Mengurai Anomali Harga Beras di Tengah Stok Melimpah, Benarkah Ada Mafia?

Suara.com - Harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran terjadi di tengah produksi dan stok beras yang diklaim pemerintah melimpah. Apa faktor di balik anomali tersebut?

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 119 kabupaten dan kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan pertama Juni 2025.

Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan pekan kelima Mei 2025 yang hanya terjadi di 97 kabupaten dan kota. 

"Beras ini kami beri warning di sini karena perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) relatif rendah, tetapi harganya relatif tinggi dibandingkan dengan HET atau Harga Eceran Tertinggi," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dikutip dari YouTube Kemendagri, Selasa, 10 Juni 2025.

Pada pekan pertama Juni 2025, BPS menyebut secara nasional rata-rata harga beras di zona I; Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi— berada dalam rentang HET beras premium dan medium atau naik sebesar 0,72 persen. Sedangkan, harga tertingginya tembus Rp17.445 per kilogram di Kabupaten Wakatobi. 

Kondisi serupa juga terjadi di zona II; Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Rata-rata harga beras di zona tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen meski masih berada di dalam rentang HET beras premium dan medium. Harga beras tertinggi di zona II terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni mencapai Rp18.082 per kilogram. 

Sementara di zona III harga beras tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya mencapai Rp54.772 per kilogram. Di zona III yang meliputi daerah-daerah di Papua dan Maluku itu rata-rata harga beras naik sekitar 0,29 persen walau masih berada di rentang HET beras premium dan medium. 

Selain mengalami kenaikan harga, sejumlah pedagang juga mengeluh kekurangan pasokan beras.

Kepada Suara.com salah satu manajer toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur bahkan mengaku, gudang miliknya yang berkapasitas 200 ton tak terisi sampai seperempatnya. 

“Paling cuma 10 sampai 15 ton aja ini,” ungkapnya saat ditemui Suara.com, Rabu, 4 Juni 2025.

Mengapa Harga Beras Naik?

Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkap beberapa faktor di balik kenaikan beras kualitas premium maupun medium.

Salah satunya karena sebagian besar gabah atau beras saat ini diserap oleh Bulog. 

"Sudah berbulan-bulan harga beras medium di atas HET secara nasional. Hal serupa terjadi pada beras premium. Kenapa? Pertama, karena sebagian besar gabah/beras diserap Bulog,” kata Khudori kepada Suara.com, Selasa 10 Juni 2025.

Hingga 29 Mei 2025, cadangan beras pemerintah atau CBP di Bulog telah mencapai 4 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 2,4 juta ton di antaranya merupakan hasil serapan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Hal itu yang kemudian Pemerintah mengklaim CBP tersebut merupakan yang tertinggi di sepanjang sejarah berdirinya Bulog sejak 1969. 

Khudori menyebut kenaikan harga beras sebenarnya turut disebabkan oleh faktor Bulog yang hingga kekinian belum menyalurkan atau menjual serapan beras jutaan ton tersebut. 

“Apa gunanya buat rakyat dan publik stok besar tapi harga melampaui HET? Ini kan absurd. Apa yang dibanggakan dari absurditas seperti ini? Karena beras hanya ditumpuk di gudang, pasar yang panas tidak ada upaya untuk mendinginkan,” ujarnya.

Padahal, Khudori menilai semakin lama beras itu disimpan akan semakin membebani Bulog sebagai operator. Seperti pengelolaan dan penyimpanan akan membengkak, hingga risiko turun mutu.

Untuk menekan harga beras di pasar, Khudori mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi 18,3 juta keluarga. 

Ia menyarankan, agar penyaluran bantuan itu juga dilakukan bersamaan dengan operasi pasar SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan yang ditargetkan 250 ribu ton di Juni ini.

“Ini akan mengurangi tekanan terhadap harga beras di pasar. Sehingga harga tidak tertarik ke atas alias naik,” jelasnya.

Pendapat serupa disampaikan peneliti pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian.

Eliza menilai sudah saatnya Bulog memaksimalkan penyaluran beras agar tidak menumpuk di gudang hingga menurunkan kualitasnya dan merugikan APBN. 

Sebagaimana pandangan Khudori, Eliza juga menilai dengan stok beras melimpah, pemerintah sebenarnya bisa melakukan intervensi untuk menekan harga di pasar. 

Salah satunya dengan memaksimalkan penyaluran stok yang tersedia. Sebab selama ini faktor penentu harga beras adalah pihak swasta karena 90 persen suplai beras di dalam negeri dikuasai mereka. 

“Tapi dengan operasi pasar oleh pemerintah setidaknya membantu masyarakat mendapatkan harga beras yang relatif terjangkau,” ujar Eliza kepada Suara.com. 

Ada Pihak Bermain 

Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuding ada pihak yang bermain di balik kenaikan harga beras di tingkat eceran. Sebab kondisi tersebut menurutnya sangat anomali di tengah stok melimpah. 

Amran juga menyinggung data BPS pada Mei 2025 di mana rata-rata beras di penggilingan dibanderol Rp12.733 per kilogram atau turun tipis 0,01 persen secara bulanan (mtm). 

Karena itu, ia heran ketika kenaikan justru terjadi di tingkat grosir Rp13.735 per kilogram dan eceran Rp14.748 per kilogram.

“Itu harus diinvestigasi. Kenapa di pengecer naik?” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Amran juga turut menyoroti persoalan stok beras di PIBC yang diklaim menipis hingga menyebabkan kenaikan harga. Menurutnya, jika merujuk data stok beras dalam lima tahun terakhir, semestinya stok beras di PIBC itu berada dalam posisi stabil di atas 30.000 ton per hari.

Sementara dari hasil penelusurannya, Amran menemukan adanya kejanggalan terkait distribusi masuk dan keluar beras di PIBC. 

Lantaran dalam satu hari beras yang keluar ada yang tercatat mencapai 11.410 ton. Padahal, rata-rata distribusi masuk dan keluar di sana umumnya hanya berkisar antara 1.000 hingga 3.500 ton per hari. 

“Ini tidak pernah terjadi selama lima tahun,” ungkap Amran.

Atas adanya kejanggalan itu, Amran memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk melakukan investigasi. Sebab ia mencurigai ada middle man atau sosok yang bermain— membuat rantai pasok beras semakin panjang hingga mengakibatkan kenaikan harga.

“Inilah terkadang kita sebut mafia,” katanya. 

Belakangan dari hasil investigasi yang dilakukan Satgas Pangan Polri pada 4 Juni 2025 diketahui, data pengeluaran beras pada 28 Mei 2025 sebesar 11.410 ton per hari di PIBC itu tidak valid. 

Sebab angka tersebut bukan hasil penghitungan riil, melainkan berasal dari selisih stok akhir pada 27 Mei sebesar 55.853 ton yang ditambah pemasukan 2.108 ton lalu dikurangi hasil stok opname 28 Mei 46.551 ton.

“Data dimainkan. Ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara,” ungkap Satgas Pangan Polri. 

Selain itu, Satgas Pangan Polri juga mengklaim pasokan beras di PIBC stabil dan kenaikan harga yang terjadi masih wajar. 

Kesimpulan itu merujuk hasil pengecekan yang dilakukan terhadap tiga toko besar di PIBC; Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya. Rata-rata kenaikan harga beras medium di toko tersebut menurutnya berkisar Rp100–Rp400 per kilogram.

“Selain manipulasi data, kami juga mengendus adanya praktik percaloan dan monopoli yang berpotensi menekan pasar dan memengaruhi psikologis masyarakat,” katanya.