PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun: Komitmen Pemerintah Dinanti Tak Cuma di Atas Kertas

Suara.com - Wacana memasukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam sekema program wajib belajar 13 tahun dan diatur dalam RUU Sisdiknas mendapat respons positif. Pemerintah diharapkan benar-benar berkomitmen merealisasikan program tersebut, bukan sebatas di atas kertas.

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan PAUD masuk skema program wajib belajar 13 tahun dan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025.

Direktur Jenderal PAUD Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menilai ketentuan wajib belajar 1 tahun prasekolah atau PAUD perlu diakomodir dalam RUU Sisdiknas. Sebab dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berlaku saat ini belum memuat aturan tersebut meski telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029.

“Jadi kami usulkan ini nanti bisa diakomodir dalam Sisdiknas,” ujar Gogot.

Menurut Gogot, Kemendikdasmen saat ini tengah menghitung anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Selain anggaran untuk membangun dan merenovasi tempat belajar, pemerintah menurutnya juga perlu menyiapkan anggaran untuk program beasiswa hingga tunjangan guru.

Anggaran tersebut, kata Gogot, perlu disiapkan lantaran berdasar data, dari 40 persen keluarga termiskin hanya 20 persen yang bisa mengakses PAUD. Selain itu jumlah PAUD negeri saat ini juga terbilang masih sedikit dan belum merata dibandingkan PAUD swasta.

“Ini semua sedang kita perhitungkan,” katanya.

Jangan Cuma di Atas Kertas

Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felicia menilai positif wacana pemerintah memasukan PAUD dalam skema wajib belajar 13 tahun. Namun, program wajib belajar tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.

“Jadi bukan cuma di atas kertas saja,” kata Nisa kepada Suara.com, Kamis (8/5/2025).

Bentuk keberpihakan itu, kata Nisa, salah satunya dengan menjamin pendidikan PAUD hingga SMA nantinya benar-benar dapat diakses hingga ke masyarakat rentan. Selain gratis juga harus berkualitas.

“Jangan berkualitas tapi mahal atau gratis tapi kualitasnya jelek. Kita nggak mau yang seperti itu,” ujarnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat serupa. Ia menilai pemerintah selama ini terkesan hanya sebatas mewajibkan belajar tanpa disertai komitmen dari sisi penganggarannya.

Kondisi itu, kata Ubaid, membuat rata-rata lama sekolah siswa di Indonesia saat ini masih 9 tahun. Padahal pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun sejak 2015.

“Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang tidak ada komitmen penganggaran dari pemerintah,” kata Ubaid kepada Suara.com.

Berdasar Data Badan Pusat Statistik (BPS) angka putus sekolah di tahun ajaran 2023/2024 diketahui mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka putus sekolah di tingkat SD meningkat dari 0,17 persen menjadi 0,19 persen. SMP meningkat dari 0,14 persen menjadi 0,18 persen. Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SMA turun tipis dari 0,20 persen menjadi 0,19 persen.

Ubaid menilai kondisi tersebut tidak akan jauh berbeda jika pemerintah hanya sebatas menerapkan program wajib belajar 13 tahun tanpa disertai komitmen dari sisi penganggarannya.

“Namanya saja wajib belajar 13 tahun, tapi kualitas di lapangan masih 9 tahun,” katanya.

Jangan Jadi Ajang Akademik Dini

Sementara Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Bidang Pendidikan Inklusi, Budiyanto berharap program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari prasekolah ini tidak disalahartikan sebagai mandat untuk mempercepat pengajaran akademik di usia dini. Sebab inti dari pendidikan di PAUD itu harus berorientasi pada perkembangan anak, bukan kemampuan akademik.

“PAUD yang sudah dijejali orientasi akademik, itu setelah masuk jenjang dasar justru malah menjadi menurun,” jelas Budiyanto saat rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI.

Karena itu, Budiyanto menyarankan pemerintah untuk menyusun kurikulum PAUD sesuai dengan irama perkembangan anak.

"Kurikulum ini, bentuknya wajib belajar di PAUD itu adalah afirmasi atau pengakuan," tuturnya.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas terbuka dengan segala masukan yang ada. Sebab masukan dari pemerhati pendidikan hingga pemangku kepentingan PAUD penting didengar di tengah penyelenggaraan PAUD di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti dominasi lembaga PAUD swasta hingga 97 persen, kualitas layanan yang belum merata, sistem perizinan yang belum fleksibel, hingga rendahnya kualifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Diharapkan RUU Sisdiknas ini dapat menjadi jembatan agar PAUD menjadi bagian dari pendidikan formal yang strategis, dengan dukungan anggaran dan tata kelola yang memadai, demi pemerataan dan peningkatan layanan PAUD di seluruh Indonesia,” katanya.