Retret Kepala Sekolah Rakyat: Ancaman Disiplin yang Menyempitkan Akal?

Suara.com - KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menggelar retret bagi Kepala Sekolah Rakyat. Kegiatan pembekalan itu digelar selama lima hari pada 16-20 Juni 2025 di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi atau Pusdiklatbangprof Marga Guna, Jakarta Selatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut retret tahap pertama ini diikuti 53 Kepala Sekolah Rakyat dari berbagai daerah. Mereka akan menerima berbagai materi pembekalan, mulai dari Kebijakan Sekolah Rakyat, Pendidikan Inklusif Ramah Anak dan HAM, Motivasi dan Empati Sosial, Pengelolaan Sekolah Asrama, Kurikulum Sekolah Rakyat, Bela Negara dan Bimbingan Pengasuhan, hingga Manajemen Administrasi Sekolah.

Sementara pemateri berasal dari sejumlah lembaga. Di antaranya; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, KPAI, dan TNI.

“Kami minta bantuan TNI dalam hal ini untuk membantu kedisiplinan,” kata Gus Ipul usai membuka acara Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap I di Pusdiklatbangprof Marga Guna, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Juni 2025.

Gus Ipul mengakui pelaksanaan retret Kepala Sekolah Rakyat sedikit menyontek konsep retret menteri dan kepala daerah yang telah digelar pemerintah. Termasuk penggunaan seragam pakaian dinas lapangan atau PDL—berupa setelan kemeja safari lengkap dengan topi dan sepatu boot.

“Kami mengambil yang baik dari apa yang sudah dilakukan, baik itu retreat menteri maupun kepala daerah. Jadi manfaatnya besar,” ujarnya.

Militerisasi Pendidikan

Kegiatan retret Kepala Sekolah Rakyat yang turut melibatkan TNI menimbulkan kekhawatiran akan semakin menguatnya pola militeristik dalam tata kelola pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Terlebih pendekatan serupa sebelumnya juga diterapkan kepada menteri dan kepala daerah.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai, retret Kepala Sekolah Rakyat dan pelibatan TNI di dalamnya semakin menandai konsistensi gaya pemerintahan Prabowo yang cenderung mengadopsi disiplin struktur militer ke dalam sektor-sektor sipil. Pola tersebut warisan cara pandang militeristik yang melekat pada Prabowo sebagai mantan jenderal.

“Dan itu sudah kita prediksi sejak awal,” kata Castro kepada Suara.com, Selasa, 17 Juni 2025.

Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) itu turut menyoroti bahaya yang mengintai ketika pendekatan militeristik mulai merambah dunia pendidikan. Menurut Castro, bukan tidak mungkin kebijakan retret untuk Kepala Sekolah Rakyat ini nantinya menjadi pintu masuk untuk menyusupkan pendekatan serupa ke sekolah-sekolah umum lain.

“Ini semacam kotak Pandora,” ujarnya.

Castro turut mengaitkan hal ini dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak ‘nakal’ ke barak militer. Sikap permisif Prabowo terhadap kebijakan Dedi Mulyadi tersebut semakin membuka ruang legitimasi bagi pendekatan serupa dalam sistem pendidikan nasional.

Jika pola ini terus meluas, Castro khawatir dampaknya bukan hanya mengancam otonomi pendidikan, tetapi juga demokrasi. Di mana pendidikan akan kehilangan fungsi kritisnya dan berubah menjadi alat pembentukan warga negara yang tunduk, bukan berpikir.

“Pola militeristik pasti menerapkan sistem komando dan pembungkaman. Mustahil akan ada ruang kritis di dalamnya,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan sekaligus pendiri Komunitas Guru Belajar Nusantara, Bukik Setiawan juga berpendapat demikian. Pendekatan retreat ala militer yang bertumpu pada komando tunggal dan ketaatan mutlak, bukanlah ruh dari dunia pendidikan.

“Kepala sekolah bukan komandan pasukan, tapi pemimpin pembelajaran. Ia harus mampu mendengar, membuka ruang partisipasi, dan memantik tumbuhnya kepemimpinan kolektif,” jelas Bukik kepada Suara.com.

Ketika pendekatan militeristik disusupi ke ruang pendidikan, Bukik mengibaratkan seperti menyemai benih yang salah di "tanah" yang seharusnya merdeka.

“Risikonya bukan cuma teknis, tapi ideologis,” ujarnya.

Sependapat dengan Castro, Bukik mengatakan pendekatan militeristik di lingkungan pendidikan berpotensi mengaburkan batas antara ketaatan dan kepatuhan tanpa nalar. Jika itu diterapkan pada guru dan kepala sekolah, bisa mematikan ruang dialog, mengikis semangat kritis, hingga menekan keberanian untuk bersuara.

“Pendidikan yang demikian hanya melahirkan generasi penurut, bukan pembaharu,” bebernya.

Alih-alih menggunakan pendekatan militeristik, Bukik menyarankan pemerintah memfasilitasi ruang refleksi, dialog antarpemimpin atau kepala sekolah. Kemudian membuat studi kasus nyata tentang sekolah yang berhasil membangun kedisiplinan murid.

“Sebab kedisiplinan yang otentik bukan hasil teriakan, tapi buah dari komitmen dan relasi yang bermakna,” tuturnya.

Perintah Prabowo?

Meski mengakui konsepnya mengadopsi retret Menteri dan Kepala Daerah, Gus Ipul mengklaim retret Kepala Sekolah Rakyat digelar bukan atas permintaan Prabowo.

“Tidak ada permintaan secara khusus dari bapak presiden,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan tujuan daripada retret kepala sekolah pada dasarnya untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misi Sekolah Rakyat. Hal ini dinilai penting mengingat Sekolah Rakyat merupakan program baru yang akan mulai diselenggarakan pemerintah di tahun ajaran 2025/2026.

“Kami menyadari betapa pentingnya memberikan pemahaman yang utuh tentang Sekolah Rakyat ini kepada para kepala sekolah,” tuturnya.

Sebanyak 47 Kepala Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, akan mengikuti retret di tahap dua. Selain kepala sekolah, kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2025 itu juga akan diikuti guru atau tenaga pendidik Sekolah Rakyat.

“Awal bulan depan, retret tahap kedua untuk 1.514 guru dan 600 guru agama akan dimulai,” pungkasnya.