Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment?

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya mengumumkan kinerja APBN Januari 2025. Laporan ini seharusnya rilis Februari, namun baru disampaikan pada 13 Maret 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pengumuman itu datang sehari setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit Rp31,3 triliun atau 0,13 persen dari PDB.

Situasi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Pada Februari 2024, APBN justru mencatatkan surplus Rp26 triliun (0,10 persen PDB).

Sri Mulyani mengklaim defisit awal tahun masih sesuai target. APBN 2025 memang dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun. "Jadi defisit ini masih dalam target yang didesain," ujarnya.

Pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target Rp3.005,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp348,1 triliun (9,6 persen dari target Rp3.621,31 triliun).

Penurunan pendapatan terjadi karena penerimaan pajak yang lebih rendah. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak hanya Rp187,8 triliun (8,6 persen dari target), turun 30,19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sri Mulyani juga menjelaskan alasan keterlambatan pengumuman APBN. Ia menyebut data awal tahun masih belum stabil, sementara pemerintah perlu mempertimbangkan dinamika belanja dan pendapatan negara, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

Sinyal Bahaya

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tren fiskal Indonesia di awal 2025 mengkhawatirkan. Menurunnya pendapatan negara menunjukkan tekanan serius terhadap stabilitas fiskal.

"Penerimaan pajak yang anjlok adalah sinyal bahaya. Jika pajak melemah, belanja prioritas negara ikut terancam," ujarnya.

Belanja negara hingga Februari 2025 tetap tinggi di angka Rp348,1 triliun. Meski lebih rendah dibandingkan Februari 2024 (Rp374,32 triliun), tekanan fiskal tetap besar. Banyak pos belanja tak bisa ditunda, seperti subsidi dan program sosial.

"Untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatat defisit Rp31,2 triliun hanya dalam dua bulan. Tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih surplus Rp26,04 triliun," kata Nur.

Menurutnya, defisit sejak awal tahun menandai 2025 bukan tahun fiskal biasa. Indonesia kini menghadapi pilihan sulit: menjaga keberlanjutan fiskal atau menghadapi krisis defisit jangka panjang.

Dampak Coretax

Turunnya pendapatan pajak diduga akibat kebijakan Coretax. Sistem administrasi perpajakan baru dari DJP Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan 1 Januari 2025.

Alih-alih mempermudah, Coretax justru jadi penghambat pemungutan pajak di awal tahun. Banyak wajib pajak kesulitan mengakses sistem tersebut.

“Kegagalan Coretax bukan sekadar masalah teknis, tapi ancaman bagi keberlanjutan fiskal negara,” kata ekonom Achmad Nur Hidayat.

Nur menyarankan pemerintah segera mengevaluasi Coretax. Audit independen diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Selain itu, pemerintah bisa mengaktifkan kembali sebagian layanan manual agar penerimaan pajak tetap berjalan.

“Modernisasi perpajakan itu penting, tapi harus didukung kesiapan infrastruktur, SDM, dan edukasi yang matang,” tegasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda sependapat dengan Nur. Ia menilai kesulitan wajib pajak melaporkan transaksi berakibat hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar Rp64 triliun pada Januari 2025.

“Akibatnya transaksi menjadi terhambat. Rasio pajak terhadap PDB tahun 2025 bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2024, implikasinya defisit APBN rentan diatas 3 persen dan bisa berpotensi impeachment.” ungkap Huda kepada Suara.com.

Risiko Penambahan Utang

Defisit awal tahun juga dipicu kebijakan efisiensi anggaran Rp306,6 triliun dalam Inpres No. 1 Tahun 2025. Efisiensi ini memperlambat belanja pemerintah, salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.

Huda menilai pemangkasan belanja hampir separuh dari tahun sebelumnya mengurangi perputaran uang di masyarakat. Konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi tertekan.

“Belanja pemerintah turun, proyek infrastruktur tertunda, sektor konstruksi terpukul, PHK meningkat,” ujarnya.

Ia membandingkan Indonesia dengan Argentina dan Vietnam. Argentina memangkas anggaran tapi berhasil meningkatkan penerimaan pajak 11 persen. Vietnam memotong birokrasi untuk menarik investasi.

“Sementara di Indonesia, pemotongan anggaran justru membebani masyarakat bawah dan membuat penerimaan pajak anjlok,” jelasnya.

Jika tidak ada langkah strategis, utang negara bisa makin tak terkendali.

“Januari saja utang naik 43,5 persen dari tahun lalu. Akhir 2025, utang pemerintah bisa tembus Rp10.000 triliun,” kata Huda.

Ia menilai masalah ini dipicu program ambisius pemerintah yang tak diimbangi kenaikan penerimaan pajak.

“Belanja dipotong hingga Rp306 triliun, dividen BUMN dialihkan langsung kepada Danantara, hingga penundaan pengangkatan CPNS merupakan korban dari program ambisius pemerintah. Program tersebut membutuhkan dana dengan jumlah jumbo, namun penerimaan negara sedang cekak.” tandasnya.