Suara.com - MANTAN Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kepastian itu disampaikan langsung oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
“Nggak mungkin anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang usai mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI di Basecamp DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juni 2025.
Kaesang kembali maju setelah mengantongi dukungan dari 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 75 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Sebagai petahana, ia akan bersaing dengan Wakil Ketua I PSI DPW Jawa Barat, Ronald Aristone Sinaga dan juru bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang.
Ronald Aristone Sinaga yang karib disapa Bro Ron mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI pada 18 Juni 2025. Berdasar berkas yang diserahkan ke DPP PSI, ia tercatat mengantongi dukungan dari 6 DPW dan 36 DPD PSI.
Sementara Agus baru mendaftar sebagai calon ketua umum PSI pada 23 Juni 2025 hari ini. Ia mengantongi dukungan dari 6 DPW dan 24 DPD PSI.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu mengungkap alasan mendaftar di hari terakhir karena ingin memastikan tidak akan bertarung dengan Jokowi.
“Saya sengaja mendaftar hari terakhir, memastikan guru saya Jokowi tidak mendaftar,” kata Agus di Basecamp DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 23 Juni 2025.
Kepastian Jokowi tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI sebelumnya disampaikan Kaesang setelah ia menemui ayahnya langsung di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan yang berlangsung pada pekan lalu tersebut, Kaesang meyakinkan Jokowi agar memberikan kesempatan kepada anak muda.
“Itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini,” ungkap Kaesang.
Replika Politik Jokowi
Dosen ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai keputusan Presiden ke-7 RI itu batal maju dapat dimaknai sebagai bentuk restu kepada Kaesang. Hal itu menurut Adi wajar diberikan kepada Kaesang selaku putra bungsu sekaligus ‘replika politik’ Jokowi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga meyakini setelah Jokowi batal mendaftar, Pemilu Raya PSI dapat dipastikan akan dimenangkan Kaesang.
“Sudah bisa dipastikan 4.000 persen Kaesang pasti jadi ketua PSI untuk yang kedua kalinya,” kata Adi kepada Suara.com, Senin, 23 Juni 2025.
Pemilu Raya PSI dijadwalkan berlangsung pada 12-19 Juli 2025. Hasilnya akan diumumkan pada 19 Juli 2025 dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah.
PSI mengusung konsep partai perorangan yang terinspirasi dari gagasan partai super Tbk Jokowi. Lewat konsep tersebut, proses pemilihan ketua umum akan digelar lewat Pemilihan Raya dengan sistem pemilihan suara elektronik atau e-voting.
Adi menilai konsep one man one vote itu hanya sebatas gimik politik semata. Di mana tujuannya agar seolah-olah PSI dipandang sebagai partai demokratis.
“Publik juga tahu, kalau Kaesang maju tidak mungkin ada figur lain yang bisa memenangi pertarungan itu,” ungkapnya.
Terlebih, kata Adi, sejak awal PSI sudah menunjukkan kecenderungan ideologis dan politik yang sejalan dengan Jokowi. Sekalipun Jokowi bukan bagian dari kader partai berlogo bunga mawar tersebut.
“Jadi bagaimana mungkin Kaesang mau dikalahkan oleh kandidat lain sementara kiblat politik PSI itu Jokowi, kan kira-kira begitu,” jelasnya.
Langkah Jokowi Setelah Batal Maju
Meski batal mencalonkan diri sebagai ketua umum, peluang Jokowi bergabung dengan PSI dinilai masih terbuka lebar. Terutama untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pembina PSI.
Terlebih, Kaesang juga sempat menjanjikan akan menarik tokoh-tokoh besar nasional ke dalam PSI jika kembali terpilih sebagai ketua umum. Walau tidak secara eksplisit menyebut tokoh-tokoh tersebut.
“Tokoh besar itu bukan hanya satu, tapi Insya Allah akan sangat-sangat besar, banyak tokoh yang bergabung dengan PSI,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai peluang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI sangat terbuka lebar. Terlebih jika Kaesang kembali terpilih menjadi ketua umum.
“Peluang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI sangat terbuka,” kata Agung kepada Suara.com.
Agung lantas membandingkan potensi peran Jokowi di PSI dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Partai Demokrat yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi. Posisi tersebut tidak kalah kuat dibanding ketua umum dalam hal pengambilan kebijakan strategis partai.
“Peran Pak Jokowi ini mengingatkan saya dengan posisi Pak SBY di Partai Demokrat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai yang punya peranan strategis menentukan kebijakan partai, sama seperti ketua umum,” ujarnya.
Di sisi lain, Agung menilai kehadiran Jokowi sebagai ketua dewan pembina PSI bisa memberi keuntungan secara elektoral. Sebab, sebagai mantan presiden Jokowi masih memiliki basis dukungan yang kuat secara personal.
Agung mencontohkan, dalam Pilkada 2024 misalnya, calon-calon kepala daerah yang mendapat dukungan Jokowi mencatatkan tingkat kemenangan tinggi.
Sementara dari sisi Jokowi, keterlibatan di PSI, kata Agung, juga bukan tanpa keuntungan. Masuknya Jokowi ke PSI setidaknya dapat menjadi kendaraan politik untuk merawat pengaruh dan menjaga legacy.
“Ini simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara Pak Jokowi dengan PSI,” tuturnya.
Pandangan serupa juga disampaikan dosen ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Menurut Adi, kemungkinan Jokowi menjadi ketua dewan pembina PSI sangat besar. Namun semua itu tergantung pada keinginan Jokowi mau menerima atau tidak.
“Apakah Jokowi mau jadi ketua dewan pembina atau tidak? Itu kuncinya,” ujar Adi.
"Kalau Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina PSI, merem aja jadi. PSI ini sangat kelihatan sekali semua pintunya dibuka selebar-lebarnya hanya untuk Jokowi,” imbuhnya.
Adi juga sependapat dengan Agung. Ia menilai bergabungnya Jokowi ke PSI akan memberikan keuntungan besar. Terutama untuk menyambut Pemilu 2029.
"PSI akan menang banyak. Sudah punya Kaesang sebagai ketum, lalu punya Jokowi misalnya sebagai Ketua Dewan Pembina,” pungkasnya.
Sidang korupsi impor gula Tom Lembong, saksi ahli sebut arahan Jokowi ke INKOPOL perlu dikonfirmasi. Jika ada, Jokowi bertanggung jawab atas perintah tersebut.
Dicky Budiman, menyatakan bahwa paparan baru selama perjalanan lintas negara memang dapat memicu gejala alergi yang sebelumnya tidak pernah dialami.
, Tom tidak menjawab secara gamblang saat ditanya apakah dia berharap agar Jokowi bisa hadir di ruang persidangan.
Ini menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan OJK, khususnya meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Akar dari persoalan utama BUMN Karya adalah beban proyek-proyek yang secara finansial tidak layak, tetapi tetap dipaksakan melalui penugasan pemerintah.
Transfer pemain di liga-liga top Eropa, seperti Premier League atau Serie A Italia, bukanlah sekadar urusan jual beli antar klub.
Sejak awal, 28 Years Later tampil dengan gaya visual yang mencengangkan.
AI memiliki keterbatasan terkait aspek moral kemanusian, potensi bias dalam algoritma, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi.
Vonis ini belum menunjukkan sikap keras terhadap korupsi di Indonesia.
Jadi sebenarnya Satgas Saber Pungli ini lahir dari kegagalan sistemik dalam penanganan korupsi kecil di birokrasi, jelas Zaenur.