Pigai dan Budi Arie Konsisten Dapat Rapor Merah, Berlakukah Ultimatum Presiden Prabowo?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengultimatum kepada pejabat negara yang tidak becus bekerja. Dengan tegas, dia meminta pejabatnya untuk mundur, sebelumnya dirinya turun tangan memecatnya langsung. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya  saat peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Senin, 2 Juni 2025. 

Saat berpidato,  Prabowo awalnya menekankan bahwa Pancasila jangan hanya dijadikan slogan belaka, harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia kemudian menegaskan kekayaan negara harus dinikmati seluruh rakyat. 

"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur,  sebelum saya berhentikan," tegasnya.

Terkait pernyataan Prabowo itu, Indonesia Political Opinion (IPO) baru saja merilis hasil surveinya terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada 22-28 Mei 2025. 

Survei menunjukkan sebanyak 52 persen responden menyatakan perlu dilakukan pergantian menteri atau setingkat menteri, sementara 48 persen responden menyatakan tidak perlu. 

Survei yang dilakukan menggunakan teknik stratified multistage random sampling dengan margin error 2,90 dan tingkat akurasi 95 persen. 

Setidaknya ada delapan menteri atau setingkatnya yang dinyatakan layak untuk dipecat dari Kabinet Merah Putih.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menempati posisi paling atas yang diganjar layak diganti. 

Survei menunjukkan ada 43,9 persen responden yang menyatakan bahwa Pigai pantas di-reshuffle. Pejabat selanjutnya yang layak diganti, yakni Budi Arie Setiadi.

Berdasarkan hasil survei yang sama, 35,8 persen responden menilai bahwa menteri koperasi itu layak digeser. 

Kemudian pada urutan ketiga ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan jumlah responden 17,2 persen. 

Pun berturut-turut nama berikutnya yang layak diganti, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebesar 16,6 persen; Kepala Kantor Kepresiden Hasan Nasbi 15,2 persen; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie 11,8 persen; Menteri Kehutanan Raja Uli Antoni 7,5 persen; dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 4,8 persen. 

Catatan menarik tertuju pada dua menteri teratas yang disebut-sebut wajib untuk di-reshuffle Presiden Prabowo, Natalius Pigai dan Budi Arie Setiadi. Sebab, bukan kali pertama dua nama tersebut menerima rapor merah dari publik. 

Sebelumnya berdasarkan survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies atau Celios pada momentum 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, dua nama tersebut saling berurutan menempati posisi atas sebagai menteri dengan kinerja terburuk dan layak untuk diganti. 

Survei yang dirilis Celios pada Januari 2025,menggunakan metodologi berbasis expert judgment. Dengan jumlah responden 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. 

Nama Pigai menempati posisi pertama dengan nilai minus 113 poin, sedangkan Budi pada urutan kedua mendapatkan nilai minus 61 poin. 

Selain nama keduanya, terdapat juga nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa Yandri Susanto yang dinilai memiliki kinerja terburuk dan layak diganti.

Dalam keterangannya kepada Suara.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut bahwa konsistennya posisi Budi dan Pigai dalam hasil suvei sebagai menteri yang layak dicopot tak bisa dipisahkan dari pernyataan dan sosok kontroversi keduanya. 

"Budi Arie misalnya yang mulai terseret dalam skandal judi online dan kasus korupsi," kata Kurnia saat dihubungi Suara.com, Selasa, 3 Juni 2025.

Sebagaimana diketahui, dugaan keterlibatan Budi Arie pada skandal judi online semakin menguat sejak namanya disebut pada persidangan perkara tersebut. 

Dalam sidang skandal pengamanan judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital), nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan. 

Ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie disebut menerima jatah 50 persen dari hasil pengamanan ribuan situs judi online. Meski begitu, Budi Arie sudah membantahnya, dan menyatakan tidak terlibat dalam skandal tersebut. 

Sementara Pigai, menurut Kurnia, layak untuk diganti karena  tidak memiliki program dan rencana penegakan HAM yang jelas. 

Ketidakjelasan program Pigai sebagai Menteri HAM, sebelumnya  pernah disinggung Koordinator Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Dimas Bagus Arya pada Januari lalu.

Bahkan, menurut KontraS, rencana program yang dibuat terkesan ilusif, seperti akan membangun rumah sakit HAM dan laboratorium HAM.

Meski mendapat rapor merah publik, namun Presiden Prabowo hingga saat ini masih belum ada tanda mengganti mereka berdua bahkan terkesan mempertahankannya di dalam Kabinet Merah Putih. 

Menurut analisis Kurnia, ada persoalan pelik yang dihadapi bagi Presiden Prabowo apabila mendepak dua Menteri tersebut. Dari pandangan Kurnia, faktor paling menonjol lantaran Pigai dan Budi merupakan bagian tim pemenangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden 2024 lalu. 

Terkhusus Budi Arie, dinilai Kurnia, masih dipertahankan karena pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Selama ini, sosok Budi Arie dikenal sebagai loyalis Jokowi yang juga Ketua Umum ProJo, kelompok relawan pendukung Jokowi di pilpres terdahulu.

"Dan tentu saat ini mendampingi kekuasaan Gibran sebagai wapres, itu beberapa indikasi mengapa keduanya masih bertahan," kata Kurnia. 

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar juga mengungkapkan hal serupa. 

Dia menilai, Budi Arie tetap dipertahankan karena ada faktor Prabowo ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Kehadiran Budi Arie di Pemerintahan Prabowo sekaligus menjadi representasi Jokowi.

"Karena Budi Arie ini kuat sekali sebagai representasi dari kepentingan Jokowi, karena dia juga kan-yang memimpin ProJo," kata Usep kepada Suara.com.

Sedangkan alasan Pigai tetap dipertahankan, menurut Usep, karena menjadi representasi masyarakat Papua di Kabinet Merah Putih. Apalagi, Pigai dikenal sebagai aktivis dan pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM. 

Selain itu, sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden, Pigai sering membela Ketua Umum Gerindra tersebut. Khususnya, ketika Prabowo dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM.

Namun, Usep mengemukakan bahwa konsistensi Budi Arie dan Pigai sebagai menteri dengan reputasi yang buruk di mata publik, berdasarkan dua hasil survei, seharusnya menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap keduanya. 

"Survei itu opini dari masyarakat, yang ditangkap masyarakat, dan harus ditindaklanjuti dengan evaluasi yang lebih teknokratik. Karena hasil survei menjadi sangat penting, karena (menjadi) alat legitimasi dan bentuk dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi saat menanggapi soal isu reshuffle di Kabinet Merah Putih, menyatakan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Prabowo menurutnya memiliki penilaian yang objektif terhadap para menterinya. 

"Apa kelebihan dan kekurangannya? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya presiden yang tahu karena ini hak prerogatif presiden," kata Hasan.