Di Balik Gangguan Layanan JakOne Mobile Bank DKI di Hari Raya

Suara.com - Layanan mobile banking hingga mesin ATM Bank DKI terjadi gangguan saat lebaran. Kendala ini diklaim karena aktifnya sistem keamanan otomatis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi sinyal akan melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum.

ARI mesti mengembalikan belanjaannya itu ke kasir. Ia tidak bisa membayar sejumlah baju, tas, dan topi karena layanan mobile banking yang ia miliki eror. Setelah tiga kali mencoba, transaksi melalui koder bar Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menemui jalan buntu.

"Pas mau bayar pake QRIS kok malah gagal. Kayak nggak masuk-masuk pembayarannya," kata Ari, nama samaran, kepada Suara.com, Jumat (4/4/2025).

Ari menggunakan layanan digital JakOne Mobile milik Bank DKI Jakarta. Saat layanan itu eror, ia tak punya pilihan lain saat belanja senilai Rp600 ribu itu. Sebab ia tak bawa uang tunai dan mobile banking bank lain di tangan istrinya.

"Ya akhirnya batal belanja," ujar Ari. "Mana itu hari terakhir diskonnya."

Sebelum belanja itu, sebenarnya Ari sudah menemui kendala di JakOne saat hendak mentransfer uang tunjangan hari raya pada malam Lebaran. Ia berencana memindahkan isi saldo di JakOne ke rekening bank lain.

Namun pilihan transfer melalui fitur BI Fast hilang di aplikasi tersebut. Layanan transfer itu kembali normal dua jam kemudian. Ari bilang eror seperti itu bukanlah hal baru selama ia memakai JakOne Mobile.

Gangguan layanan di JakOne Mobile ini berlangsung sejak 29 Maret lalu. Ini diketahui setelah para nasabah mengeluhkan tidak bisa transfer antarbank dan pembayaran melalui QRIS.

Kendala juga muncul di layanan mesin ATM. Permasalahan ini terjadi bertepatan dengan momen Idulfitri 1446 Hijriah.

Klaim Sistem Keamanan Aktif Otomatis

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengklaim kendala yang dialami nasabah karena sistem pengamanan internal bank tersebut otomatis aktif pada 29 Maret lalu.

”Sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," kata Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dampak aktivasi fitur itu, kata Agus, menimbulkan pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.

Sejak awal kejadian, Bank DKI disebut mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam. Tim melakukan evaluasi sistem hingga pemulihan berjenjang.

Agus menuturkan, Bank DKI berkoordinasi secara aktif dengan mitra dan pihak regulator untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil mempertimbangkan kehati-hatian dan keamanan perbankan.

"Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan sistem dalam kondisi stabil dan aman, Bank DKI memulai proses pemulihan layanan secara bertahap," kata Agus.

Tahap pertama yang dibuka adalah layanan ATM Off-Us yang kembali dapat digunakan sejak Senin, 7 April 2025. Layanan ATM Bank DKI disebut sepenuhnya pulih dan dapat digunakan kembali secara normal, termasuk transfer antarbank hingga pembayaran berbagai tagihan.

Agus meminta maaf kepada para nasabah. Ia memastikan data dan seluruh dana nasabah aman dan tidak terganggu selama proses pembatasan layanan berlangsung.

Bisakah Sistem Terhenti Otomatis?

Budi Rahardjo, Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung mengatakan ada pengamanan yang bersifat teknis atau manajemen risiko dalam sistem teknologi informasi, baik di perbankan atau industri lainnya.

"Kalau ada hal-hal yang secara teknis mengkhawatirkan, meragukan, atau indikasi kesalahan, fraud, security hole (celah keamanan), maka sistem dihentikan," kata Budi Rahardjo kepada Suara.com, Rabu (9/4/2025).

"Jadi memungkinkan ada layanan terhenti karena biasanya itu bisa dilihat karena masalah teknis atau manajemen risiko," lanjutnya.

Menurut Budi, jika ada serangan eksternal yang dilakukan peretas maka akan terdeteksi, seperti sistem terkena ransomware. Namun ada juga fraud seperti 100 juta transaksi di satu rekening, dan sistem juga otomatis akan berhenti.

"Di sisi bisnis pasti ada sesuatu, karena nggak mungkin sistem (yang sedang) jalan berhenti saja, kecuali kena ransomware," ujarnya.

Namun, pihak luar seperti nasabah atau publik tidak dapat mengetahui penyebab pasti mengapa sistem tersebut berhenti. Menurut Budi, hal itu karena secara teknis tidak mungkin untuk dijelaskan ke publik atau menyangkut rahasia perusahaan.

Karena itu, Budi menyarankan pihak bank untuk menjelaskan kepada para nasabah jika ada hal yang membuat layanan terkendala.

"Tentu saja bank itu seharusnya bisa menjelaskan. Paling tidak ya kami sedang mengalami masalah, atau kami sedang perbaiki, sehingga nasabahnya itu enggak dibuat blank," tuturnya.

Pecat Direktur IT dan Lapor ke Bareskrim

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat dengan jajaran direksi Bank DKI untuk membahas gangguan tersebut di Balai Kota, pada Selasa (8/4).

Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Pramono menyebut memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

"Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono.

Tak hanya itu, Pramono meminta agar kasus tersebut ditangani Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. la menduga ada jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin," ujarnya.

"Dan nggak boleh siapa pun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," lanjutnya.

Langkah Pramono tersebut diklaim untuk membangun kepercayaan publik.

"Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," katanya.

"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Enggak boleh lagi ada kejadian keempat".

Sementara menurut Budi, melaporkan perkara itu ke Bareskrim sesuatu yang berlebihan. Sebab, menurut dia hal tersebut bukan kejahatan yang pelakunya orang internal. Kecuali kejahatannya sudah terbukti baru boleh dilaporkan ke polisi.

"Tapi menurut saya ini bukan kejahatan. Menurut saya memang lagi kesulitan saja mereka," ujarnya.

Budi menuturkan pihak yang lebih tepat menyelidiki lebih jauh masalah ini adalah regulator perbankan, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

"Bareskrim itu kalau misalnya ada nasabah yang merasa ditipu, nasabah yang mengadukannya," tuturnya.

________________________________

Kontributor: Habil Razali