Asia Diguncang Covid-19: Bisakah Indonesia Pertahankan Status Aman?

Suara.com - Subvarian baru Covid-19 merebak di beberapa negara Asia. Pemerintah diminta waspada dan mengambil langkah terukur. Sementara protokol kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih sehat di tengah masyarakat perlu diterapkan sebagai modalitas utama menghadapi ancaman pagebluk.

KASUS Covid-19 kembali melonjak di sejumlah negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Di Thailand bahkan 18 ribu kasus baru terjadi hanya dalam kurung waktu 24 jam pada Senin, 2 Juni 2025. Varian Covid di negeri Gajah Putih itu didominasi Omicron JN.1, XEC, dan MB.1.1.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 2 Juni 2025 melaporkan temuan 7 kasus baru Covid-19. Sedangkan selama tahun 2025, Kemenkes menyebut baru terdapat 72 kasus positif Covid-19 dari 2.160 spesimen yang diperiksa.

Dari data tersebut diketahui positivity rate tertinggi terjadi pada minggu ke-19, yakni sebesar 3,62 persen. Kenaikan kasus tertinggi di minggu ke-19 terjadi di Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Timur.

Kemenkes telah menerbitkan surat edaran tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19. Surat dengan Nomor: SR.03.01/C/1422/2025 itu terbit pada Jumat, 23 Mei 2025 dan ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Murti Utami.

"Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Covid-19 maupun penyakit potensial KLB atau Kejadian Luar Biasa," tulisnya.

Kemenkes juga mengklaim situasi Covid-19 di Indonesia di minggu ke-20 menunjukkan tren penurunan. Di mana dari 28 kasus yang terjadi pada minggu ke-19 menjadi tiga kasus pada minggu ke-20 dengan positivity rate 0,59 persen. Sementara varian Covid yang dominan ditemukan adalah MB.1.1.

Meski mengklaim transmisi penularan dan angka kematiannya relatif rendah, Kemenkes dalam surat edaran tersebut meminta seluruh Dinas Kesehatan hingga pemangku kepentingan terus memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19. Baik melalui kanal resmi pemerintah ataupun WHO. Mereka juga diminta untuk melakukan pemetaan, deteksi, serta menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Potensi Peningkatan Kasus

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tjandra Yoga Aditama menilai lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa negara Asia tidak boleh diabaikan. Sekalipun angka kasus di Indonesia tidak setinggi di negara-negara tersebut. Sebab kemungkinan variasi peningkatan dari waktu ke waktu bisa terjadi.

“Tentu tidak perlu panik tetapi jelas harus waspada, tidak bisa diabaikan begitu saja,” kata Tjandra kepada Suara.com, Rabu, 4 Juni.

Tjandra lantas membeberkan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyikapi situasi saat ini. Salah satunya memperkuat surveilans baik secara epidemiologik maupun genomik.

Surveilans epidemiologik, kata dia, penting dilakukan untuk mengetahui jumlah kasus dan kematian serta pasien di pelayanan kesehatan. Sementara surveilans genomik untuk mengetahui varian atau subvarian yang beredar.

“Dan ini perlu diinformasikan ke masyarakat luas,” jelasnya.

Selain itu vaksinasi menurutnya juga penting dilakukan sebagai komponen utama pencegahan. Terlebih bagi kelompok dengan risiko tinggi. Ia menganjurkan agar vaksinasi diberikan kembali kepada kelompok risiko tinggi, setahun sesudah vaksinasi terdahulu.

“Akan baik kalau ada data tentang varian atau subvarian yang beredar di Indonesia yang secara jelas dihubungkan dengan ketersediaan vaksin di negara kita,” imbuhnya.

Sementara sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Tjandra mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Sebab PHBS atau perilaku hidup bersih sehat itu penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh baik menghadapi kemungkinan Covid-19 ataupun penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

“Ini adalah modalitas utama kita, yang selalu harus kita lakukan, ada atau tidaknya peningkatan kasus Covid-19,” tuturnya.

Skrining Kesehatan Diperketat

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa negara Asia turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mendorong pemerintah memberlakukan kembali skrining kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, terutama bagi penumpang dari negara-negara dengan peningkatan kasus Covid-19.

“Deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas. Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar,” jelas Puan kepada wartawan, Rabu, 4 Juni.

Selain pengawasan di dalam negeri, Puan juga menegaskan pentingnya peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri, terutama di negara-negara Asia dengan lonjakan kasus. Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas Covid-19, guna memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri juga berjalan efektif.

"Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

Puan turut sependapat dengan Tjandra terkait pentingnya bagi masyarakat menerapkan PHBS dan menegakkan protokol kesehatan. Walau begitu ia berharap tidak ada kekhawatiran berlebih dari masyarakat terkait peningkatan kasus Covid-19 di Asia. Menurutnya, pengalaman awal pandemi 2020 harus dijadikan pelajaran agar respons cepat dapat dilakukan tanpa menunggu lonjakan kasus besar.

“Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” ujarnya.

Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah melaporkan data terkait temuan Covid-19 di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu ia sampaikan saat bertemu langsung dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 sore.

Dalam pertemuan itu Budi memastikan kepada Prabowo lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa negara Asia merupakan subvarian yang relatif tidak mematikan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir namun tetap menjaga protokol kesehatan.

Di sisi lain karena dampak Covid-19 yang tidak terlalu mematikan, Budi menilai untuk saat ini pemerintah tidak perlu kembali melakukan pembatasan.

“Karena ini dampaknya mirip sama flu biasa,” katanya.