Tentara Masuk Kampus, Ancaman NKK/BKK dan Kembalinya Bayang-Bayang Rezim Soeharto

Suara.com - Rentetan peristiwa tentara masuk kampus terus terjadi. Setelah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Udayana (Unud) Bali, terbaru menyasar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Selain mengancam kebebasan akademik, kehadiran tentara sebagai bentuk intervensi dan intimidasi itu dinilai sebagai langkah mundur ke era Orde Baru.

PERISTIWA tentara masuk kampus UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah terjadi pada 14 April 2025 ketika Kelompok Studi Mahasiswa (KSMW) tengah menggelar diskusi bertajuk 'Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik'.

Seorang anggota TNI yang belakangan diketahui bernama Sertu Rokiman, Babinsa Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambak Aji datang menanyakan identitas peserta hingga tema diskusi.

Selain Sertu Rokiman, seorang pria tidak kenal juga sempat menyelinap masuk di tengah-tengah acara diskusi. Pria berkaus hitam dengan celana jeans yang dicurigai merupakan intel tersebut mengaku bernama Ukem, namun tidak bisa menjelaskan asal usul organisasinya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengklaim abhwa kehadiran Sertu Rokiman di Kampus UIN Walisongo dalam rangka menjalankan tugas rutin sebagai aparat teritorial untuk memonitor setiap kejadian yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Sekaligus menyangkal hal itu sebagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan akademik.

"Sertu Rokiman pun hanya di area depan kampus dan tidak masuk ke dalam lokasi acara diskusi," jelas Kristomei kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, Kristomei juga mengklaim pria berkaus hitam yang sempat dicurigai sebagai intel bukan anggota TNI.

"TNI memastikan bahwa individu tersebut bukanlah anggota TNI," katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai kehadiran anggota TNI di tengah acara diskusi UIN Walisongo sebagai bentuk intervensi dan intimidasi. Sebab, kampus merupakan zona netral yang harus bebas dari intervensi negara baik pemerintah maupun aparat TNI.

"Diskusi kampus bukanlah merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan kampus bukanlah wilayah operasi militer yang mengharuskan kehadiran anggota TNI untuk berjaga-jaga dengan dalih monitoring wilayah,” jelas Usman dalam keterangannya dikutip Suara.com, Kamis (17/4/2025).

Peristiwa tentara masuk kampus tersebut, kata Usman, sekaligus mengonfirmasi kekhawatiran publik terkait militerisasi ruang publik seiring kuatnya penolakan masyarakat terhadap Revisi Undang-Undang TNI.

“Kejadian ini juga mengonfirmasi kegagalan pihak kampus untuk melindungi segala aksi-aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa,” ungkapnya.

Terjadi di Tengah Kritik Terhadap RUU TNI

Rentetan peristiwa tentara masuk kampus diketahui terjadi di tengah derasnya kritik terhadap Revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada 20 Maret 2025.

Kritik datang di berbagai daerah dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa. Mereka mengkritik RUU TNI karena dinilai menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

Selain UIN Walisongo, peristiwa serupa —tentara masuk kampus— terjadi di Universitas Udayana, Bali. Di mana peristiwa itu juga terjadi ketika mahasiswa tengah menggelar diskusi membahas isu tentang RUU TNI pada 25 Maret 2025.

Saat itu Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Roynald Sumendap datang di tengah-tengah podium acara diskusi. Padahal panitia diskusi tidak mengundangnya sebagai pemateri.

Sementara di Unsoed, Jawa Tengah Komandan Kodim (Dandim) 0701 Banyumas menemui pihak rektorat berkedok sosialisasi.

Peristiwa tentara masuk Unsoed itu terjadi tiga hari setelah mahasiswa menggelar aksi meletakkan kotoran sapi di depan Kodim Banyumas sebagai bentuk penolakan terhadap RUU TNI pada 21 Maret 2025.

Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsoed menyebut dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unsoed anggota dari Kodim Banyumas meminta klarifikasi dan mendesak adanya permohonan maaf atas aksi yang digelar mahasiswa.

“Sosialisasi RUU TNI hanya bualan belaka! Ketika diminta berdiskusi pun, pihak Kodim berdalih bahwa itu bukan kewenangannya,” tulis BEM Unsoed dalam keterangannya.

BEM Unsoed juga turut menyampaikan keprihatinannya atas sikap para petinggi kampus yang hadir dalam pertemuan itu. Sebab alih-alih menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa, para petinggi Unsoed justru terkesan menyambut baik kehadiran militer ke kampus.

“Di tengah birokrat dan akademisi kampus-kampus lain menyatakan penolakan terhadap rezim fasis Prabowo, mengapa kampus Unsoed masih bungkam?,” tuturnya.

Gaya Orde Baru Hidup Kembali

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyebut rentetan peristiwa tentara masuk kampus mirip pola Orde Baru. Di mana dunia akademik atau kampus ketika itu juga selalu dimata-matai atau dikontrol oleh militer melalui struktur komando teritorialnya di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

“Ini secara substansi persis sama dengan program NKK/BKK yang dilakukan pada zaman Orde Baru, meski istilah yang digunakan saat ini berbeda,” jelas Adi kepada Suara.com.

Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK berlaku di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada 1978. Kebijakan itu diterapkan sebagai upaya pemerintah Soeharto membungkam daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah.

TNI, kata Ardi, seharusnya mengingat kembali bahwa apa yang kekinian mereka lakukan merupakan salah satu dosa militer di zaman Orde Baru. Di mana militer saat itu terlalu jauh mengintervensi dunia akademik sehingga tidak ada ruang yang cukup bagi mahasiswa dan kalangan akademik untuk mengekspresikan pikiran serta pendapat.

“Intervensi militer ke dalam dunia kampus atau akademik akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang otoriter karena anti terhadap kritik,” jelas Ardi.

Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Satria Unggul sependapat dengan Imparsial.

Satria menyebut rentetan peristiwa tentara masuk kampus merupakan bentuk intervensi dan intimidasi berlebihan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

“Kehidupan kampus yang memiliki nilai-nilai kebebasan akademik semakin terdegradasi karena kita kembali ke situasi NKK/BKK yang diterapkan Orde Baru,” ungkap Satria kepada Suara.com.

Satria menilai di tengah ancaman terhadap kebebasan akademik, para civitas akademika sudah semestinya saling bergandengan tangan.

Sehingga kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi yang dijamin oleh undang-undang itu dapat terjaga dari gangguan otoritas manapun termasuk pemerintah dan TNI.

“Masalah ini bukan masalah sepele dan tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujar Satria.

Sementara peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma menyoroti sikap beberapa petinggi kampus yang justru secara terbuka menerima kedatangan militer. Selain karena tingginya tekanan penguasa, dia menilai itu tidak terlepas faktor birokratisasi.

“Mereka terjebak karirisme di dalam. Sehingga tak peduli dengan ancaman ini,” tutur Made kepada Suara.com.

Kondisi tersebut, kata Made, yang pada akhirnya melahirkan kesadaran kritis pada mahasiswa.

“Mahasiswa sadar mereka tidak lagi bisa mengandalkan kampus. Saya kira ini bagus karena mereka punya kesadaran kritis dan mereka sekarang ini juga bukan satu-satunya aktor dalam gerakan demokratisasi saat ini,” katanya.