Suara.com - PENUNJUKAN Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Nasional (PFN) menuai polemik. Banyak pihak, khususnya para sineas yang mempertanyakan kemampuan Ifan memimpin badan usaha milik negara tersebut.
Hal itu karena latar belakangnya. Ifan lebih dikenal di industri musik lewat bandnya, Seventeen ketimbang perfilman.
Aktor Fedi Nuril, misalnya, mempertanyakan prestasi Ifan dalam industri film tanah air. Dia mengaku heran mengapa harus Ivan yang ditunjuk.
"Tapi yang diangkat menjadi Dirut PT PFN malah Ifan Seventeen yang kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia gak jelas,” komentar Fedi lewat akun X/Twitter miliknya pada Rabu (12/3/2025) lalu.
Sutradara Joko Anwar, tak ketinggalan berkomentar. Dia turut meragukan kemampuan Ifan memipin PT PFN. Menurutnya yang perlu diperjelas terlebih dahulu apa visi-misi dari PFN saat ini.
"Setelah jelas visi misi-nya dari PFN, baru ketahuan Ifan Seventeen tidak cocok atau tidak cocok banget jadi Dirut. Gue gak bilang cocok ya," katanya dikutip dari chanel You Tube Kemal Palevi.
Menjawab keraguan terhadapnya, Ifan mengaku aktif dalam dunia perfilm sejak 2019 lewat rumah prduksi yang dimilikinya.
"Banyak publik yang belum tahu sebenarnya dari tahun 2019 aku udah punya PH, production house sebenarnya," katanya pada Jumat (14/3).
![Preskon film kemarin [Suara.com/Marni]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/10/29/98464-ifan-seventeen-suaracommarni.jpg)
Namun, Joko Anwar bilang, dirinya yang sudah berkecimpung dalam dunia film sekitar 20 tahun, masih ragu akan kemampuannya. Dia menyebut industri film sangat kompleks. Karenanya dia bilang pengalaman saja tak cukup.
"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," tegasnya.
Pengamat film, Hikmat Darmawan tidak ingin berkomentar apakah penunjukkan Ifan sudah tepat atau tidak. Namun, dia menegaskan bahwa penunjukan itu di luar ekspektasi.
"Penunjukan Ifan sudah tepat? Gimana, ya? Yang jelas di luar ekspektasi banyak orang," kata Hikmat kepada Suara.com, Minggu (16/3/2024).
Menurutnya siapa pun yang memimpin PFN saat ini, hanya mewarisi puing-puing. Hal itu merujuk pada pernyataan yang disampaikan Mohamad Abduh Aziz saat ditunjuk sebagai Direktur Utama PFN periode 2016-2019.
"Nah Abduh itu bolak-balik bilang ke teman-teman, 'wah ini mah gua kayak diwarisi puing-puing ini.' Sudah bukan hanya diwarisi perusahaan yang mandek, tapi sudah puing-puing," kata Hikmat.
Menurut Hikmat, Abduh saja mengeluh saat harus memimpin PFN. Padahal namanya dalam industri tersebut bukan sembarangan. Dia dikenal sebagai produser dan paham soal ekosistem film.
"Kalau misalnya siapapun yang menempati (dirut PFN), ya. seperti Abduh. Mewarisi puing-puing. Perlu hal yang sangat progresif dan mungkin revolusioner terhadap PFN. Selebihnya, ya, sama saja jadinya. Abduh saja yang progresif rada mentok terakhir-terakhir," jelasnya.
Hikmat pun mengungkapkan, berbagai persoalan yang terjadi di PFN, di antaranya budaya kerjanya yang masih sangat birokratif, lambat, dan minim fasilitas. Kemudian kemampuan para pegawainya yang belum memahami dinamika perfilman dan indusrinya. Selain itu, kata Himat, fakta bahwa negara tidak menaruh perhatian yang besar bagi BUMN seperti PFN, Balai Pustaka dan Lokananta.
"Bahkan aset yang dimiliki termasuk aset-aset bersejarahnya itu tidak dikembangkan. Dan untuk mengembangkan itu sukar sekali," katanya.
"Tidak diberi kanal permodalan yang memadai dan disuruh cari sendiri. Tapi pada saat yang sama tidak ada keringanan untuk mencapai target dari pemerintah," sambungnya.
Sementara merujuk pada laporan Kinerja Kementerian BUMN pada 2023, PT PFN termasuk perusahaan negara yang mengalami penurunan tingkat kesehatan. Hal itu disebabkan kinerjanya perusahaan dari sisi pendapatan turun dan mengalami kerugian, serta dalam proses restrukturisasi.
Pada laporan keuangan FPN 2023, mencatatkan pendapatan Rp2.690.372.539 pada 12 Oktober-31 Desember 2023, dan pada periode 1 Januari-11 Oktober 2023 mencatakan pendapatakan Rp10.500.489.454. Pendapat itu mengalami penurunan dibanding pendapatan pada 2023 yakni Rp18.129.568.452.
Aset PFN sendiri bernilai Rp34.172.893.940 per 31 Desember 2023. Namun memiliki utang usaha Rp 212.644.113 dan utang pajak Rp13.087.492.188.
Dengan dinamikan perfilman saat ini, menurut Hikmat, PFN tidak memiliki kontribusi apa-apa. Namun, sangat disayangkan, jika PFN dengan sejarah dan berbagai aset yang dimilikinya, perusahaan milik negara ini tidak berkembang.
"Pertanyaaan saat ini, dan kedepan kontribusinya bisa lebih besar enggak? Menurut saya sih, enggak. Potensinya lebih ke nonpruduksi film akan lebih optimal kontribusinya dalam perfilm Indonesia," ujar Himat.
Diragukan jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen mengaku pernah jadi eksekutif produser film paling laku di sebuah OTT.
Momen ulang tahun Ifan dirayakan hanya beberapa hari setelah ia resmi dilantik menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Nasional alias Dirut PFN.
Arie Kriting sebut visi Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN bukan hal baru.
Mengungkap kejanggalan di balik kematian Sutrimo, Karumga eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Desa Wlahar, Banyumas. Dari pengawasan CCTV mendadak hingga pengintai misterius.
polemik
Tidak seorang pun dari rombongan pengantar jenzah Sutrimo memperkenalkan identitas ataupun menjelaskan dari instansi mana.
polemik
MTI menilai persoalan mendasar dari pernyataan Prabowo bukan semata pada legalitas ucapan, melainkan implikasinya yang sangat destruktif bagi kualitas demokrasi
polemik
Meski keputusan ini diambil secara bulat, proses persetujuan sebelumnya sempat diwarnai kritik tajam terkait prosedur yang mendadak serta kekhawatiran akan beban anggaran
polemik
Pernyataan Febrie Adriansyah yang menyebut emas tersebut sudah ada pemiliknya justru menjadi titik penting dalam proses pembuktian
polemik
Di balik narasi hijau menyelamatkan Taman Nasional Tesso Nilo, ribuan warga kecil kini kehilangan segalanyamulai dari rumah, kebun, hingga anggota keluarga dipenjara.
polemik
Sejumlah kementerian dan lembaga berbondong-bondong mengajukan tambahan anggaran kepada DPR RI. Nilainya tidak kecil, mulai dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah