Bakal Didepak: Tiga Kesalahan Fatal Hasan Nasbi di Mata Prabowo

Suara.com - Hasan Nasbi dikabarkan bakal didepak dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, meski surat pengunduran dirinya ditolak Prabowo Subianto. Kekinian Prabowo dikabarkan tengah menjaring beberapa nama untuk menggantikan Hasan. Di balik tarik ulur mundurnya Hasan ini ada cerita tentang tiga kasalahannya yang dianggap fatal.

HASAN NASBI batal mundur dari jabatannya setelah Presiden Prabowo Subianto menolak surat pengunduran diri yang diajukannya sejak 21 April 2025. Perintah untuk tetap berada di istana tidak langsung diterimanya dari presiden, meski ia sudah bertemu. Perintah itu datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan di Kantor Komunikasi Presiden, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Alasannya tetap bersedia menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) karena kesetiaannya kepada Prabowo.

"Begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah kami sebagai bawahan beliau, sebagai anak bawahan beliau ya patuh untuk melanjutkannya," ujarnya.

Polemik di atas menjadi sorotan publik. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Syamsu Rizal mengatakan batalnya Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO menunjukkan adanya permasalahan serius. Hasan sepatutnya mengumumkan pengunduran diri setelah ada persetujuan dari Prabowo.

"Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus," kata Rizal dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (7/5/2025).

Sebagaimana diketahui, Hasan mengumumkan pengunduran dirinya pada 29 April 2025 lewat video yang diunggah akun Instagram Total Politik. Alasannya memilih mundur karena ada sesuatu hal dan persoalan yang tidak bisa ditanganinya lagi.

"Kami pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," katanya dalam video tersebut.

Perbesar

Rizal pun menyoroti pernyataan Hasan soal 'dimasak saja' saat menanggapi kasus teror kepala babi di Kantor Redaksi Tempo pada 21 Maret 2025. Komentar Hasan itu bagi Rizal menunjukkan sikap yang tidak memiliki empati. Sebagai juru bicara presiden Hasan seharusnya memposisikan diri sebagai bagian dari institusi negara, bukan wewakili diri sendiri.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Rizal.

Tiga Kesalahan Fatal Hasan Nasbi

Berdasarkan informasi yang diterima Suara.com dari sumber di lingkaran istana, selain karena pernyataan 'blunder' soal teror yang dialami Tempo, terdapat tiga kesalahannya yang dianggap fatal oleh Prabowo.

Pertama, gagal merespons pesoalan kelangkaan Gas LPG 3 kilogram yang sempat terjadi akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin menata pendistribusiannya. Saat itu Kementerian ESDM sempat menghentikan pendistribusian kepada pengecer.

Awalnya Hasan menyatakan mendukung kebijakan tersebut karena bertujuan untuk memantau pendistribusian dan mengontrol harga jual agar lebih tepat sasaran. Namun, sehari setelahnya, pada 4 Februari 2025, ia menyebut pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kilogram.

Pernyataan Hasbi itu pun muncul, tak lama setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyatakan bahwa Prabowo memerintahkan Kementerian ESDM untuk kembali menyalurkan Gas LPG 3 kilogram ke pengecer.

Kesalahan Hasan yang selanjutnya dianggap fatal adalah ketidakmampuannya meredam tagar "Kabur Aja Dulu" yang sempat menggema di jagat maya pada Februari lalu.

Anak muda yang mendominasi menyuarakan tagar itu. Mereka resah atas ketidakpastian masa depan di Indonesia, seperti kesempatan kerja, persoalan ekonomi, situasi politik hingga akses pendidikan yang sulit dampak dari kegagalan pemerintah. Dengan kabur ke luar negeri diharapkan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Perbesar

Tagar itu sempat menggema cukup lama. Hasan sempat menanggapi dengan meminta warga yang ingin pergi ke luar negeri dengan prosedur yang legal.

"Supaya tidak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau tidak boleh dilarang," kata Hasan ketika itu.

Kesalahannya yang dianggap fatal berikutnya, yaitu berbagai permasalahan program makan bergizi gratis atau MBG. Hasan dianggap gagal meredam berbagai isu terkait MBG.

Suara.com sudah berupaya menghubungi Hasan lewat aplikasi percakapan untuk mengonfirmasi persoalan tersebut pada Rabu (7/5) kemarin. Namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Masih dari informasi sumber Suara.com, Prabowo disebut akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih setelah tanggal 20 Mei 2025. Anggota kabinet yang akan diganti adalah sejumlah wakil menteri dan kepala badan/lembaga setara menteri, termasuk Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Prabowo saat ini dikabarkan sedang menjaring beberapa nama untuk menggantikan posisi Hasan Nasbi. Di antara nama yang diusulkan ada dari kalangan jurnalis senior perempuan, berinisial NS dan UL.

Selain itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo juga sempat masuk radar menggantikan Hasan. Namun, Prabowo menolak karena tak mau kerabat dekatnya berada langsung di lingkarannya. Angga diketahui merupakan politisi Gerindra. Dia diketahui memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Suara.com sudah menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi lewat aplikasi perpesanan pada Rabu (7/5) kemarin untuk mengonfirmasi soal rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Hingga berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan mengatakan siapa pun yang akan menggantikan Hasan Nasbi harus mengerti dan mengetahui jalan pikiran Prabowo.

"Kalau dia nggak paham terhadap pikiran-pikiran presiden, ya susah untuk melakukan komunikasi publik ke masyarakat," kata Yusak kepada Suara.com.

Menurut dia, orang titipan tak seharusnya menduduki posisi sebagai juru bicara Prabowo selaku kepala negara. Kriteria yang harus dipastikan adalah orang yang loyal dengan Prabowo. Standar kesetian itu bisa dilihat seberapa lama orang tersebut bersama Prabowo. Setidaknya sejak Gerindra didirikan sebagai partai politik pada 2008.

"Saya kira kan Gerindra enggak kehabisan kader lah (yang layak jadi juru bicara)," ujarnya.

Yusak menyebut, juru bicara menempati posisi yang sangat vital dalam pemerintahan Prabowo. Karena menjadi ujung tombak menerjemahkan kebijakan dan keputusan pemerintah kepada masyarakat.

"Kalau sampai keliru menempatkan orang di PCO, karena PCO ini ujung tombak komunikasi, ya tentu presiden sendiri yang direpotkan. Nanti justru akan menjadi beban," katanya.