Evakuasi Gaza: Misi Kemanusiaan atau 'Kartu AS' Prabowo Hadapi Tarif Trump?

Suara.com - Niat Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia dinilai bukan sebatas isu kemanusiaan. Tapi kuat akan nuansa politis. Tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap beberapa negara termasuk Indonesia ditengarai sebagai pemicunya.

PRESIDEN Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Niat itu disampaikan Prabowo menjelang lawatan ke negara kawasan Timur Tengah; Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar dan Yordania pada Rabu, 9 April 2025 dini hari.

Prabowo telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menyiapkan niatnya tersebut. Evakuasi rencananya akan dilakukan terhadap anak-anak yatim-piatu hingga warga Gaza yang terluka akibat konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ucap Prabowo.

Niat mengevakuasi warga Gaza itu diklaim Prabowo sebagai komitmen Indonesia mendukung Palestina. Evakuasi akan dilakukan tanpa paksaan; hanya kepada warga Gaza yang memang memiliki keinginan dievakuasi. Prabowo juga menekankan evakuasi itu bersifat sementara.

"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih. Pada saat pulih dan sehat serta kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal," jelas Prabowo.

Perbesar

Sarat Politis

Pengamat Timur Tengah sekaligus penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Al Hadar, menilai niat Prabowo mengevakuasi warga Gaza bukan sebatas isu kemanusiaan. Tetapi sebagai salah satu cara negosiasi yang ditempuh Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas tekanan tarif resiprokal AS.

“Saya kira ini sebenarnya bukan isu kemanusiaan, tapi isu politik. Prabowo sepertinya tidak punya cara lain untuk bernegosiasi dengan Trump,” kata Smith kepada Suara.com, Jumat (11/4/2024).

Pada Januari 2025 Trump sempat mengutarakan rencana merelokasi 2,3 juta warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Rencana itu diutarakan tak lama setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Setelah itu, 4 Februari 2025 saat konferensi pers bersama Netanyahu, Trump kembali menyampaikan ambisi AS untuk menguasai Jalur Gaza. Trump mengatakan AS ingin menguasai Jalur Gaza dalam bentuk kepemilikan jangka panjang untuk mengembangkan proyek properti menjadi "Riviera Timur Tengah".

Smith menyarankan Prabowo untuk mempertimbangkan kembali niatnya mengevakuasi warga Gaza. Sebab niat tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap agenda Israel dan AS melakukan pembersihan etnis dan genosida terhadap rakyat Palestina.

“Ini bisa jadi pemicu terjadinya goncangan dalam negeri secara politik. Nanti akan ada demo besar di Indonesia untuk menentang itu, sehingga semakin melemahkan pemerintahan Prabowo,” jelas Smith.

Rencana Prabowo mengevakuasi warga Gaza hanya sementara waktu juga diragukan oleh Smith. Pasalnya sejarah membuktikan sejak peristiwa Nakba 1948 tidak pernah ada rakyat Palestina yang telah diusir secara paksa itu bisa kembali ke kampung halamannya.

“Mesir saja tidak percaya kalau relokasi ini hanya bersifat sementara. Bukan karena mereka tidak menginginkan membantu Palestina, tapi ini sangat berbau politis. Merelokasi orang Palestina ke negara lain itu merupakan agenda Israel Zionis sejak dulu,” ungkapnya.

Tak Perlu Evakuasi

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Yon Machmudi. Yon menyebut upaya kemanusiaan Indonesia untuk membantu rakyat Palestina tidak harus dilakukan dengan cara mengevakuasi warga Gaza.

Perbesar

Yon mengatakan Indonesia sebenarnya bisa memberikan bantuan ke titik-titik pengungsian yang ada di perbatasan Mesir dan Yordania. Selain lebih efektif, aksi kemanusiaan tersebut bisa dijalankan tanpa harus mengorbankan posisi rakyat Palestina yang berpotensi kehilangan tanah kampung halamannya.

"Itu kan juga bisa saja menjadi bagian dari aksi kemanusiaan Indonesia. Tidak harus kemudian memindahkan warga yang ada di Gaza ke luar Gaza," tutur Yon kepada Suara.com.

Di sisi lain jika Indonesia ingin mengevakuasi warga Gaza, Yon menilai Prabowo harus memastikan bahwa hal itu juga atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kepastian tersebut menurutnya penting untuk menangkal anggapan bahwa langkah evakuasi bagian dari agenda propaganda AS dan Israel.

“Jadi memang tetap payungnya adalah itu dari permintaan dunia internasional, bukan secara sepihak mungkin tawaran dari Amerika atau bahkan kemudian Israel," katanya.

Yon juga mengingatkan Prabowo untuk benar-benar memastikan warga Gaza yang dievakuasi hanya bersifat sementara. Di mana mereka juga harus dipastikan bisa kembali ke kampung halamannya.

“Saya kira pemerintah harus menyampaikan secara jelas rencana itu ke publik bahwa evakuasi itu bukan berdasarkan pada propaganda Israel yang menginginkan rakyat Palestina untuk dipindahkan,” tuturnya.

Klaim Tolak Relokasi

Menteri Luar Negeri Sugiono mengklaim pemerintah hanya berniat melakukan evakuasi sementara. Dia memastikan tidak ada maksud untuk merelokasi atau memindahkan warga Gaza tersebut dari tanah kampung halamannya.

"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya," ujar Sugiono.

Menurut Sugiono apa yang hendak dilakukan Indonesia ini telah dilakukan beberapa negara. Seperti Mesir, Turki, Qatar, dan UAE yang juga menerima rakyat Palestina korban konflik di Gaza.

Kekinian, kata dia, Indonesia sedang berkonsultasi dengan sejumlah negara terkait rencana evakuasi warga Gaza ke tanah air. Termasuk dengan pemerintah Palestina.

Sugiono juga menekankan niat Indonesia tersebut sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan rakyat Palestina dan mendapat dukungan negara-negara di kawasan.

"Bahkan Indonesia telah mengirimkan tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza untuk melaksanakan misi kemanusiaan tersebut," katanya.

Selain itu Kementerian Luar Negeri saat ini juga tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan untuk menyiapkan teknis pelaksanaan evakuasi hingga kepulauan warga Gaza nantinya.

"Waktu pelaksanaan rencana tersebut akan ditetapkan apabila semua konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan teknis dapat diselesaikan," pungkasnya.