Acap Blunder: Nasib Menkes Budi Gunadi di Ujung Tanduk?

Suara.com - Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait besaran gaji dan ukuran celana jeans yang menjadi tolak ukur tingkat kesehatan dan intelektualitas seseorang menuai kritik. Pernyataan kontroversi Budi tersebut tak mengindahkan teguran Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat agar menjaga dan memperbaiki komunikasi publik. Hal itu dinilai bisa membuatnya didepak dari Kabinet Merah Putih.

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan pernyataan yang menjadi sorotan publik. Pertama, Budi mengaitkan ukuran celana seseorang dengan tingkat kematian. Menurutnya orang yang memiliki ukuran celana 33-34 dipastikan mengalami obesitas sehingga dekat dengan kematian.

"Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans di atas 33-34 sudah pasti obesitas. Itu menghadap Allah-nya lebih cepat dibandingkan dengan yang ukuran celana jeansnya 32,” kata Budi di Jakarta, Rabu (14/5) pekan lalu.

Setelah pernyataannya menuai kritik, Budi memberikan klarifikasi. Dia beralasan pernyataannya itu merupakan sebuah analogi agar lebih mudah dipahami. Pesan yang ingin disampaikannya agar masyarakat memperhatikan indeks massa tubuh (BMI) yang ideal.

Pernyataan kontroversi Budi belum berhenti di situ. Tiga hari berselang, pada Sabtu 17 Mei saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertajuk 'Visi Kesehatan Era Prabowo' Budi kembali melontarkan kata-kata yang menuai kritik. Dia menyebut orang yang memiliki gaji Rp 15 juta lebih sehat dan pintar dibandingkan orang yang bergaji Rp 5 juta.

"Kalau dia enggak sehat dan pintar tidak mungkin gajinya lima belas juta, pasti lima juta,” kata Budi saat itu.

Mengulang Kesalahan Pejabat Lain

Pakar komunikasi massa dari Universitas Jenderal Soedirman, Edi Santoso menilai Budi tidak belajar dari kesalahan beberapa pejabat di Kabinet Merah Putih sebelumnya.

Contohnya, kesalahan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mendapat kritikan keras saat mengomentari teror kepala babi ke redaksi majalah Tempo. Hasan ketika itu melontarkan celetukan 'dimasak saja' yang dinilai tidak berempati atas teror yang dialami Tempo.

"Hasan Nasbi belum lama kan komentar yang justru blunder, sampai Pak Prabowo juga meminta para menterinya lebih menjaga diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kok ini malah diulangi lagi," kata Edi kepada Suara.com.

Menurut Edi, Budi sebagai seorang menkes semestinya menempatkan diri sebagai policy maker bukan news maker. Alih-alih sebagai news maker yang menghasilkan good news, Budi justru menimbulkan bad news. Sebab, kata-kata yang dilontarnya tidak berempati kepada masyarakat.

"Misalnya soal gaji yang dibandingkan dengan kepintaran dengan kesehatan. Tentu hubungannya juga tidak linier, pasti debatable dan sebagainya. Tapi membawa-bawa gaji dengan kesehatan itu tentu tidak tepat, apalagi dengan kondisi ekonomi kita saat ini," jelas Edi.

Budi merupakan menteri kesehatan pertama di Indonesia yang bukan dari kalangan dokter atau berprofesi di bidang kesehatan. Sejumlah pihak ada yang mengaitkan kontroversi itu dengan latar belakangnya yang bukan dari dunia kesehatan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto yang menilai pernyataan kontroversi itu muncul karena yang melontarkan adalah orang awam.

Namun, Edi tak sepakat dengan pendapat Ketum IDI karena hal itu tidak ada keterkaitan. Untuk menjadi seorang menteri kesehatan yang memiliki sensitivitas dan kemampuan komunikasi yang baik tak harus berlatar belakang dokter dan sejenisnya.

"Pernah juga kok ada dokter yang jadi menteri kesehatan dan komentarnya blunder. Jadi menurut saya ini bukan soal latar belakangnya," tutur Edi.

Menteri kesehatan yang dimaksud adalah Terawan Agus Purwanto yang berlatar belakang dokter. Pada masa awal pandemi Covid-19 Terawan mendapat banyak kritikan karena penyataannya menyalahkan masyarakat saat masker langka.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio alias Hensat menilai sejumlah kontroversi Budi semakin membuat posisinya berada di ujung tanduk. Dia semakin berpotensi direshuffle atau didepak dari Kabinet Merah Putih.

"Dan Pak Prabowo tak suka dengan jajarannya yang gaduh. Saya melihat menkes sudah di ujung tanduk," kata Hensat dalam keterangannya kepada Suara.com.

Pendapat Hensat itu bukan tanpa alasan, sebab selain dua pernyataan kontroversial tersebut, sejumlah kebijakan Budi juga mendapat banyak kritikan.

Dewan guru besar fakultas kedokteran dari sejumlah universitas menyampaikan pernyataan terbuka yang mengkritik sejumlah kebijakan menkes. Seperti sistem pendidikan dokter atau dokter spesialis, tata kelola rumah sakit vertikal, serta hubungan lintas kementerian dan antar institusi negara.

Pernyataan terbuka itu awalnya disampaikan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian disusul Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Poin utama dari pernyataan sikap itu mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan Budi sebagai menteri kesehatan.

Hensat menilai, Prabowo juga tidak suka memiliki pembantu yang berkonflik pemangku kepentingann seperti kalangan dokter dan tenaga kesehatan. Dia mengingatkan kasus Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dicopot sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi usai berkonflik dengan pegawai dan ASN.

"Saran saya buat Menkes hati-hati dengan cara komunikasi. Kalau maksudnya baik tapi penyampaiannya salah, ya sia-sia,” katanya.