Sengkarut di Balik Dapur MBG yang Belum Dibayar: Apa Akar Masalahnya?

Suara.com - Setelah soal rasa menu yang dipertanyakan, muncul lagi masalah baru. Kali ini menyangkut pembayaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Setelah isu kualitas gizi hingga kasus keracunan di sejumlah sekolah, kini program ini bermasalah di Kalibata, Jakarta Selatan.

Masalahnya terjadi antara yayasan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dapur yang memasak menu MBG. Dapur mengaku belum dibayar. Kisruh ini makin menegaskan amburadulnya pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Pemerintah pun didesak mengevaluasi skema kerja sama. Penunjukkan mitra seharusnya dilakukan lewat proses lelang—bukan penunjukkan langsung seperti sekarang. Skema saat ini dinilai tidak transparan. Potensi konflik kepentingan pun besar. Jika tidak segera dibenahi, program yang seharusnya memberi gizi malah bisa menimbulkan krisis kepercayaan.

Ira, pemilik dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, mengaku belum menerima bayaran sepeser pun dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Total nilai yang belum dibayar mencapai Rp975 juta.

Dalam konferensi pers pada 15 April lalu, Ira didampingi kuasa hukumnya, Danna Harly, mengungkap masalah tersebut ke publik.

“Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira,” kata Danna.

Ira menjadi mitra yayasan sejak Februari hingga Maret 2025. Selama dua bulan, dapurnya memasak 65.025 porsi makanan. Di awal kerja sama, harga per porsi disepakati Rp15 ribu. Namun, di tengah jalan, angkanya berubah menjadi Rp13 ribu.

Ketika Ira menagih pembayaran, pihak yayasan justru menagih balik sebesar Rp45 juta lebih. Alasannya Ira dianggap belum menutup biaya operasional di lapangan. Padahal, menurut Ira, semua pengeluaran selama ini ditanggung sendiri.

Tak tinggal diam, Ira melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 April lalu. Laporan pengaduan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Masalah ini pun berbuntut panjang. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turun tangan melakukan mediasi. Namun Dadan menegaskan, konflik ini tidak ada kaitannya dengan lembaganya.

“Ini masalah internal mitra. Kewajiban BGN tuntas,” ujarnya pada 16 April. Meski begitu, ia mengakui situasi ini menjadi pelajaran penting. Untuk ke depan, skema pembayaran akan diubah dari sistem reimbursement menjadi pembayaran di muka.

“Setiap kejadian seperti ini akan memperbaiki pola pengawasan BGN,” tambahnya.

Amburadul Tata Kelola MBG

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Dewi Anggraeni, menyebut persoalan ini mencerminkan amburadulnya tata kelola program MBG. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dan tidak jelasnya akuntabilitas anggaran.

“Kalau dapur sebagai penyedia makanan saja bermasalah, bagaimana dengan makanan yang dihasilkan?” tegas Dewi.

Hal serupa disampaikan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Menurutnya, masalah MBG sejak awal bersumber dari desain kebijakan yang tidak matang.

“Siapa pelaksananya tidak jelas. Mekanisme pelaksanaannya di lapangan juga membingungkan. Termasuk pengawasan dan pembiayaan,” ujar Askar kepada Suara.com.

BGN menurutnya tidak bisa lepas tangan, dan harus bertanggung jawab. Sebab BGN sejak awal telah ditunjuk sebagai leading actor program MBG. Pelaksanaannya yang tersentralisasi di BGN juga berimplikasi terhadap tidak terlibatnya kementerian lain, dan pihak-pihak di pemerintahan daerah. 

"Sehingga akhirnya ketika terjadi kekacauan sekarang, pasti yang disalahkan kan BGN," ujar Askar.

Akar Masalah Program MBG: Penunjukan Mitra Tanpa Tender

Masalah utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bermula dari proses penunjukan mitra yang tidak transparan. Hal ini disampaikan oleh Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios.

Menurutnya, Yayasan Media Berkat Nusantara—mitra dapur MBG di Kalibata—tidak melalui proses tender sebagaimana aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Akibatnya, proses due diligence atau uji kelayakan tidak dilakukan sesuai prosedur.

“Dari awal sudah salah. Tidak mengikuti aturan dan semangat regulasi. Jadi tidak heran kalau akhirnya bermasalah,” ujar Askar.

Ia juga menyoroti skema pembayaran yang digunakan Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem reimbursement dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan layanan publik.

Skema seperti itu rawan penyalahgunaan dan membuat pelaporan keuangan tidak jelas. Karena itu, Askar mendesak BGN untuk segera berbenah. Mitra MBG seharusnya ditunjuk lewat proses yang terbuka, sesuai regulasi LKPP, dengan indikator yang jelas.

Peneliti ICW, Dewi Anggraeni, sependapat. Menurutnya, penunjukan langsung mitra membuka ruang konflik kepentingan.

“Meski ada syarat yang perlu dipenuhi mitra, tapi tetap berpotensi diselewengkan,” kata Dewi.

Ia menegaskan, selama BGN tidak mengubah mekanisme program dari bantuan menjadi pengadaan, berbagai persoalan akan terus berulang—dari pembayaran yang macet, hingga monopoli oleh mitra tertentu.

“Kalau prinsip transparan dan akuntabel dijalankan, masalah seperti ini bisa dicegah,” tambahnya.

Menanggapi kritik itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan akan memperketat seleksi mitra MBG.

Tak hanya itu, lembaganya akan melakukan audit rutin terhadap para mitra. Bahkan, mereka akan menggandeng BPKP dan lembaga independen lainnya untuk pengawasan.