Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam?

Suara.com - PEMERINTAH mulai menyiapkan rekrutmen guru untuk 53 Sekolah Rakyat. Guru-guru yang akan mengajar mulai tahun ajaran 2025/2026 itu rencananya akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus aparatur sipil negara atau ASN.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan meski tak terikat status ASN, guru yang akan direkrut harus memenuhi syarat telah lulus Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Selain itu mereka juga harus bersedia mengajar penuh waktu dan mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran di Sekolah Rakyat berbasis asrama tersebut.

“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN dan memang dikontrak untuk mengajar di situ,” jelas Abdul Mu’ti beberapa waktu lalu.

Terkait penugasan kepala Sekolah Rakyat, menurut Abdul Mu’ti, akan disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Di mana dalam satu Sekolah Rakyat, bisa jadi nantinya hanya memiliki satu kepala sekolah untuk tiga jenjang sekaligus: SD, SMP dan SMA.

Sementara proses rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat akan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mereka yang berhak masuk Sekolah Rakyat adalah anak yang berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2 yang tidak terdata di Dapodik.

Desil 1 merupakan kelompok rumah tangga yang termasuk 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional. Sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraannya terendah secara nasional yang berada di peringkat 11–20 persen.

”Dengan demikian, tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ucapnya.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menjadi dasar pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Kurikulum Sekolah Rakyat juga berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program perioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan mengganggu kurikulum dengan pendekatan individual.

Abdul Mu’ti mengatakan pemetaan capaian belajar peserta didik nantinya akan dilakukan sejak awal. Sehingga dengan model pendidikan tersebut memungkinkan siswa masuk kapan saja dan menyelesaikan pembelajaran sesuai ritme masing-masing.

“Tidak harus semua siswa disamakan,” katanya.

Timbulkan Kekhawatiran

Proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat dengan skema kontrak kerja individu atau KKI menimbulkan beragam kekhawatiran. Salah satunya para pengajar khawatir diisi oleh guru minim pengalaman yang sebatas baru lulus PPG.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan Sekolah Rakyat dengan sistem berbasis asrama itu padahal membutuhkan guru-guru berpengalaman.

“Ini bisa menjadi tantangan bahkan hambatan ketika guru-guru yang direkrut adalah guru-guru yang tidak punya pengalaman,” kata Satriwan kepada Suara.com, Kamis (10/4/2025).

Satriwan menilai harusnya pemerintah juga membuka peluang untuk mengkaryakan guru-guru PNS dan ASN PPPK yang memiliki pengalaman mengajar di sekolah berbasis asrama.

Sebab pengalaman dalam mengajar sangat dibutuhkan di Sekolah Rakyat berbasis asrama. Apalagi dengan siswa khusus dari anak-anak dengan latar belakang sosial keluarga ekonomi miskin dan miskin ekstrem.

Sejak awal Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, kata Satriwan, sebenarnya sempat membuka opsi akan turut menempatkan guru ASN selain guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan profesi (PPG). Dia heran dengan perubahan proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat tersebut.

“Kami berharap memang mestinya terbuka saja untuk guru PNS, PPPK dan rekrutmen umum PPG. Kalau hanya mengandalkan kontrak kerja individu, kelemahannya itu bisa jadi hambatan,” jelasnya.

Selain itu, Satriwan juga turut mempertanyakan terkait sistem gaji guru Sekolah Rakyat. Menurutnya dengan model mengajar penuh waktu selain harus mengasuh dan memberikan pendampingan, guru yang mengajar di Sekolah Rakyat sudah semestinya mendapat upah berbeda dengan sekolah umum.

“Kami berharap tidak terlalu timpang dengan SMA Unggulan Garuda,” ujarnya.

SMA Unggulan Garuda merupakan program prioritas Prabowo. Berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), empat SMA Unggulan Garuda itu ditargetkan dibangun pada tahun ini.

Berdasar pemaparan Kemendiktisaintek, Satriwan menyebut gaji guru di SMA Unggulan itu mencapai angka Rp50 juta untuk guru international berstatus senior. Sedangkan guru lokal mendapat upah sekitar Rp25 juta.

Satriwan menilai perhitungan gaji antara guru di Sekolah Rakyat dan SMA Unggulan Garuda perlu dipertimbangkan pemerintah supaya tidak menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan.

“Sekolah Rakyat karena dia boarding atau asrama, guru-gurunya itu kalau bisa juga disediakan rumah di kompleks atau area sekitar sekolah,” tuturnya.

Sementara Anggota Dewan Kehormatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menekankan penting seleksi ketat dalam proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat. Seleksi ketat itu perlu dilakukan untuk memastikan agar guru-guru yang diterima nantinya bukan sekadar memiliki sertifikat PPG tapi juga memiliki kematangan kepribadian sebagai tenaga pendidik.

“Ini penting supaya sesuai dengan tujuan Sekolah Rakyat,” tutur Heru kepada Suara.com, Kamis (10/4/2025).

Tanpa adanya proses seleksi yang ketat, Heru juga khawatir guru-guru di Sekolah Rakyat akan diisi oleh mereka yang sekadar ingin mencari pekerjaan. Padahal secara karakter mereka belum matang dan tidak memunyai visi pendidikan.

“Ketika mereka menghadapi anak yang penuh dengan potensi emosional ini bisa membahayakan,” jelasnya.

Alasan Pemerintah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkap alasan pemerintah memprioritaskan guru Sekolah Rakyat dari PPG agar tidak mengganggu pekerjaan guru ASN atau PPPK yang telah menjalani penempatan. Gus Ipul mengakui awalnya pemerintah memang berencana untuk menempatkan guru ASN atau PPPK di Sekolah Rakyat.

“Maka yang kami prioritaskan adalah PPG, guru yang telah mengikuti pendidikan profesi guru," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Menurut Gus Ipul rata-rata guru ASN dan PPPK telah mendapat tugas atau penempatan di daerah masing-masing. Dia khawatir jika Sekolah Rakyat merekrut guru-guru ASN dan PPPK nantinya akan mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah asalnya.

Walau begitu, Gus menyampaikan status guru Sekolah Rakyat hingga kekinian masih akan dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendikdasmen.

Sementara terkait gaji guru Sekolah Rakyat, Gus Ipul kekinian juga sedang dalam pembahasan. Meski sudah ada angka yang dipertimbangkan, dia enggan membeberkan angkanya.

“Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada beberapa. Insya Allah akan kami sesuaikan dengan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Harapan kami lebih dari (UMR),” pungkasnya.