Sekolah Pagi Buta: Antara Ambisi Dedi Mulyadi dan Tumbuh Kembang Anak

Suara.com - Kebijakan masuk sekolah pukul 6 pagi yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kritik. Selain dikhawatirkan menghambat tumbuh kembang anak, kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan motivasi hingga kualitas belajar.

KEBIJAKAN masuk sekolah pukul 06.00 WIB baru-baru ini digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Alasannya untuk membangun kedisiplinan serta menyeragamkan jadwal belajar Senin hingga Jumat untuk semua jenjang sekolah; SD, SMP dan SMA/SMK.

Kebijakan ini, kata Dedi, bukan tanpa dasar. Tapi sudah pernah ia terapkan saat menjabat Bupati Purwakarta.

“Saya Bupati pertama yang membuat hari belajar Senin sampai Jumat dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi,” ucapnya.

Namun pengamat pendidikan sekaligus Ketua Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan justru menilai kebijakan ini keliru secara prinsip. Sebab, selain berpotensi mengganggu ritme tumbuh kembang anak, kebijakan masuk sekolah pukul 6 pagi itu dapat merusak keseimbangan antara kehidupan rumah dan sekolah.

“Prinsipnya jelas: rumah dulu, sekolah kemudian. Anak butuh waktu untuk bangun dengan wajar, mengurus diri, membantu urusan rumah, baru kemudian berangkat belajar dalam kondisi siap,” jelas Bukik kepada Suara.com, Selasa (3/6/2025).

Bukik menjelaskan pagi hari adalah momen penting dalam membangun kemandirian dan tanggung jawab anak di rumah. Sementara dengan jadwal masuk sekolah yang terlalu pagi, keluarga otomatis harus bangun lebih awal, melewati pagi dalam ketergesaan, dan kehilangan waktu bersama seperti sarapan keluarga.

“Ini kebijakan yang merepotkan semua pihak. Anak dan orang tua sama-sama terbebani. Padahal pagi hari adalah saat anak belajar bertanggung jawab di rumah—bukan dikejar-kejar masuk sekolah,” ujarnya.

Di samping itu, Bukik juga mengkhawatirkan dampak akademik di balik kebijakan ini. Kondisi pelajar yang kurang tidur akibat harus bangun terlalu pagi secara langsung menurutnya dapat menurunkan fungsi otak, konsentrasi hingga motivasi untuk belajar.

Alih-alih memajukan waktu masuk sekolah, Bukik menilai Dedi seharusnya fokus pada penciptaan budaya belajar yang menyenangkan dan relevan. Sementara, jika ingin anak datang tepat waktu dan disiplin, maka sekolah sudah sepatutnya menjadi tempat yang mereka inginkan, bukan hindari.

“Pendidikan bukan perlombaan bangun paling pagi, tapi perjalanan tumbuh bersama. Dalam perjalanan itu, tubuh, jiwa, dan suara anak layak didengar—bukan diabaikan,” tuturnya.

Kebijakan Tanpa Kajian

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berpendapat serupa. Ia menilai kebijakan pendidikan yang digulirkan Dedi selama ini dari Barak Militer hingga masuk sekolah pukul 6 pagi itu rapuh secara konseptual karena tidak berdasar kajian atau penelitian.

“Yang dibangun pun bukan kekuatan birokrasi di bawah, melainkan personal Kang Dedi Mulyadi sebagai gubernur. Tentu ini menjadi problematika sendiri dalam internal birokrasi daerah,” ujar Satriwan kepada Suara.com.

Menurut Satriwan, Dedi semestinya berkaca dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah membatalkan kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA. Kebijakan yang sempat digulirkan mantan Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu sempat direvisi menjadi pukul 05.30 WITA hingga akhirnya kembali menerapkan masuk pukul 07.00 WITA setelah dilakukan evaluasi.

Selain itu kebijakan masuk sekolah pukul 6 pagi yang digulirkan Dedi menurut Satriwan juga tidak lazim secara internasional. Ia menyebut negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Malaysia memulai sekolah rata-rata pukul 07.30 pagi. Sementara India, Inggris, Korea Selatan, dan Rusia memulai pada pukul 08.00. Bahkan, Jepang dan Singapura memulai lebih siang, yakni sekitar pukul 08.30 pagi.

“Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siangan. Semuanya juga dalam skema lima hari belajar Senin–Jumat,” jelasnya.

Satriwan berharap Dedi ke depan dapat lebih mengedepankan kajian dan penelitian sebelum mengambil kebijakan. Terlebih di tengah tantangan pendidikan di Jawa Barat yang cukup berat. Seperti angka tidak sekolah yang mencapai 660.447 anak.

“Bahkan Jawa Barat berada di urutan pertama nasional angka putus sekolah di jenjang SD,” beber Satriwan merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024.

Berlaku Juli

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat belakangan memutuskan untuk menerapkan waktu masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Kebijakan yang akan mulai berlaku pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026 tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 58/PK.03/Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

“Pemberlakuan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ini dimulai Tahun Ajaran Baru 2025/2026,” tulis akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat @disdikjabar, Selasa, 3 Juni.

Dalam keterangannya, Disdik Provinsi Jawa Barat mengklaim kebijakan ini diambil dalam rangka mengoptimalkan kemampuan menyerap pembelajaran di pagi hari. Mereka juga mengklaim telah disesuaikan dengan potensi usia peserta didik.

Sementara Dedi usai Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 di DPRD Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 3 Juni 2025 menyebut, kebijakan ini diambil untuk menciptakan rutinitas yang lebih efisien bagi keluarga.

“Orang tua bisa berangkat bersama anaknya, mengantar ke sekolah dulu baru ke kantor. Ini kan efektif,” tuturnya.