Wacana Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi: Jangan Hanya Demi Devisi, Tapi Abai Nasib Pekerja
Home > Detail

Wacana Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi: Jangan Hanya Demi Devisi, Tapi Abai Nasib Pekerja

Bimo Aria Fundrika | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Senin, 24 Maret 2025 | 12:09 WIB

Suara.com - Pemerintah berencana mencabut moratorium pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Keputusan ini harapannya tidak hanya berorientasi pada potensi pemasukan negara, tetapi juga memastikan perlindungan bagi para pekerja migran.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyampaikan rencana pencabutan moratorium pada Jumat (14/3/2023). Ia mengatakan keputusan ini akan segera diambil setelah berkoordinasi dengan pemerintah Saudi.

"Kami sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi," ujar Karding.

Moratorium yang telah berlaku selama 10 tahun ini akan dibuka dengan target pengiriman 600 ribu PMI. Sebanyak 400 ribu di antaranya pekerja informal, termasuk pekerja rumah tangga, sementara 200 ribu lainnya merupakan pekerja formal.

Pemerintah mengklaim kebijakan ini dapat menghasilkan remitansi sekitar Rp 31 triliun.

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia melalukan aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Senin (31/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia melalukan aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Senin (31/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Perlindungan Pekerja Migran Prioritas Utama

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengingatkan bahwa perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, bukan hanya potensi pemasukan negara.

"Kalau niat membuka moratorium ini hanya demi remitansi hingga diprediksi mencapai Rp 30 triliun, berarti pemerintah kita hanyalah pemerintah mata duitan," kata Wahyu kepada Suara.com.

Moratorium ini sebelumnya diterbitkan pada 2015 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Kebijakan tersebut melarang penempatan pekerja migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Keputusan ini diambil setelah berbagai kasus kekerasan hingga vonis mati menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Data Migrant Care mencatat, dalam kurun 2008–2018, enam PMI dieksekusi mati di Saudi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mencatat 188 WNI terancam hukuman mati pada periode 2011–2017. Saudi dan Malaysia menjadi dua negara dengan jumlah PMI terbanyak yang menghadapi ancaman serupa.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga melaporkan 1.219 pengaduan dari PMI di Arab Saudi sepanjang 2012–2023. Dari jumlah itu, 84 kasus kekerasan, 284 perdagangan orang, dan 92 orang hilang.

Berkaca pada data ini, Wahyu Susilo mengingatkan agar pemerintah tidak terus-menerus mengandalkan negara-negara Timur Tengah sebagai tujuan utama penempatan PMI.

Menurutnya, pemerintah belum pernah berhasil membuat kesepakatan yang menjamin perlindungan bagi para pekerja di kawasan tersebut.

Karena itu, pemerintah harus mencari strategi alternatif ke negara-negara yang lebih menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.

"Oke, kita tentu tidak bisa melarang migrasi ke Timur Tengah. Itu hak asasi manusia, dan tugas negara adalah melindungi PMI," kata Wahyu.

"Tapi pemerintah jangan sampai menghabiskan terlalu banyak sumber daya hanya untuk penempatan di Timur Tengah," lanjutnya.

Perlu Evaluasi Menyeluruh

Ketua DPP PKB bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak, Nihayatul Wafiroh. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua DPP PKB bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak, Nihayatul Wafiroh. (Suara.com/Bagaskara)

Di sisi lain, pemerintah perlu mengevaluasi penerapan moratorium ini secara menyeluruh, dan menganalisis dampak positif dan negatifnya. Hasil evaluasi ini penting untuk membentuk kebijakan perlindungan yang lebih kuat bagi PMI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Satgas PMI DPP PKB, Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah tidak gegabah mencabut moratorium. Menurutnya, sebelum mengambil keputusan, pemerintah harus memastikan mekanisme perlindungan PMI di Saudi sudah jelas.

"Bagaimana sistem pengelolaannya di sana? Apakah benar-benar siap menerima PMI kita? Jika terjadi masalah, bagaimana penyelesaiannya? Semua itu harus dipastikan dulu," ujar Nihayatul dalam keterangannya.

Ia menegaskan, potensi penerimaan negara dari pencabutan moratorium ini tidak boleh mengorbankan perlindungan bagi PMI.

"Jangan sampai hanya karena tergiur lowongan kerja yang banyak di sana, kita jadi terlena. Ingat, devisa tidak sebanding dengan nyawa dan keselamatan PMI," tegasnya.

Keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan kedua negara. Kesepakatan ini harus tertulis dan mencakup beberapa hal krusial, seperti pemberi kerja yang berbadan hukum, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian masalah, perjanjian kerja, serta sistem pengawasan dan evaluasi.

"Yang nggak kalah penting adalah pembentukan Tim Pengawasan Khusus. Tim ini bertanggung jawab memastikan kebijakan berjalan di lapangan, termasuk pemantauan kondisi PMI di Arab Saudi. Sejauh ini kan belum ada," ujarnya.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengklaim pencabutan moratorium dilakukan setelah tercapai kesepakatan perlindungan yang lebih pasti. Selain itu, gaji PMI di Saudi juga diklaim lebih layak.

PMI di Saudi akan menerima gaji minimal 1.500 Riyal Saudi atau sekitar Rp7,5 juta per bulan. Mereka juga mendapat bonus Umrah jika menyelesaikan kontrak dua tahun.

Selain itu, pemerintah menjamin perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan. Ada juga integrasi data untuk mengawasi PMI yang direkrut secara nonprosedural.

"Jadi yang unprocedural otomatis akan terdeteksi dan bisa kita kontrol bersama. Kami integrasikan data mereka dengan sistem kita. Insya Allah ke depan jauh lebih baik," kata Karding, Jumat (14/3/2025).


Terkait

Uzbekistan Dapat Dua Kartu Merah Langsung, Wasit Berat Sebelah atau Memang Layak?
Selasa, 22 April 2025 | 09:16 WIB

Uzbekistan Dapat Dua Kartu Merah Langsung, Wasit Berat Sebelah atau Memang Layak?

Wasit Al-Shammari memberikan dua kartu merah langsung kepada pemain Uzbekistan. Berat sebelah atau memang ada alasan yang membuat hal itu layak?

Final Piala Asia U-17: Saat Uzbekistan Berikan 3 Malu Sekaligus kepada Arab Saudi
Senin, 21 April 2025 | 20:58 WIB

Final Piala Asia U-17: Saat Uzbekistan Berikan 3 Malu Sekaligus kepada Arab Saudi

Dalam satu pertandingan, ternyata Uzbekistan memberikan tiga rasa malu sekaligus kepada Arab Saudi...

Akal Bulus Demi Raih Piala Asia U-17 2025: Arab Saudi Main dengan '12 Pemain'?
Senin, 21 April 2025 | 03:12 WIB

Akal Bulus Demi Raih Piala Asia U-17 2025: Arab Saudi Main dengan '12 Pemain'?

AFC menujuk wasit asal Qatar, Mohammed Al-Shammari sebagai pengadil di partai final Piala Asia U-17 2025 antara Arab Saudi vs Uzbekistan.

Deretan Fakta Menarik Final Piala Asia U-17 2025: Mental Juara Uzbekistan
Senin, 21 April 2025 | 02:50 WIB

Deretan Fakta Menarik Final Piala Asia U-17 2025: Mental Juara Uzbekistan

Uzbekistan meraih gelar Piala Asia U-17 2025. Di partai puncak melawan tuan rumah Arab Saudi, Uzbekistan tunjukkan mental juara.

Terbaru
Ricky Siahaan: Dedikasi Maksimal pada Musik hingga Akhir Hayat
nonfiksi

Ricky Siahaan: Dedikasi Maksimal pada Musik hingga Akhir Hayat

Sabtu, 26 April 2025 | 10:15 WIB

Memang tak ada kalimat yang lebih tepat untuk menggambarkan kecintaan Ricky kepada musik rock, yang juga membuatnya amat dicintai penggemar band Seringai.

Jajanan Anak Mengandung Babi Punya Label Halal: Negara Gagal Lindungi Konsumen polemik

Jajanan Anak Mengandung Babi Punya Label Halal: Negara Gagal Lindungi Konsumen

Jum'at, 25 April 2025 | 16:14 WIB

KPAI mendesak agar temuan tersebut tidak hanya berhenti pada sanksi berupa penarikan produk dari pasar, tapi diproses secara hukum.

Maksud Prabowo 'Rapatkan Barisan' di Tengah Isu Matahari Kembar? polemik

Maksud Prabowo 'Rapatkan Barisan' di Tengah Isu Matahari Kembar?

Kamis, 24 April 2025 | 19:01 WIB

"Justru perintah ini sebagai arahan agar para menteri atau pejabat itu tidak dimasuki isu-isu yang ada di luar pemerintahan," ujar Asrinaldi.

Monolog Gibran Soal Bonus Demografi 'Menohok' Dirinya Sendiri polemik

Monolog Gibran Soal Bonus Demografi 'Menohok' Dirinya Sendiri

Kamis, 24 April 2025 | 09:29 WIB

"Jadi apa yang dinyatakan itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi atas pemilihan dia (Gibran) sebagai wakil presiden," kata Widyanto.

'Luka Lama' Warga Ngaran II Borobudur di Balik Penolakan Kremasi Taipan Murdaya Poo polemik

'Luka Lama' Warga Ngaran II Borobudur di Balik Penolakan Kremasi Taipan Murdaya Poo

Rabu, 23 April 2025 | 17:16 WIB

Ada 'luka lama' di balik penolakan warga terkait rencana kremasi Murdaya Poo di kawasan Borobudur.

Mengapa Narasi Kejaksaan Agung Tersangkakan Direktur Pemberitaan Jak TV Bahaya bagi Kebebasan Pers? polemik

Mengapa Narasi Kejaksaan Agung Tersangkakan Direktur Pemberitaan Jak TV Bahaya bagi Kebebasan Pers?

Rabu, 23 April 2025 | 08:12 WIB

Narasi Kejaksaan Agung inipun dianggap berbahaya bagi kebebasan pers. Mengapa demikian?

Di Balik Sorotan AS Terhadap Barang Bajakan Pasar Mangga Dua polemik

Di Balik Sorotan AS Terhadap Barang Bajakan Pasar Mangga Dua

Selasa, 22 April 2025 | 15:03 WIB

AS soroti Pasar Mangga Dua sbg sarang barang bajakan dan tekan Indonesia perkuat HaKI di tengah perang dagang AS-China. Pemerintah klaim rutin lakukan pengawasan.