Maksud Prabowo 'Rapatkan Barisan' di Tengah Isu Matahari Kembar?

Suara.com - Prabowo Subianto meminta para pembantunya di Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Pesan itu muncul di tengah isu 'matahari kembar' pasca sejumlah menteri sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo pada saat lebaran Idulfitri lalu. Lantas apa maksud instruksi Prabowo kepada para menteri merapatkan barisan?

PERINTAH Presiden Prabowo Subianto agar para menteri merapatkan barisan diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara halal bihalal di rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Minggu, 21 April 2025.

Sejumlah menteri hingga pimpinan DPR RI turut hadir dalam acara tersebut. Namun, tak tak ada Prabowo. Cak Imin mengatakan bahwa Prabowo sudah menelponnya dan menitipkan pesan.

"Pak Presiden menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," katanya.

Cak Imin menuturkan, halal bihalal itu tak hanya sekadar acara silaturahmi dan saling maaf-maafan, tapi bagian dari konsoliodasi untuk memperkuat pola kerja menteri di bawah kepemimpinan Prabowo.

Pesan Prabowo yang disampaikan kepada Cak Imin itu pun dikaitkan dengan isu matahari kembar. Istilah itu disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menanggapi sejumlah menteri Prabowo sowan ke Jokowi pada saat lebaran.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani, Jumat (11/4) lalu.

Dia mengingatkan, kepala negara saat ini adalah Prabowo Subianto. Meski pun Prabowo tak akan tersinggung dengan kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi.

"Jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui setidaknya terdapat delapan menteri Prabowo yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada saat lebaran. Pada hari raya pertama, ada Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Setelah itu menyusul Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono yang berkunjung pada 11 April mengatakan kedatangannya untuk bersilaturahmi. Menurut dia, meski Jokowi sudah tak menjadi presiden, tapi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tetap dianggapnya bos.

"Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Ya kemajuan KKP," tuturnya.

Sejumlah menteri dan partai koalisi Prabowo-Gibran sudah membantah bahwa perintah merapatkan barisan berkaitan dengan isu matahari kembar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah hal tersebut.

"Enggak ada lah itu (mata hari kembar)," kata Prasetyo, Senin (21/4).

Juru bicara Presiden Prabowo itu menilai kedatangan para menteri ke kediaman Jokowi merupakan hal yang wajar. Mengingat Jokowi adalah bekas presiden, dan pernah menjabat kepala pemerintahan selama dua periode.

"Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," imbuhnya.

Matahari Tunggal di Titik Eksekusi

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo menilai isu matahari kembar menjadi sorotan karena relasi antara Prabowo dengan Jokowi. Serta dikuatkan dengan masih banyak menteri era Jokowi menjabat di pemerintahan Prabowo.

Sejumlah menteri yang sowan merupakan mantan menteri Jokowi selama menjabat dua periode. Misalnya Sri Mulyani, dari awal Jokowi menjabat hingga pemerintahan Prabowo masih menempati posisi menteri keuangan. Begitu pula dengan Budi Arie dari Menteri Komunikasi dan Informatika era Jokowi, kini menjabat Menteri Koperasi di Pemerintahan Prabowo.

Selain itu, Prabowo memiliki tagline pemerintahan keberlanjutan dari kepemimpinan Jokowi. Seperti program makan bergizi gratis (MBG), aturannya yang berupa Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional ditandangani Jokowi pada 15 Agustus, sesaat sebelum lengser. Pun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai di pemerintahan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo.

Menurut Indaru, diakui atau tidak Prabowo tak bisa melepaskan diri dari Jokowi. Dia melihat antara Jokowi dan Prabowo memiliki peranan masing-masing. Jokowo sebagai penggagas, dan Prabowo sebagai eksekutor.

"Jadi boleh dikatakan apakah kepemimpinan Prabowo mutlak 100 persen menjadi matahari tunggal pada titik eksekusi? Eksekusi iya. Tapi membahas menjadi A, menjadi B, menjadi C, saya pikir ini diskusi yang tidak dari Pak Prabowo sendiri," kata Indaru kepada Suara.com, Kamis (24/4/2024).

Sehingga tak heran perintah merapatkan barisan oleh Prabowo dinilai sebagai respons di tengah isu matahari kembar yang dilontarkan Mardani Ali Sera.

"Jokowi aktor politik, Prabowo aktor politik. Para menteri itu aktor politik, dulu pernah menjadi kepercayaan Jokowi, sekarang menjadi kepercayaan Prabowo. Dan yang ribut ya otomatis orang politik, orang partai kan," ujar Indaru.

Berbeda dari Indaru, Guru Besar Politik Universitas Andalas Padang, Asrinaldi menilai Prabowo sebagai presiden tidak mudah untuk dipengaruhi oleh Jokowi.

"Saya yakin Presiden Prabowo tidak akan semudah itu memposisikan dirinya di bawah kendali mantan Presiden Jokowi," kata Asrinaldi kepada Suara.com.

Dia menilai perintah Prabowo merapatkan barisan kepada para menteri tidak berkaitan dengan isu matahari kembar. Menurutnya, perintah itu ditujukan untuk merespons sejumlah isu.

"Justru perintah ini sebagai arahan agar para menteri atau pejabat itu tidak dimasuki isu-isu yang ada di luar pemerintahan," ujarnya.

Salah satu isunya, yakni soal kabar Forum Purnawirawan Prajuri TNI yang mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden. Salah satu purnawirawan yang disebut mendukung mundurnya Gibran yaitu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

"Barangkali itu yang dimaksud merapatkan barisan. Saya tidak berpretensi bahwa itu kepada Jokowi, justru kepada konteks yang ada di luar pemerintahan, terutama isu-isu yang menganggap pemerintah tidak kapabel mengatasi persoalan-persoalan domestik dan luar negeri," katanya.

Kunjungan sejumlah menteri Prabowo ke Jokowi saat lebaran, menurutnya hal lumrah. Itu merupakan hubungan personal mereka dengan mantan atasannya.

"Namun tentu si menteri juga harus menjaga kewibawaan Presiden Prabowo sebagai atasan mereka sekarang," tandasnya.