Bantuan China untuk MBG: Kadin Senang, Ekonom Khawatir 'No Free Lunch'!
Home > Detail

Bantuan China untuk MBG: Kadin Senang, Ekonom Khawatir 'No Free Lunch'!

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Rabu, 28 Mei 2025 | 07:56 WIB

Suara.com - Keterlibatan China dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Pasalnya tak ada yang gratis di balik bantuan pendanaan dari negara lain. Apa saja kekhawatiran itu?

RENCANA keterlibatan pengusaha China dalam program MBG diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Kadin Indonesia dan Kadin China —China Chamber of Commerce in Indonesia— baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman kerja sama itu di sela acara Indonesia-China Business Reception 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Anindya yang karib disapa Anin ini menyebut salah satu bentuk batuan China rencananya melalui pengadaan 1.000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gotong Royong. Dapur tersebut diinisiasi Kadin Indonesia untuk mendukung target pemerintah mendistribusikan 82,9 juta paket MBG perhari.

“Mereka banyak sekali ingin partisipasi,” ungkap Anin.

Kadin Indonesia saat ini tengah mengembangkan beberapa SPPG Gotong Royong. Sebanyak 16 unit telah dibangun sebagai proyek percontohan. Di mana dari proyek percontohan ini, investor dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk.

Anin memperkirakan para pengusaha atau investor China kemungkinan tertarik untuk membangun SPPG Gotong Royong di lokasi yang berdekatan dengan areal investasi mereka di Indonesia. Seperti Halmahera Timur, Maluku Utara; Sulawesi; dan Kalimantan.

“Saya yakin akan menjadi fokus mereka dan itu masuk akal, karena dekat sekali dengan dapur mereka untuk karyawan,” jelasnya.

Petugas tengah menyiapkan menu makan bergizi gratis. (Antara/ist)
Petugas tengah menyiapkan menu makan bergizi gratis. (Antara/ist)

Ada 30 pimpinan perusahaan asal China hadir dalam acara Indonesia-China Business Reception 2025. Acara tersebut juga turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat China Li Qiang.

Selain pengadaan SPPG, Anin mengungkap para pengusaha asal China juga tertarik untuk menyokong penyediaan protein dan karbohidrat. Namun ia mengklaim kontribusi ini tidak hanya sebatas impor.

“Tetapi mereka juga tertarik membuat pertaniannya sendiri, agrikulturnya sendiri,” imbuhnya.

Kekhawatiran di Balik Investasi China

Rencana keterlibatan China dalam proyek MBG mendapat sorotan tajam dari ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Ia membeberkan kekhawatiran di balik bantuan pendanaan atau investasi tersebut. Sebab menurutnya tidak ada yang gratis dari setiap bantuan pendanaan yang diberikan oleh negara lain. Termasuk China dalam program MBG ini.

“No free lunch. Pasti akan ada yang dikorbankan untuk mendapatkan bantuan tersebut, mulai dari politik hingga sumber daya alam,” ungkap Huda kepada Suara.com, Selasa (27/5/2025).

Salah satu kekhawatiran Huda, keterlibatan China dalam program MBG bisa menjadi celah masuknya impor pangan atau bahan makanan dari negara tersebut. Jika terjadi maka itu bisa mengancam rantai pasok lokal. Padahal salah dampak positif yang program MBG itu diharapkan dapat membantu perekonomian lokal.

“Jangan sampai multiplier program MBG ini justru dinikmati oleh produsen supplier dari China, bukan dari produsen lokal kita,” ujarnya.

Apa yang dikhawatirkan Huda bukan tanpa sebab. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pernah menyampaikan, program MBG akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 triliun sehari jika telah beroperasi 30 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima.

“Setiap hari pengeluaran MBG bisa Rp1 triliun lebih, perusahaan penyedia makanan mana yang tidak tergiur?” imbuh Huda.

Ilustrasi anak SD menyantap MBG.
Ilustrasi anak SD menyantap MBG. [Ist]

Upaya menarik China dalam program MBG tidak hanya dilakukan Kadin Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan harapan itu saat bertemu Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025.

Klaim Anggaran Memadai

Program MBG diketahui telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Namun belum digelar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan program unggulan Presiden Prabowo itu mampu menyasar 82,9 juta penerima hingga akhir tahun dengan total anggaran yang telah disiagakan mencapai Rp171 triliun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah terbuka dengan tawaran bantuan negara lain. Meski ia mengklaim anggaran yang dimiliki pemerintah untuk program MBG tahun ini telah mencukupi.

“Kalau ada bantuan dari negara lain, Alhamdulillah. Kalau tidak ada bantuan, pemerintah akan jalan terus karena dananya sudah memadai dan sudah ada,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025.

Sejauh ini, kata Hasan, banyak negara mengapresiasi program MBG. Selain China banyak negara lain dan tokoh filantropis seperti Bill Gates yang juga menawarkan bantuan untuk program tersebut.

“Bill Gates yang ingin memberikan pendampingan untuk suplemen dan makanan tambahan,” ungkapnya.

Hasan menilai tawaran bantuan dari China dan Bill Gates tak ubahnya ‘bonus’. Sebab sekalipun tidak ada bantuan dari mereka program MBG akan tetap berjalan.

“Seandainya mereka ingin membantu, kami akan terima dengan tangan terbuka. Seandainya pun tidak, kami akan tetap berjalan dengan kekuatan kami sendiri,” pungkasnya.


Terkait

Energi Positif di Hari Pertama TC Timnas Indonesia, Kluivert Ungkap Fakta Ini
Selasa, 27 Mei 2025 | 19:42 WIB

Energi Positif di Hari Pertama TC Timnas Indonesia, Kluivert Ungkap Fakta Ini

Patrick Kluivert melihat adanya energi positif saat menggelar latihan perdana sehingga ia yakin bisa mengalahkan China.

Terbaru
Bongkar Korupsi Dana Zakat di Baznas Jabar, Whistleblower Malah Dikriminalisasi
polemik

Bongkar Korupsi Dana Zakat di Baznas Jabar, Whistleblower Malah Dikriminalisasi

Rabu, 28 Mei 2025 | 20:51 WIB

"Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan korupsi di Baznas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Wana.

Kebijakan Jam Malam Pelajar di Jabar: Solusi atau Sekadar Simbolik? polemik

Kebijakan Jam Malam Pelajar di Jabar: Solusi atau Sekadar Simbolik?

Rabu, 28 Mei 2025 | 18:23 WIB

"Kebijakan jam malam bagi pelajar perlu manajemen pengawasan yang baik. Tanpa itu, kebijakan tersebut hanya akan terdengar baik di atas kertas," ujar Rakhmat.

Hunian Vertikal: Mimpi atau Bumerang Bagi Warga Jakarta? polemik

Hunian Vertikal: Mimpi atau Bumerang Bagi Warga Jakarta?

Rabu, 28 Mei 2025 | 15:35 WIB

"Rumah susun itu adalah cara yang paling prinsip untuk merubah Jakarta menjadi lebih tertata terkait dengan penduduk dan pemukiman," kata Yayat.

Enam Polisi Positif Narkoba Disanksi Salat di Mushala, Seremonial Tanpa Efek Jera? polemik

Enam Polisi Positif Narkoba Disanksi Salat di Mushala, Seremonial Tanpa Efek Jera?

Selasa, 27 Mei 2025 | 21:29 WIB

Sanksi itu tak lebih dari seremonial saja. Seolah-olah diberi sanksi, tapi sebenarnya tidak memberi efek jera apapun, ujar Bambang.

Pernikahan Anak di Lombok: Budaya atau Pelanggaran Hak Anak? polemik

Pernikahan Anak di Lombok: Budaya atau Pelanggaran Hak Anak?

Selasa, 27 Mei 2025 | 18:30 WIB

"Pernikahan anak tak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan ekonomi negara untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045," ujar Lily.

Penghapusan Syarat Usia Kerja: Langkah Penting Atasi Pengangguran Dewasa polemik

Penghapusan Syarat Usia Kerja: Langkah Penting Atasi Pengangguran Dewasa

Selasa, 27 Mei 2025 | 12:41 WIB

"Insya Allah akan kami respons segera dengan suatu imbauan dan SE," kata Yassierli.

Amran Sulaiman dan Mimpi Besar PPP Lolos Parlemen polemik

Amran Sulaiman dan Mimpi Besar PPP Lolos Parlemen

Selasa, 27 Mei 2025 | 08:05 WIB

Saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar meyakinkan beliau," ujar Rommy.