Ledakan Amunisi Milik TNI: Mengapa Kasus Terus Berulang?

Suara.com - Pemusnahan amunisi di Kabupaten Garut berubah menjadi tragedi. Sebanyak 13 orang tewas, sembilan warga sipil dan empat anggota TNI. Mereka meregang nyawa, diduga akibat kesalahan prosedur saat persiapan detonasi atau reaksi lambat dari sisa amunisi tua.

Ledakan ini bukan insiden tunggal. Ia memperpanjang daftar kelalaian dalam pengelolaan amunisi milik TNI. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? 

Senin pagi, 12 Mei 2025. Pemusnahan amunisi milik TNI Angkatan Darat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berubah menjadi tragedi berdarah.

Sebanyak 13 orang tewas, sembilan warga sipil dan empat anggota TNI. Beberapa lainnya luka-luka. Suasana yang semestinya terkendali justru berubah menjadi tragedi mematikan.

Sekitar pukul 09.30 WIB, proses pemusnahan amunisi afkir di dua sumur dinyatakan selesai. Namun ledakan justru terjadi di sumur ketiga, yang disebut berisi detonator atau alat peledak. Ledakan inilah yang memicu rentetan kehancuran dan merenggut nyawa.

Sumber ledakan belum dipastikan. Ada yang menyebut berasal dari detonator. Ada pula dugaan kuat bahwa amunisi kadaluarsa ikut memicu insiden. Investigasi tengah berjalan, dipimpin oleh Kementerian Pertahanan dan TNI AD.

"Selama proses investigasi, kami akan terus memedomani prosedur keamanan yang berlaku," ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Namun pertanyaan besar muncul mengapa warga sipil bisa berada sedekat itu dengan lokasi peledakan?

Mengapa ada warga sipil?

Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menyebut warga datang atas inisiatif sendiri. Mereka disebut mengumpulkan puing-puing sisa ledakan yang bernilai jual. Aktivitas semacam ini, kata Kristomei, bukan hal baru. Warga disebut kerap datang setiap kali TNI melakukan pemusnahan.

Namun, narasi berbeda disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia justru mengungkap informasi dari warga sekitar para korban sipil disebut sudah lama terlibat dalam proses pemusnahan. Bahkan, ada yang sudah bekerja bersama TNI selama lebih dari sepuluh tahun.

TNI AD merespons. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih jauh soal keberadaan warga sipil di lokasi.

“Semua itu masuk dalam substansi yang sedang diselidiki,” ujarnya.

Pengamat militer dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dalam prosedur pemusnahan amunisi, keberadaan masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan, dalam kondisi dan alasan apa pun.

“Itu seharusnya tidak ada orang sipil di situ,” tegas Made.

“Yang boleh ada di lokasi hanya para profesional. Ahli bahan peledak. Bukan warga biasa, bahkan meski hanya untuk menggali lubang.”

Tragedi berulang

Ledakan di Garut bukan kasus tunggal. Ini hanya satu dari rentetan insiden mematikan yang melibatkan amunisi milik TNI.

Lima hari sebelumnya, Senin (5/52025), sebuah truk pengangkut amunisi meledak di Tol Gempol–Pandaan KM 774, Jawa Timur. Truk itu membawa amunisi pasukan TNI yang baru kembali dari penugasan di Papua.

Ketika melintas, muncul percikan api dari atas truk. Ledakan pun terjadi. Satu prajurit TNI tewas saat mencoba menyelamatkan diri.

Kembali ke setahun lalu. Maret 2024. Gudang amunisi Kodam Jaya di Bekasi meledak. Suara ledakan terdengar hingga beberapa kilometer. Warga panik. Sebanyak 38 rumah dilaporkan rusak. Dugaan awal: amunisi kedaluwarsa.

Kejadian ini bukan hal baru. Sepuluh tahun sebelumnya, Maret 2014, gudang peluru milik TNI AL di Tanjung Priok juga meledak. Korbannya 87 orang, satu meninggal dunia, sisanya luka-luka. TNI AL kala itu menyebutnya sebagai musibah.

Pengamat militer Made Supriatma menyebut ini sebagai bukti ada masalah serius dalam manajemen logistik dan perawatan amunisi di tubuh TNI.

"Berulang kali ini terjadi dan ini karena faktor kecerobohan belaka.  Faktor kecerobohan belaka, dan bukan karena kita tidak punya uang untuk itu," tegas Made.

Menurut Made, perhatian besar selalu diberikan untuk belanja alutsista baru. Tapi, amunisi yang sudah tua, sering luput dari perhatian. SOP dan mekanisme pemusnahan seharusnya jadi perhatian utama.

Ia mendesak Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI. Audit besar-besaran harus dilakukan. Evaluasi total jadi kewajiban, bukan pilihan.

"Pasti ada-lah cara lain, masa enggak ada. Saya baru mendengar pemusnahan amunisi memakan korban. Di negara lain setahu saya, enggak ada seperti ini," ujar Made.

Evaluasi menyeluruh

Bahan peledak adalah zat yang tak bisa ditebak. Begitu kata, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko. Secara kimia, stabilitas dan sensitivitasnya terhadap panas atau benturan bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi jika amunisi itu sudah melewati masa pakai.

"Ledakan bisa terjadi kapan saja. Pemicunya banyak. Suhu, tekanan, atau kesalahan prosedur,” ujarnya.

Ia menilai peristiwa ledakan di Bekasi pada Maret 2024 seharusnya jadi peringatan serius. Namun faktanya, tragedi di Garut kembali terjadi. Korban jiwa pun jatuh.

Sasongko menduga kuat SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Akibatnya, ketika ada insiden yang tidak terduga, misalnya ledakan susulan, mengenai anggota TNI dan masyarakat," kata Sasongko kepada Suara.com.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid,  melihat lebih dalam. Ia menyebut negara abai. Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Usman mendesak DPR membentuk tim investigasi independen.

Tanpa evaluasi menyeluruh, katanya, insiden semacam ini hanya tinggal menunggu waktu.

“Dari produksi, distribusi, sampai pemusnahan amunisi harus dilakukan sesuai standar keamanan. Dikerjakan oleh tenaga profesional, bukan sembarang orang,” tegasnya.

Lebih dari itu, kata Usman, jika terus berulang dan negara membiarkan, maka ini bisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya hak hidup. Hak yang tak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun.

Ia juga meminta Komnas HAM segera turun tangan.

“Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang terjadi dan apa yang harus dibenahi,” katanya.

Di Senayan, beberapa anggota Komisi I DPR mulai bersuara. Mereka berjanji memanggil Panglima TNI dan KSAD untuk meminta penjelasan langsung.

"Apakah sudah dilakukan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan atau ada kelalaian yang dilakukan oknum TNI dalam pemusnahan?" kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh.