Kebut Revisi UU TNI di DPR: Minim Partisipasi Publik, Anggota Dewan Cuma Jadi Tukang Stempel?
Home > Detail

Kebut Revisi UU TNI di DPR: Minim Partisipasi Publik, Anggota Dewan Cuma Jadi Tukang Stempel?

Bimo Aria Fundrika | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:05 WIB

Suara.com - Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada Kamis (20/3) siang.

Pengesahan ini terjadi setelah pembahasan di tingkat I antara Komisi I DPR dan pemerintah pada Selasa (18/3). Meski disetujui semua fraksi, RUU TNI menuai kritik tajam.

Masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa menolak. Tagar #TolakRUUTNI bahkan sempat trending dengan lebih dari 300 ribu twit.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin sidang. Ia meminta persetujuan dari seluruh fraksi.

“Apakah Rancangan Undang-Undang TNI dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanyanya.

Serempak, para anggota dewan menjawab, “Setuju!”

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kiri) menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kiri) menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Dari 293 anggota yang hadir, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir, tak ada yang menolak.

Sejak awal, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai banyak sorotan. DPR dinilai abai terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

Pembahasan dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim transparansi. Salah satu contohnya, rapat Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan di Hotel Fairmont Jakarta pada 14-16 Maret 2025.

Rapat eksklusif ini memperkuat kekhawatiran publik: revisi UU TNI bisa membuka jalan bagi kembalinya Dwi Fungsi TNI.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan kritiknya. Menurutnya, DPR gagal menjalankan fungsi kontrol.

Ia tidak melihat ada dinamika diskusi. Tidak ada perdebatan pro dan kontra yang seharusnya terjadi.

"Sidang-sidang ini hanya mengarahkan fraksi DPR untuk menyepakati keputusan yang sudah disiapkan sebelumnya," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada Suara.com, Kamis (20/3/2025).

Tiga Masalah Proses Pembentukan RUU TNI

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengkritik penetapan RUU Revisi UU TNI sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Setidaknya ada tiga masalah utama dalam prosesnya.

Pertama, menurut PSHK RUU ini disahkan dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 tanpa mengikuti prosedur perubahan agenda sesuai Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Seharusnya, perubahan agenda diajukan secara tertulis minimal dua hari sebelumnya.

Kedua, masuknya RUU ini ke Prolegnas tidak melalui pertimbangan Badan Legislasi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tata Tertib DPR. Hal ini menyalahi prinsip akuntabilitas karena urgensi RUU ini belum dibandingkan dengan prioritas lain seperti RUU Perampasan Aset atau RUU Masyarakat Hukum Adat.

Suasana jalannya Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Suasana jalannya Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Badan Legislasi DPR juga tidak mensosialisasikan perubahan ini kepada publik sesuai tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR.

Ketiga, proses penyusunannya cacat prosedur. Surat Presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah sudah terbit pada 13 Februari 2025, sebelum RUU ini masuk Prolegnas pada 18 Februari 2025. Seharusnya, tahapan perencanaan mendahului penyusunan.

RUU ini juga bukan bagian dari carry over DPR periode sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025.

Pasal 71A UU 15/2019 menyatakan bahwa carry over hanya berlaku jika RUU telah memasuki tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Dengan demikian, seharusnya RUU ini harus dibahas dari nol.

Tak hanya itu, draf RUU ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi oleh DPR, sehingga publik kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Kritik masyarakat bahkan disalahkan dengan klaim bahwa draf yang beredar berbeda dari yang dibahas.

Pembahasan RUU ini pun dilakukan di hotel dengan pengamanan ketat, semakin membatasi akses publik. Meski menuai banyak kritik dan cacat prosedur, Komisi I DPR tetap bersikeras melanjutkan pembahasan, padahal masa pembahasan maksimal hanya tiga kali masa sidang.

DPR Hanya Tukang Stempel

Lucius Karus juga menegaskan bahwa  rapat dari Januari hingga Maret hanyalah formalitas.

"DPR sekadar tukang stempel. Itu istilah kasarnya. Rapat-rapat legislasi hanya formalitas belaka," tegasnya.

Sejak awal, kekhawatiran bahwa DPR 2024-2029 hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah sudah muncul. Komposisi DPR yang didominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu penyebabnya. Hampir semua fraksi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahkan PDIP, yang bukan bagian dari KIM, tak menunjukkan sikap oposisi yang tegas. "Fraksi-fraksi DPR ada dalam cengkeraman kepentingan kekuasaan. Mereka tak berdaya untuk menolak," lanjut Karus.

Proses revisi UU TNI yang penuh kejanggalan memunculkan pertanyaan: siapa yang sebenarnya diwakili oleh anggota dewan?

"Kalau rakyat menolak revisi ini, lalu siapa yang mereka wakili?" kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro.

Menurutnya, suara masyarakat sipil dianggap angin lalu oleh para legislator.

Agung juga memperingatkan bahwa undang-undang yang dibahas secara problematik hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Aturan seperti ini rentan digugat. Bisa judicial review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Ia mencontohkan UU Cipta Kerja yang dibuat secara kilat dan minim partisipasi publik. Akibatnya, aturan ini berkali-kali digugat ke MK dan memicu gejolak sosial.

"Berkaca dari itu, seharusnya potensi masalah bisa dicegah sejak awal. DPR sebaiknya mengkaji ulang revisi UU TNI sebelum disahkan," tambahnya.

Agung berharap ke depan proses legislasi lebih terbuka.

"Jangan ulangi kesalahan yang sama. Pembahasan undang-undang harus lebih transparan, demokratis, dan berkualitas," pungkasnya.


Terkait

Geram Namanya Dicatut, Legislator NasDem Minta Petani Waspada Penipuan Berkedok Bantuan Pertanian
Selasa, 06 Mei 2025 | 20:06 WIB

Geram Namanya Dicatut, Legislator NasDem Minta Petani Waspada Penipuan Berkedok Bantuan Pertanian

Anggota DPR Rajiv mengecam penipuan bantuan pertanian di Bandung dan KBB yang mencatut namanya. Ia tegaskan bantuan pemerintah tanpa imbalan dan minta polisi usut tuntas.

Diminta Klarifikasi, Rayen Pono Sebut Pimpinan MKD Setuju Ahmad Dhani Telah Hina Nama Marga
Selasa, 06 Mei 2025 | 18:47 WIB

Diminta Klarifikasi, Rayen Pono Sebut Pimpinan MKD Setuju Ahmad Dhani Telah Hina Nama Marga

"Kalau terkait porno dan marga saya, pimpinan setuju bahwa itu ada unsur penghinaan bahwa nama Pono,"

Penanganan Pengungsi Rohingya, BKSAP Dorong Solusi Regional
Selasa, 06 Mei 2025 | 17:43 WIB

Penanganan Pengungsi Rohingya, BKSAP Dorong Solusi Regional

Disorot tantangan besar yang dihadapi kawasan Asia Tenggara dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya.

Bentuk Komitmen Iran: Tiba dengan 62 Delegasi di Sidang Parlemen Negara OKI Jakarta
Selasa, 06 Mei 2025 | 17:30 WIB

Bentuk Komitmen Iran: Tiba dengan 62 Delegasi di Sidang Parlemen Negara OKI Jakarta

Iran juga mengajukan permintaan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI.

Terbaru
Di Balik Mutasi Kilat Letjen Kunto Arief, Benarkah Ada Tarik Menarik Politik di Tubuh TNI?
polemik

Di Balik Mutasi Kilat Letjen Kunto Arief, Benarkah Ada Tarik Menarik Politik di Tubuh TNI?

Selasa, 06 Mei 2025 | 15:27 WIB

Panglima TNI batalkan mutasi Letjen Kunto, Pangkogabwilhan I, picu sorotan. Dikaitkan dengan tuntutan ayah Kunto soal Gibran. Mutasi dinilai politis, langka.

Mengapa Wacana Vasektomi Sebagai Syarat Bansos Bermasalah? polemik

Mengapa Wacana Vasektomi Sebagai Syarat Bansos Bermasalah?

Selasa, 06 Mei 2025 | 09:00 WIB

Menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos menurut sejumlah pakar bermasalah.

Menakar Janji Prabowo Hapus Sistem Outsourcing polemik

Menakar Janji Prabowo Hapus Sistem Outsourcing

Senin, 05 Mei 2025 | 18:30 WIB

Prabowo ingin menghapus outsourcing, masih belum jelas bagaimana itu akan dilakukan tanpa revisi fundamental terhadap regulasi eksisting, ujar Nur.

Menguji Komitmen Prabowo pada RUU Perampasan Aset: Akankah Jadi Realita atau Cuma Omon-Omon? polemik

Menguji Komitmen Prabowo pada RUU Perampasan Aset: Akankah Jadi Realita atau Cuma Omon-Omon?

Senin, 05 Mei 2025 | 09:13 WIB

Di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset.

Review Thunderbolts*, Ketika Para Antihero Menjadi Harapan Baru MCU nonfiksi

Review Thunderbolts*, Ketika Para Antihero Menjadi Harapan Baru MCU

Sabtu, 03 Mei 2025 | 07:11 WIB

Salah satu daya tarik utama Thunderbolts* adalah interaksi antar karakternya.

Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi polemik

Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi

Jum'at, 02 Mei 2025 | 13:18 WIB

Masalah anggaran PCO dan sulitnya akses informasi serta komunikasi dengan pemerintahan disinyalir penyebab di balik mundurnya Hasan Nasbi.

Hari Buruh Dihantui PHK Massal, Mampukah Satgas Membendung? polemik

Hari Buruh Dihantui PHK Massal, Mampukah Satgas Membendung?

Jum'at, 02 Mei 2025 | 09:03 WIB

Langkah ini muncul di tengah lonjakan angka PHK dan dampak ekonomi global, termasuk kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump.