Perang Iran-Israel Picu Krisis Global: Indonesia Siap-Siap BBM Naik?

Suara.com - PERANG antara Israel dan Iran yang belakangan melibatkan Amerika Serikat tidak boleh dipandang sebelah mata. Presiden Prabowo Subianto perlu segera merumuskan langkah diplomatik dan menyiapkan kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak terburuk di balik ketegangan yang terjadi di Timur Tengah tersebut.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut konflik antara Iran-AS dan Israel kini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan reruntuhan. Tetapi turut memicu terjadinya lonjakan harga minyak dunia, setelah Iran mengancam menutup Selat Hormuz.

“Iran adalah produsen minyak terbesar keempat OPEC dan penjaga jalur kritis: Selat Hormuz. Sekitar 20 persen suplai minyak global melewati selat ini,” kata Nur kepada Suara.com, Senin, 23 Juni 2025.

Ancaman menutup Selat Hormuz menyusul serangan yang dilakukan AS terhadap tiga situs nuklir Iran; Fordow, Natanz, dan Esfahan, pada Minggu, 22 Juni 2025. Penutupan Selat Hormuz itu dikabarkan tinggal menunggu keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Walau baru sebatas ancaman, Nur menyebut kenaikan harga minyak dunia telah terlihat dalam beberapa hari terakhir sejak Israel menyerang Iran. Di mana dalam waktu singkat, harga minyak dunia nyaris menyentuh 80 USD/barel.

Menurut Nur, jika dalam sepekan ke depan ketegangan terus berlanjut, bukan tidak mungkin harga minyak dunia melonjak hingga mencapai 110 USD/barel.

“Bahkan, jika Iran benar-benar memblokir Selat Hormuz, harga bisa menembus 150–170 USD/barel,” ungkapnya.

Nur menyebut Indonesia sebagai negara importir minyak akan sangat terpukul atas kondisi tersebut. Pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menaikkan harga BBM atau menambah subsidi yang berpotensi memperlebar defisit anggaran.

Untuk mengantisipasi dampak terburuk, Nur menilai pemerintah harus segera merumuskan langkah diplomatik. Di samping menyiapkan kebijakan ekonomi yang antisipatif.

“Ketergantungan pada minyak impor harus dikurangi, dan sumber energi alternatif harus digenjot,” tuturnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto juga berpendapat demikian. Ancaman Iran menutup Selat Hormuz, kata dia, sudah semestinya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi penerapan energi baru terbarukan atau EBT dan energi alternatif seperti biodiesel.

Apalagi, kata Eko, ketahanan energi menjadi salah satu fokus dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Riset dan pengembangan menjadi kunci utama untuk penerapan EBT dan energi alternatif ini. Kalau hal ini bisa dilakukan maka ke depannya Indonesia bisa lebih survive karena tidak lagi bergantung pada energi migas,” kata Eko dilansir dari Antara.

Sementara Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai di tengah kenaikan harga minyak dunia ada sedikit ruang ‘bernapas’ bagi Indonesia melalui potensi peningkatan harga komoditas ekspor. Meski, keuntungan dari ekspor itu tidak cukup untuk menutupi beban subsidi BBM yang membengkak.

“Indonesia bisa diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas minyak global karena ekspor komoditas Indonesia akan semakin mahal. Namun memang ‘kompensasi’ keuntungan ini tidak seberapa dibandingkan dengan pembengkakan subsidi BBM,” jelas Huda kepada Suara.com.

Di tengah ketidakpastian geopolitik ini, Huda menekankan pentingnya ketelitian pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola risiko secara cermat. Pemerintah perlu bergerak cepat dengan kebijakan energi, fiskal, dan perdagangan yang adaptif.

“Pemerintah harus jeli betul melihat peluang dan dampak dari perang Iran-Israel,” tuturnya.

Siapkan Langkah Mitigasi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan belakang mengklaim telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak ekonomi akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam dampak atau shock absorber.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengaku pemerintah terus memantau perkembangan global secara berkala. Pemantauan dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pemerintah terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber,” jelas Deni.

Deni juga menilai lonjakan harga minyak dunia sejauh ini belum melewati batas asumsi APBN 2025 82 USD/barel. Ia menyebut harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di angka 77,27 USD dan rata-rata ICP masih di bawah 73 USD/barel.

“Sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi,” ungkapnya.

Kendati begitu ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi risiko inflasi. Selain terus memperkuat sektor-sektor strategis domestik agar lebih tangguh dalam menghadapi guncangan eksternal.

“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional, serta melindungi daya beli masyarakat,” tuturnya.

Sedangkan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengaku telah menyusun strategi di tengah ancaman Iran menutup Selat Hormuz. Salah satunya dengan menyiapkan rute-rute kapal ke jalur aman melalui Oman atau India.

“Pertamina telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengamankan kapal kita, mengalihkan rute kapal ke jalur aman,” ungkap Fadjar kepada wartawan, Senin, 23 Juni 2025.

Menurut Fadjar jika Selat Hormuz itu benar-benar ditutup sedikit banyaknya memang akan berpengaruh terhadap distribusi minyak mentah dunia. Namun ia memastikan, pasokan minyak mentah yang dimiliki Pertamina masih cukup untuk produksi BBM.

“Secara umum pasokan kita masih terkendali,” pungkasnya.