Inkonsistensi Prabowo Soal Reshuffle: Antara Ultimatum dan Kalkulasi Politik

Suara.com - PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan belum akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Pernyataan ini menjawab isu reshuffle yang santer dalam beberapa waktu belakangan. Prabowo mengklaim jajaran para menterinya masih bekerja dengan baik.

"Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” kata Prabowo kepada awak media di JCC, Jakarta pada Kamis, 12 Juni 2025.

Meski demikian, Prabowo tak menampik banyak kritik yang ditujukan terhadap kinerja para menterinya. Dia menganggap hal itu bagian dari demokrasi.

"Dan kita tidak bisa memuaskan semua orang,” ujar Prabowo.

Namun demikian pernyataan Prabowo itu bertolak belakang dengan pernyataan dirinya sebelumnya. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pada 2 Juni lalu, Prabowo dalam pidatonya memberikan ultimatum kepada pejabat negara yang tidak becus bekerja. Dia meminta agar mengundurkan diri atau ia yang akan mengambil tindakan tegas.

"Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo kala itu.

Pernyataan itu disampaikannya di saat isu reshuffle mencuat. Bersamaan itu pula, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) dirilis. Survei digelar pada 22-28 Mei 2025 terhadap 12.000 responden. Hasilnya, 52 persen responden menyatakan perlu dilakukannya pergantian menteri atau setingkat menteri.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie menempati posisi teratas sebagai menteri yang layak diganti.

Inkonsistensi Prabowo

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo konsisten.

"Di satu sisi dia pernah lantang bakal menindak tegas, bisa jadi itu bentuk ketidakpuasan beliau. Tetapi ketika mau mengimplementasikannya beliau berpikir panjang," kata Jamiluddin dalam perbincangan dengan Suara.com.

Dia mengatakan sikap Prabowo belum melakukan reshuffle bukan karena penilaian objektif atas kinerja para menterinya yang masih layak untuk dipertahankan, tetapi pertimbangan politis. Menurutnya, jika Prabowo melakukan reshuffle, khususnya kepada para ketua umum partai yang menjabat menteri, maka mengganggu kestabilan koalisinya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, misalnya, secara objektif sudah sangat layak untuk direshuffle karena berbagai kontroversinya yang justru merugikan pemerintahan Prabowo.

Bahlil belakangan menjadi sorotan publik di tengah isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel. Sebelumnya dia juga menyulut kritikan tajam karena tata kelola gas LPG 3 kilogram yang sempat menyebabkan kelangkaan.

Namun, karena Bahlil merupakan ketua umum Golkar, Prabowo jadi berpikir panjang. Sebab jika dia dicopot berpotensi kehilangan satu partai besar yang menyokong pemerintahannya.

Sementara Budi Arie diketahui merupakan orang dekat mantan Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun, kata Jamiluddin, Jokowi masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan Prabowo. Meskipun, Budie Ari saat ini terseret dalam skandal kasus pengamanan situs judi online ketika menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan Pigai karena merupakan representasi masyarakat Papua di Kabinet Merah Putih. Pigai dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan Prabowo terkait isu pelanggaran HAM di Papua.

Jamiluddin berpendapat, jika Prabowo pada akhirnya melakukan reshuffle tidak akan menyasar ketua umum partai pendukungnya. Tetapi orang yang tidak memiliki daya tawar politik di pemerintahan Prabowo. Apalagi Prabowo pada pemerintahannya menganut politik mengakomodir semua pihak.

"Satu sisi secara objektif itu beberapa menteri memang harus direshuffle. Tapi secara politik ini menyulitkan Pak Prabowo karena dia khawatir, jangan sampai koalisi ini retak apalagi ini pecah," ujar Jamiluddin.

Kendati demikian, lanjutnya, bukan tak mungkin bagi Prabowo menyasar ketua umum partai, seperti Bahlil. Hal itu akan terjadi bila Prabowo sudah mendapatkan kepastian PDIP akan bergabung dengan koalisinya. Jika Bahlil yang merupakan Ketua Umum Golkar memilih keluar dari pemerintahannya, PDIP bisa menjadi pengganti.

"Tapi kalau PDIP di luar terus, kemudian dia melakukan reshuffle, Golkar keluar, itu kan akan memperkuat oposisi. Yang sebetulnya Pak Prabowo selama ini kan tidak menginginkan oposisi yang kuat," tuturnya.

Sementara pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memandang sikap Prabowo yang menyatakan belum akan melakukan reshuffle karena ingin memberikan kesempatan kepada para menterinya untuk memperbaiki kinerja.

"Saya kira itu wajar kalau Prabowo sehari dua hari ini mengatakan tidak akan melakukan reshuffle. Itu semacam toleransi politik yang diberikan Prabowo kepada para menterinya, sekali lagi ini kesempatan yang kedua," kata Adi kepada Suara.com.

Ihwal, pernyataan Prabowo sebelumnya yang bakal menindak pejabat yang tidak bisa bekerja dinilai Adi sebagai bentuk peringatan agar para menteri tidak main-main dengan jabatan yang diberikan.

"Jadi harus ada pembuktian bahwa mereka para pembantu itu wajib hukumnya bekerja secara tuntas, wajib hukumnya harus serius bekerja untuk rakyat. Berinovasi, dan berimprovisasi," ujarnya.

Namun, jika nanti kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan Prabowo mengambil sikap tegas dengan mendepak menteri yang tidak bisa bekerja.