Ketika Isu Ijazah Palsu Jokowi Makin Menggema

Suara.com - ISU IJAZAH palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Isu ini sebenarnya bukan hal baru. Keraguan atas keaslian ijazah Jokowi pertama kali tersiar pada masa Pemilihan Presiden 2019.

Sempat redup, isu itu kembali mencuat pada April 2022. Penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang menuduh ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta adalah palsu. Belakangan dia dijatuhi dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara karena penyebar informasi bohong.

Dua tahun berselang, pada April 2024, isu itu kembali mencuat setelah politikus Eggi Sudjana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan pengadilan menolak gugatan Eggi.

Dalam beberapa tahun belakangan, Jokowi dan UGM sudah berulang kali memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan ijazah palsu itu.

Pada Maret 2025, setelah Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden, isu ini kembali santer di publik. Mantan Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar adalah salah satu pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi.

Dia mempertanyakan penggunaan font times new roman lembar pengesahan dan skripsi Jokowi. Menurutnya pada 1980-an, font itu tak lazim digunakan.

Puncak atas keraguan itu, massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggeruduk Fakultas Kehutanan UGM. Mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Sejumlah tokoh yang tergabung TPUA di antaranya Amien Rais, Syukri Fadholi, Roy Suryo, Dokter Tifauzia, dan Risman Hasiholan.

Tak sampai di situ, Rabu 16 April, massa TPUA mendatangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Mereka menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya.

Jokowi pun menerima sejumlah perwakilan massa. Dalam pertemuan itu Jokowi mengaku diminta menunjukkan ijazahnya, tapi ia menolak. Dia beralasan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya.

"Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," kata Jokowi dalam keterangan persnya.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan, ia hanya bersedia menunjukan ijazahnya bila diminta oleh pengadilan.

Jokowi juga telah menunjuk tim kuasa hukum guna merespons tudingan kepadanya. Bahkan dia sedang menyiapkan langkah hukum.

Semakin masifnya isu ijazah palsu Jokowi menjadi pertanyaan. Mengapa isu ini seksi, padahal ia sudah tak berkuasa?

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, santernya isu ini tak bisa dipisahkan dari kontroversi Jokowi selama menjabat presiden dua periode.

Dianggap Kerap Berbohong

Terlebih kontroversi Jokowi jelang lengser terkait dinasti politik. Jokowi mengusung putranya Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Tak hanya putranya, menantunya Bobby Nasution juga terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Menurut Jamiluddin, apapun isu terkait dengan Jokowi layaknya bola salju, semakin menggelinding makin membesar.

"Kontroversial Jokowi ini kan terlihat karena selama memimpin sebagai presiden sering dinilai banyak berbohong. Nah ini juga membuat isu tentang ijazah itu lebih mudah dipercaya orang," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (16/4/2025).

Isu ini semakin membesar karena ada sejumlah tokoh seperti Amien Rais yang turut gencar menyuarakan. Belum lagi, ketidaktegasan UGM saat membantah isu ijazah palsu Jokowi.

Salah satunya soal pernyataan Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto yang sempat menyebut ijazah Jokowi hilang. Belakangan Marcus membantah pernah mengatakan hal itu.

Keengganan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya juga dinilai Jamiluddin semakin membuat isu ini semakin liar. Menurutnya Jokowi tinggal menunjukkannya saja, tanpa ada yang perlu dikhawatirkan.

"Ini saya katakan main layang-layang karena seperti tarik ulur. Ini kan membuat komunikasi politik tanpa kepastian, yang akan terus menimbulkan rumor. Dan rumor itu akan semakin dipercaya orang," kata Jamiluddin.

Selain itu, Jamiluddin juga menyoroti sikap Jokowi yang akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menuduh ijazahnya palsu. Dia menilai Jokowi dalam situasi yang makin tersudut. Setidaknya publik dapat menilai, Jokowi sedang melakukan pembelaan atas nama baiknya atau menutupi sesuatu.

Di satu sisi, isu ijazah palsu ini juga menjadi krusial karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan Jokowi sebagai presiden. Jika tuduhan itu benar akan memiliki konsekuensi hukum dan politik, karena selama 10 tahun menjabat sebagai presiden bisa dianggap tidak sah.

Sementara, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut isu ini menjadi dilematis. Di satu sisi menyangkut dugaan pemalsuan dokumen terkait pencalonan presiden.

"Meskipun secara politik memang tidak diperlukan lagi, Jokowi sudah bukan penguasa, tetapi dari sisi hukum harus tetap dilanjutkan," kata Dedi kepada Suara.com.

Hal itu menjadi penting demi memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang selama ini meragukannya. Dedi menilai kelompok yang masih memainkan isu ini tidak lagi berkaitan dengan politik. Melainkan masuk dalam fase kebencian.

"Tidak keliru tetapi memang tidak produktif," ujarnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Dedi, jika pihak yang menggerakkan isu ini justru berasal dari kelompok yang sama dengan Jokowi. Bukan demi kepastian hukum, melainkan hanya digunakan sebagai propaganda.