Prasejarah Dihapus? Penyusunan Ulang Sejarah Indonesia Mengancam Reputasi Akademik

Suara.com - PROYEK penyusunan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang tengah digagas oleh Kementerian Kebudayaan, yang direncanakan sebagai bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, menuai gelombang kritik tajam dari para akademisi.

Penggarapan sejarah ini dinilai tidak melibatkan secara penuh komunitas ilmiah dan mengabaikan kaidah akademik. Sejumlah pakar mendesak agar proses ini dievaluasi ulang.

Anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Wiwin Djuwita Ramelan, menyoroti langkah Kementerian yang dinilai mengubah secara sepihak terminologi baku dalam keilmuan, yakni menggantikan istilah prasejarah menjadi sejarah awal.

“Pembagian sejarah dan prasejarah telah disepakati. Yang merupakan penandaan perbedaan peradaban prasejarah yang belum mengenal tulisan dan peradaban sejarah yang telah menentukan sistem tulisan yang mengakibatkan bentuk budayanya berubah secara besar-besaran itu yang kemudian ditetapkan terminologi perbedaan peradaban melalui terminologi prasejarah dan sejarah yang telah diakui secara internasional,” kata Wiwin dalam diskusi daring bertema ‘Prasejarah Bukan Awal Sejarah’ yang diselenggarakan oleh Center for Prehistory and Austronesian Studies (CPAS), pada Rabu, 18 Juni 2025.

Menurut Wiwin, terminologi prasejarah telah digunakan sejak awal abad ke-19. Perubahan seperti ini, menurutnya, akan mengacaukan standar akademik yang berlaku global dan memaksa perubahan besar dalam kurikulum pendidikan tinggi hingga informasi di situs-situs budaya.

“Apakah kita mau mengubah semua buku, kurikulum, papan informasi situs budaya? Ini pekerjaan yang tidak perlu dan hanya akan membingungkan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Arkeolog Senior yang juga Ketua CPAS Indonesia, Profesor Truman Simanjuntak, secara terbuka mengkritik proses penyusunan buku yang dinilai tergesa dan mengabaikan prinsip keilmuan. Ia bahkan memilih mundur dari tim penulis sebagai bentuk protes.

“Prasejarah itu bukan sejarah awal, bukan main. Saya sebagai seorang pra sejarawan berpikir apakah yang mengganti itu tidak berpikir panjang akan implikasi yang ditimbulkan,” kata Truman.

Menurutnya, penyusunan ulang SNI kali ini menyimpan setidaknya lima kejanggalan besar yang patut menjadi perhatian publik dan komunitas akademik.

Pertama, proses pengerjaan yang terlalu tergesa-gesa. Buku yang seharusnya memuat kajian mendalam tentang sejarah bangsa dipaksakan rampung hanya dalam waktu empat hingga lima bulan, sejak Januari hingga Juni 2025.

“Proyek besar seperti ini biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun,” ujar Truman.

Kedua, pengaruh birokrasi yang terlalu kuat dalam arah penulisan buku. Proses penyusunan tidak dilakukan melalui forum akademik terbuka seperti seminar, melainkan seluruh keputusan dikendalikan secara sentralistik.

“Semua dikendalikan dari atas. Konsesi penulisan disusun editor umum dan arahan penguasa,” kata Truman.

Ketiga, komposisi tim penyusun yang dianggap tidak sesuai keahlian. Outline untuk jilid pertama (prasejarah) justru disusun oleh sejarawan, bukan oleh prasejarawan yang memahami bidang tersebut.

“Kalau bahasa Bataknya, marabalangan semua atau kacau balau semua nanti,” kata dia.

Keempat, proses revisi yang tertutup terhadap masukan akademik. Para editor terikat pada arahan birokrasi dan tidak memiliki kebebasan akademik yang memadai.

“Ini semestinya otoritas editor karena ini keilmuan,” katanya.

Kelima, penggunaan narasi Indonesia-sentris yang dianggap berlebihan. Menurut Truman, pendekatan semacam ini mencemari objektivitas ilmiah yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penulisan sejarah.

“Kalau benar tulis benar, kalau hebat kita puji jangan mengangkat hal-hal Indonesia hebat loh, tidak bisa begitu bro di bidang keilmuan, kalau bahasa pasaran boleh saja,” tegasnya.

Truman juga mengkritik pernyataan pejabat yang mengklaim Indonesia sebagai pusat peradaban dunia. Menurutnya, klaim tanpa dasar semacam itu hanya mempermalukan dunia akademik.

Secara akademik, ia mengingatkan bahwa 99 persen kehidupan manusia di Nusantara berlangsung pada era prasejarah, masa sebelum ada sistem tulisan. Era sejarah baru dimulai sekitar abad ke-4 Masehi, saat pengaruh India memperkenalkan tulisan di Nusantara.

Risiko Akademik dan Reputasi Bangsa

Baik Wiwin maupun Truman menegaskan bahwa penggantian terminologi dan proses penyusunan buku yang terburu-buru bukan sekadar masalah teknis, melainkan berisiko merusak integritas akademik Indonesia di mata dunia.

“Penerbitan buku sejarah indonesia itu selalu menggunakan kata prasejarah, 1984, dan pada 2012 juga, sekarang menggantikan sejarah awal di 2025. Pertanyaan besarnya apa yang terjadi? hingga mengubah terminologi itu,” kata Truman.

Dalam diskusi daring itu juga diungkapkan bahwa penggantian istilah yang sudah digunakan selama lebih dari dua abad secara global akan menimbulkan kebingungan di kalangan pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Selain itu, penyusunan ulang SNI dinilai minim melibatkan para antropolog dan ilmuwan sosial yang memiliki peran besar dalam pemahaman sejarah masyarakat Indonesia. Kalangan akademisi berharap Kementerian Kebudayaan membuka ruang diskusi terbuka yang melibatkan semua komunitas ilmiah terkait.

“Kalau tidak, lebih baik hentikan dulu jilid pertama ini, perbaiki prosesnya, baru kita lanjutkan,” kata Truman. Selain itu, dia menegaskan bahwa penyusunan buku yang dipaksakan justru berpotensi mencoreng dunia akademik.

“Yang bisa kita lakukan itu ya menyatakan bahwa ini salah, perlu dibetulkan. Kalau saya pribadi terutama jilid satu bukan sekedar menolak, tapi mengusulkan dihentikan karena akan memalukan ilmu pengetahuan,” katanya.

Menurut Truman, hasil revisi buku ini justru tidak membawa kemajuan dibanding edisi sebelumnya (2012). Yang terjadi malah reduksi konten prasejarah serta penggantian istilah yang tidak sesuai dengan perkembangan ilmu.

“Ilmu harus berkembang. Memukhtaakhiran data itu harus lebih baik,” kata dia.

Jangan Ulangi Pola Kolonial

Arkeolog Senior Indonesia, Daud Aris Tanudirjo, menegaskan proses penulisan sejarah jangan sampai menjadi bentuk baru dari politik ingatan yang mengulang pendekatan kolonial.

Penyusunan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia SNI yang tengah digagas oleh Kementerian Kebudayaan, menurut Daud, proses penyusunan ini dilakukan secara terburu-buru dan kurang melibatkan komunitas ilmiah secara utuh.

“Sebetulnya saya juga diminta menjadi editor untuk jilid ini, saya terus terang menolak karena saya memikirkan mengenai waktu saya tidak mungkin membuat sejarah dengan perspektif yang baru dan dalam waktu singkat,” kata Daud, diskusi daring tersebut.

Daud menilai, penulisan ulang sejarah seperti ini tak lepas dari apa yang ia sebut sebagai politik ingatan atau politics of memory. Sebuah proses dimana penguasa mencoba membentuk narasi masa lalu sesuai dengan kepentingannya.

“Penulisan sejarah itu adalah politik ingatan, upaya menerapkan kuasa dalam memilih siapa dan apa yang akan kita ingat. Setiap rezim memang cenderung ingin menuliskan sejarahnya sendiri,” katanya.

Seharusnya proses penulisan sejarah idealnya dilakukan secara demokratis, dengan melibatkan banyak pihak dan sudut pandang, bukan mengikuti pola kolonial di mana sejarah ditulis sepihak.

“Kalau kita tidak memelihara proses penulisan sejarah secara demokratis, maka kita kembali pada pendekatan kolonial sejarah menurut kolonial. Kalau kita ingin Indonesia-sentris, maka itu harus Indonesia-sentris yang merdeka dan demokratis, bukan kolonial terhadap bangsanya sendiri,” tutur Daud.

Daud juga menyoroti dalam kajian arkeologi dan sejarah, interpretasi selalu bersifat subjektif. Tidak ada fakta sejarah yang sepenuhnya netral.

Oleh karena itu, yang penting adalah keterbukaan terhadap berbagai versi sejarah, selama didukung dengan bukti yang kuat, disampaikan dengan kejujuran dan integritas.

“Siapapun berhak menulis sejarah dengan sudut pandangnya sendiri, yang penting argumentasi dan kejujuran,” kata dia.

Sebagai contoh, dia menyampaikan dalam memahami sejarah perjuangan kemerdekaan secara utuh, seseorang tidak cukup hanya membaca buku-buku sejarah resmi. Tetapi juga harus menggali sumber alternatif seperti tulisan-tulisan Romo Mangun atau karya-karya Pramoedya Ananta Toer yang jujur merekam sisi lain dari sejarah bangsa.

Di akhir, Daud mengingatkan bahwa masa lalu dan prasejarah selalu menjadi bagian penting bagi masa depan. Oleh karena itu, penulisan ulang sejarah nasional sebaiknya dilakukan secara hati-hati, terbuka, dan melibatkan para ahli lintas disiplin agar tidak jatuh menjadi alat kekuasaan semata.

“Saya mengharapkan kalau ingin membuat sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris itu adalah pendekatan Indonesia sentris yang merdeka yang demokratis. Sehingga kita bisa mendengar dari semua pihak tidak ditentukan oleh pihak tertentu,” tandas Daud.

______________________________

Kontributor Aceh: Iskandar