Horor Inses Online: Grup 'Fantasi Sedarah' Normalisasi Kejahatan Seksual Keluarga

Suara.com - MASYARAKAT Indonesia digemparkan oleh grup Facebook Fantasi Sedarah. Grup di media sosial itu berisi percakapan dan konten berupa foto hingga video seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan keluarga dekat atau inses. Sejak dibuat Agustus 2024, grup itu memiliki 32 ribu anggota.

Setelah viral di media sosial, kepolisian melakukan penyidikan hingga menangkap enam orang sebagai tersangka. Para tersangka berinisial DK, MR, MS, MJ, MA, dan KA. Mereka berasal dari sejumlah daerah; Bengkulu, Lampung, Jawa Barat hingga Jawa Tengah.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan para tersangka memiliki perannya masing-masing. Seperti, DK selaku anggota grup yang mendistribusikan konten-konten seksual sedarah. DK menjual konten itu seharga Rp 50 ribu untuk 20 video, dan 40 konten video seharga Rp100 ribu lewat akun anonimnya.

MR dengan nama pengguna Nanda Chrysia berperan membuat grup tersebut pada Agustus 2024. Dia juga bertugas sebagai admin yang mengendalikan grup. Lalu MS dengan nama pengguna Masbro berperan memproduksi konten. Dia membuat video porno dengan dua anak di bawah umur yang merupakan keponakannya dan adik iparnya berusia 21 tahun.

Kemudian MJ dan MA juga berperan sebagai kontributor. Sedangkan KA, selain menjadi member dan kontributor, dia juga mendistribusikan konten-konten tak senonoh ke grup lain bernama 'Suka Duka'. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka MJ merupkan buronan Polresta Bengkulu dalam kasus pencubulan anak.

Hasil penyelidikan ditemukan 402 gambar dan tujuh video yang bermuatan pornografi. Motif para pelaku adalah untuk memuaskan hasrat seksualnya dan kepentingan ekonomi dari hasil penjualan konten pornografi.

Anak-anak Rentan Kekerasan Seksual

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam praktik grup inses tersebut, apalagi ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Komisioner KPAI Aris Adi Laksono mengatakan grup itu semakin membuktikan bahwa ancaman kekerasan seksual justru datang dari orang terdekat.

"Karena pengaduan di KPAI juga membuktikan tentang kekerasan seksual tertinggi pelakunya orang-orang terdekat. Yakni ayah kandung, bahkan ayah tiri, kemudian guru, teman di sekolah," kata Aris kepada Suara.com, Kamis (22/5/2025).

Sepanjang 2024, KPAI menerima 256 pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Aris menyebut orang terdekat seperti hubungan keluarga menempati posisi ketiga yang paling banyak diadukan sebagai pelaku.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar menilai Grup facebook Fantasi Sedarah berpotensi menjadi alat untuk menormalisasi hubungan seksual sedarah atau inses. Grup itu seolah ingin menyampaikan pesan bahwa hubungan sedarah suatu hal wajar. Padahal dalam konteks budaya dan hukum di Indonesia, inses termasuk dalam perilaku terlarang.

Kasus tersebut menjadi pertanda bahaya, apalagi dengan jumlah anggota Grup Fantasi Sedarah mencapai 32 ribu orang.

"Tentunya akan mencederai ruang aman bagi keluarga. Yang notabene mestinya kan lingkungan keluarga itu menjadi ruang aman pertama. Tetapi justru dengan keberadaan grup itu mencederai ruang aman yang semestinya melindungi keluarganya, malah menjadi pelaku kekerasan seksual," kata Daden kepada Suara.com pada Kamis kemarin.

Berkaca dari aduan yang diterima Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual sedarah paling banyak terjadi pada 2019. Jumlahnya mencapai 1.071 kasus.

Aduan terbanyak dalam lima tahun terakhir. Sementara dalam konteks kekerasan seksual di ranah personal, inses selalu menempati posisi tertinggi setiap tahunnya.

"Dengan pelaku utama itu adalah ayah kandung dan paman. Nah ini kan miris ya, sangat miris, lebih dari hewan," ujar Daden.

Dia pun menyebut kasus kekerasan seksual sedarah menjadi sebuah fenomena gunung es, sebab banyak kasus tidak dilaporkan. Penyebabnya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban.

Dalam kasus ayah dengan anak perempuannya, misalnya, korban kerap mendapatkan ancaman dari pelaku. Situasi tersebut semakin sulit karena masih adanya pandangan bahwa korban pemerkosaan dianggap sebuah aib.

Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto menjelaskan inses termasuk perilaku seksual yang menyimpang. Di tengah masyarakat perilaku itu dianggap tabu. Karena itu, mereka yang memiliki fantasi seksual sedarah akan menyembunyikan ketertarikannya.

Namun keberadaan media sosial mengakibatkan pergeseran. Mereka yang memiliki fantasi itu secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya. Keberadaan grup itu membuat mereka menjadi saling terhubung dan merasa bahwa mereka tidak sendiri. Buktinya jumlah anggota grup itu mencapai 32 ribu orang.

"Seolah-olah mereka merasa menemukan kelompok yang sama, menjustifikasi perilaku mereka yang keliru itu. Mereka merasa memiliki teman," kata Bagong kepada Suara.com.

Bagong menambahkan, kelompok ini semakin merasa terlindungi dan aman karena media sosial seperti Facebook memungkinkan mereka tidak harus menunjukan identitas aslinya. Mereka bisa membuat akun anonim dengan identitas palsu.

"Padahal mereka tidak tahu kalau seperti itu tetap akan bisa dilacak," ujar Bagong.

Kepolisian didorong mengusut tuntas kasus tersebut. Tak kalah penting menelusuri korban lainnya. Sebab tak menutup kemungkinan korban berjumlah lebih dari tiga orang. Apalagi kekerasan seksual dalam relasi keluarga membuat korban tidak berani bersuara.

Oleh karena itu, dalam penanganan kasus ini, Aris dari KPAI menyarankan kepolisian membuka pusat pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Dia pun menekankan pemulihan dan perlindungan korban harus diutamakan. Anak yang menjadi korban identitasnya harus dirahasiakan.

Sementara Deden dari Komnas Perempuan mendorong kepolisian menjerat pelaku dan pihak yang terlibat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selain UU ITE dan Perlindungan Anak dalam kasus ini. Hal ini penting supaya hak-hak para korban bisa terpenuhi.

Penyidikan juga diharapkan tidak hanya kepada enam tersangka yang baru ditangkap. Potensi pelaku lainnya harus ditelusuri. Mereka harus dipastikan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital didorong untuk meningkatkan pengawasan di ruang digital melalui patroli siber. Grup-grup yang rawan harus segera ditindak. Selain itu juga harus proaktif berkoordinasi dengan platform, seperti Meta untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di media sosial.