dinilai akan menjadi beban yang amat serius bagi perjalanan politik Ridwan Kamil.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai mantan arsitek itu kini tengah mengalami fase turbulensi hebat.

Menurutnya, berbagai persoalan ini berpotensi menggerus citra integritas yang esensial dalam dunia politik.

"Karir politik dan karya dia sebagai mantan kepala daerah yang sukses, perlahan akan tersingkir dalam problematikan dirinya," ujar Efriza kepada Suara.com, Rabu (24/12/2025).

Ia memprediksi karier politik RK "ditenggarai tidak akan semoncer dulu" karena citra pribadinya yang berkualitas dan berintegritas sudah merosot tajam.

Efriza bahkan memberikan catatan tegas bahwa jalan Ridwan Kamil menuju posisi elektoral yang lebih tinggi, seperti menjadi calon wakil presiden, "sudah sirna diyakini reputasi publik atas dirinya yang dianggap bermasalah sulit untuk cepat pulih."
Menurutnya, pilihan paling realistis bagi RK saat ini adalah kembali ke peran teknokratis atau fokus mengabdi di internal Partai Golkar.

Isu korupsi, lanjutnya, menyerang langsung kepercayaan publik, sementara isu perselingkuhan menghancurkan citra figur keluarga harmonis yang selama ini menjadi salah satu aset politik terkuatnya.

"Artinya Ridwan Kamil dalam hal integritas, moral personal, dan kepemimpinan yang bersahaja, citra pemimpin sukses dalam rumah tangga maupun di pemerintahan, tergerus secara bersamaan," katanya.

Fokus Aliran Dana, Bukan Drama Personal

Di tengah keruhnya pemberitaan, pakar hukum mengingatkan agar fokus penegakan hukum tidak melenceng.

Peneliti dari Pusat Kajian Korupsi (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menekankan bahwa inti persoalan yang harus diungkap KPK adalah asal-usul uang yang digunakan RK.

"Yang jadi concern KPK yang seharusnya sama dengan concern publik adalah asal usul uangnya," kata Zaenur kepada Suara.com, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, jika uang itu berasal dari sumber yang sah seperti harta pribadi, maka itu adalah urusan privat.

"Tapi kalau sumber uangnya berasal dari kejahatan, tindak pidana korupsi, Emil harus ditetapkan sebagai tersangka," tegasnya.

Zaenur mendesak KPK untuk segera memberikan kepastian. Jika memiliki alat bukti aliran dana dari kasus BJB, KPK harus segera menetapkan RK sebagai tersangka.

Sebaliknya, jika tidak bisa membuktikan, "maka nama baik Emil tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirusak."

Senada dengan itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengkritik cara KPK menangani kasus ini, yang ia nilai sudah menyimpang dari relnya.

Menurutnya, fokus KPK seharusnya murni pada pembuktian dugaan korupsi, namun yang terjadi justru isu asusila yang lebih menonjol.

"Tersangka saja masih belum, tapi aspek-aspek misalnya keterlibatan perempuan dan sebagainya... akhirnya bukan ke aspek tindak pidana korupsinya, tapi ke asusilanya," kritik Aan.

Ia lantas menyoroti bagaimana informasi sensitif mengenai hubungan RK dengan perempuan lain bisa bocor ke publik, yang ia duga berasal dari proses penyelidikan aparat penegak hukum itu sendiri.

Aan memperingatkan bahaya terjadinya "pengadilan oleh massa" atau trial by the opinion of public jika KPK membiarkan kasus ini terus kabur.

"Seharusnya KPK segera untuk melakukan proses yang due process of law terhadap RK, agar kalau memang... diduga melakukan tindak pidana, maka seharusnya statusnya sebagai tersangka jelas dulu," pungkasnya.