Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?
Home > Detail

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

Suara.com - PENUNJUKAN Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Nasional (PFN) menuai polemik. Banyak pihak, khususnya para sineas yang mempertanyakan kemampuan Ifan memimpin badan usaha milik negara tersebut.

Hal itu karena latar belakangnya. Ifan lebih dikenal di industri musik lewat bandnya, Seventeen ketimbang perfilman.

Aktor Fedi Nuril, misalnya, mempertanyakan prestasi Ifan dalam industri film tanah air. Dia mengaku heran mengapa harus Ivan yang ditunjuk.

"Tapi yang diangkat menjadi Dirut PT PFN malah Ifan Seventeen yang kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia gak jelas,” komentar Fedi lewat akun X/Twitter miliknya pada Rabu (12/3/2025) lalu.

Sutradara Joko Anwar, tak ketinggalan berkomentar. Dia turut meragukan kemampuan Ifan memipin PT PFN. Menurutnya yang perlu diperjelas terlebih dahulu apa visi-misi dari PFN saat ini.

"Setelah jelas visi misi-nya dari PFN, baru ketahuan Ifan Seventeen tidak cocok atau tidak cocok banget jadi Dirut. Gue gak bilang cocok ya," katanya dikutip dari chanel You Tube Kemal Palevi.

Menjawab keraguan terhadapnya, Ifan mengaku aktif dalam dunia perfilm sejak 2019 lewat rumah prduksi yang dimilikinya.

"Banyak publik yang belum tahu sebenarnya dari tahun 2019 aku udah punya PH, production house sebenarnya," katanya pada Jumat (14/3).

Preskon film kemarin  [Suara.com/Marni]
Preskon film kemarin [Suara.com/Marni]

Namun, Joko Anwar bilang, dirinya yang sudah berkecimpung dalam dunia film sekitar 20 tahun, masih ragu akan kemampuannya. Dia menyebut industri film sangat kompleks. Karenanya dia bilang pengalaman saja tak cukup.

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," tegasnya.

Pengamat film, Hikmat Darmawan tidak ingin berkomentar apakah penunjukkan Ifan sudah tepat atau tidak. Namun, dia menegaskan bahwa penunjukan itu di luar ekspektasi.

"Penunjukan Ifan sudah tepat? Gimana, ya? Yang jelas di luar ekspektasi banyak orang," kata Hikmat kepada Suara.com, Minggu (16/3/2024).

Menurutnya siapa pun yang memimpin PFN saat ini, hanya mewarisi puing-puing. Hal itu merujuk pada pernyataan yang disampaikan Mohamad Abduh Aziz saat ditunjuk sebagai Direktur Utama PFN periode 2016-2019.

"Nah Abduh itu bolak-balik bilang ke teman-teman, 'wah ini mah gua kayak diwarisi puing-puing ini.' Sudah bukan hanya diwarisi perusahaan yang mandek, tapi sudah puing-puing," kata Hikmat.

Menurut Hikmat, Abduh saja mengeluh saat harus memimpin PFN. Padahal namanya dalam industri tersebut bukan sembarangan. Dia dikenal sebagai produser dan paham soal ekosistem film.

"Kalau misalnya siapapun yang menempati (dirut PFN), ya. seperti Abduh. Mewarisi puing-puing. Perlu hal yang sangat progresif dan mungkin revolusioner terhadap PFN. Selebihnya, ya, sama saja jadinya. Abduh saja yang progresif rada mentok terakhir-terakhir," jelasnya.

Hikmat pun mengungkapkan, berbagai persoalan yang terjadi di PFN, di antaranya budaya kerjanya yang masih sangat birokratif, lambat, dan minim fasilitas. Kemudian kemampuan para pegawainya yang belum memahami dinamika perfilman dan indusrinya. Selain itu, kata Himat, fakta bahwa negara tidak menaruh perhatian yang besar bagi BUMN seperti PFN, Balai Pustaka dan Lokananta.

"Bahkan aset yang dimiliki termasuk aset-aset bersejarahnya itu tidak dikembangkan. Dan untuk mengembangkan itu sukar sekali," katanya.

"Tidak diberi kanal permodalan yang memadai dan disuruh cari sendiri. Tapi pada saat yang sama tidak ada keringanan untuk mencapai target dari pemerintah," sambungnya.

Sementara merujuk pada laporan Kinerja Kementerian BUMN pada 2023, PT PFN termasuk perusahaan negara yang mengalami penurunan tingkat kesehatan. Hal itu disebabkan kinerjanya perusahaan dari sisi pendapatan turun dan mengalami kerugian, serta dalam proses restrukturisasi.

Pada laporan keuangan FPN 2023, mencatatkan pendapatan Rp2.690.372.539 pada 12 Oktober-31 Desember 2023, dan pada periode 1 Januari-11 Oktober 2023 mencatakan pendapatakan Rp10.500.489.454. Pendapat itu mengalami penurunan dibanding pendapatan pada 2023 yakni Rp18.129.568.452.

Aset PFN sendiri bernilai Rp34.172.893.940 per 31 Desember 2023. Namun memiliki utang usaha Rp 212.644.113 dan utang pajak Rp13.087.492.188.

Dengan dinamikan perfilman saat ini, menurut Hikmat, PFN tidak memiliki kontribusi apa-apa. Namun, sangat disayangkan, jika PFN dengan sejarah dan berbagai aset yang dimilikinya, perusahaan milik negara ini tidak berkembang.

"Pertanyaaan saat ini, dan kedepan kontribusinya bisa lebih besar enggak? Menurut saya sih, enggak. Potensinya lebih ke nonpruduksi film akan lebih optimal kontribusinya dalam perfilm Indonesia," ujar Himat.


Terkait

Sarana Prasarana Digital jadi Motor Penggerak Kualitas SDM Masa Depan RI
Jum'at, 02 Mei 2025 | 17:20 WIB

Sarana Prasarana Digital jadi Motor Penggerak Kualitas SDM Masa Depan RI

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini di Kabupaten Karawang terasa istimewa dengan adanya uluran tangan dari Peruri.

Berdikari Siap Maksimalkan Aset di Bawah Naungan BPI Danantara
Kamis, 01 Mei 2025 | 15:37 WIB

Berdikari Siap Maksimalkan Aset di Bawah Naungan BPI Danantara

Langkah strategis ini sejalan dengan pembentukan BPI Danantara yang akan mengelola aset-aset BUMN dengan nilai proyeksi mencapai 1 triliun dollar AS.

Melalui Optimasi AI, BNI Perkuat Komunikasi Digital BUMN
Rabu, 30 April 2025 | 19:10 WIB

Melalui Optimasi AI, BNI Perkuat Komunikasi Digital BUMN

Keterlibatan aktif BNI dalam kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan untuk mengakselerasi digitalisasi komunikasi.

Usai UU Disahkan, Erick Thohir Langsung Gandeng KPK Minta Pelototi BUMN
Rabu, 30 April 2025 | 08:56 WIB

Usai UU Disahkan, Erick Thohir Langsung Gandeng KPK Minta Pelototi BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 30 April 2025 malam.

Terbaru
Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi
polemik

Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi

Jum'at, 02 Mei 2025 | 13:18 WIB

Masalah anggaran PCO dan sulitnya akses informasi serta komunikasi dengan pemerintahan disinyalir penyebab di balik mundurnya Hasan Nasbi.

Hari Buruh Dihantui PHK Massal, Mampukah Satgas Membendung? polemik

Hari Buruh Dihantui PHK Massal, Mampukah Satgas Membendung?

Jum'at, 02 Mei 2025 | 09:03 WIB

Langkah ini muncul di tengah lonjakan angka PHK dan dampak ekonomi global, termasuk kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump.

Barak Militer untuk 'Anak Nakal': Mengapa Wacana Dedi Mulyadi Rentan Langgar Hak Anak? polemik

Barak Militer untuk 'Anak Nakal': Mengapa Wacana Dedi Mulyadi Rentan Langgar Hak Anak?

Rabu, 30 April 2025 | 15:03 WIB

Lngkah Dedi justru menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini dianggap sebagai ancaman bagi anak-anak tersebut.

Ketika ASN Jakarta Jadi Pelopor: Mungkinkah Penggunaan Transportasi Umum Dibudayakan? polemik

Ketika ASN Jakarta Jadi Pelopor: Mungkinkah Penggunaan Transportasi Umum Dibudayakan?

Rabu, 30 April 2025 | 09:25 WIB

Membangun budaya penggunaan transportasi massal perlu dibarengi dengan pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga ke kawasan perumahan.

Kejanggalan Pengadaan Jet Pribadi KPU, Indikasikan Korupsi polemik

Kejanggalan Pengadaan Jet Pribadi KPU, Indikasikan Korupsi

Selasa, 29 April 2025 | 16:31 WIB

"Hal ini mengindikasikan perencanaan pengadaan oleh KPU bermasalah," kata Agus.

Nasib PCO Usai Prabowo Tunjuk Mensesneg Jadi Jubir Istana polemik

Nasib PCO Usai Prabowo Tunjuk Mensesneg Jadi Jubir Istana

Selasa, 29 April 2025 | 09:50 WIB

Ini untuk menjamin transparansi, kejelasan otoritas kelembagaan, serta perlindungan atas hak publik dalam mengakses informasi dari lembaga resmi negara, jelas Hazmin.

Desakan Pemakzulan Gibran: Antara Proses Hukum dan Realitas Politik polemik

Desakan Pemakzulan Gibran: Antara Proses Hukum dan Realitas Politik

Senin, 28 April 2025 | 09:50 WIB

"Karena Gibran memang tidak disenangi oleh banyak pihak, dia mestinya juga harus menunjukan kapasitasnya. Tapi ternyata tak begitu, sehingga orang semakin kecewa," Arsinaldi.