Skandal Minyakita: Takaran Dikurangi, Harga Dinaikkan! Pengawasan Pemerintah Bobol?
Home > Detail

Skandal Minyakita: Takaran Dikurangi, Harga Dinaikkan! Pengawasan Pemerintah Bobol?

Erick Tanjung | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Rabu, 12 Maret 2025 | 08:05 WIB

Suara.com - Persoalan minyak goreng kembali mencuat. MinyaKita, minyak goreng subsidi pemerintah ditemukan dijual tak sesuai takaran dan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET.

Temuan ini bukti buruknya pengawasan pemerintah, menunjukkan kegagalan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan. Muncul pertanyaan, mengapa barang pokok bersubsidi rawan diselewengkan?

MINYAKITA yang dijual di pasaran tak sesuai takaran mencuat setelah muncul video viral di media sosial. Dalam video diperlihatkan isi takarannya tak sesuai dengan yang tertera di kemasan yakni 1 liter. Sementara isi sebenarnya hanya 750 mililiter.

Menteri Perdagangan Budi Santoso sempat membantah temuan tersebut. Dia mengatakan video yang viral itu adalah temuan lama dan sudah dilaporkan ke kepolisian.

Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan fakta yang berbeda dengan pernyataan Budi. Ketika melakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu, 8 Maret lalu, Andi mendapati MinyaKita masih dijual tak sesuai takaran sebagaimana tertera pada kemasan. Andi juga menemukan MinyaKita dijual di harga Rp18 ribu per liter, di atas HET Rp15.700 per liter.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh menilai persoalan MinyaKita mencerminkan kebijakan yang bermasalah dan pengawasan rantai distribusi barang bersubsidi.

"Mekanisme kontrol terhadap produk-produk yang mendapat intervensi harga dari pemerintah masih lemah, baik dalam aspek kepatuhan produsen maupun pengawasan di tingkat distribusi," kata Dodi kepada Suara.com, Selasa (11/3/2024).

Isi Minyakita di pasar tradisional Kebon Roek, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak sesuai dengan ukuran tertera, Selasa (11/3/2025) [Suara.com/ Buniamin]
Isi Minyakita di pasar tradisional Kebon Roek, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak sesuai dengan ukuran tertera, Selasa (11/3/2025) [Suara.com/ Buniamin]

Dia mengatakan, masalah pengawasan menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pasalnya, regulator utama perdagangan barang bersubsidi adalah kewenangan dari Kemendag. Selain itu dinas perdagangan daerah, dan aparat hukum dalam mengawal kepatuhan pelaku usaha juga harus bertanggung jawab.

"Ketidaksesuaian ukuran ini bisa terjadi di berbagai titik dalam rantai pasok, baik dari produsen, distributor, hingga pengecer. Sehingga pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis," jelas Dodi.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto juga berpendapat serupa. Temuan MinyaKita yang tidak sesuai takaran karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Menurutnya peran pemerintah dalam memproduksi MinyaKita bukan hanya sekedar pemberian izin kepada produsen.

"Tapi juga harus bisa mengawasi, baik itu peredarannya, kesesuaian takarannya, hingga kesesuaian harganya karena diatur pemerintah," kata Eko kepada Suara.com.

Sementara Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahudin menyebut pihak yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan. Dia mengatakan, persoalan MinyaKita bukan hanya tentang takaran, tapi mencerminkan buruknya tata kelola pangan.

"Dari dulu sampai sekarang tidak ada perbaikan signifikan. Zulkifli Hasan jelas gagal," tegas Miftahudin lewat keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Selasa (11/3).

Menurut dia, Kegagalan Zulkifli Hasan sudah terlihat saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pada Juli 2022, Zulkifli dinilai mempolitisasi MinyaKita dengan membagi-bagikannya saat mengkampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri dalam acara PAN-SAR Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung.

"Kini, di tengah terus melonjaknya harga pangan, ketidakmampuannya semakin nyata," ujar Miftahudin.

Karena itu, IKAPPI DKI Jakarta meminta pemerintah memastikan rantai distribusi pangan berjalan dengan baik. Bukan membuat masyarakat berulang kali menjadi korban kebijakan yang amburadul.

Sebagai pedagang pasar, Miftahudin mengaku menjadi saksi dari buruknya tata kelola pangan yang dilakukan pemerintah. Dampaknya adalah harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketersediannya tak menentu.

"Dan sekarang MinyaKita bermasalah, sampai kapan rakyat harus menderita?" ujarnya.

Mengapa Barang Subsidi Diselewengkan?

Dodi yang juga dosen sekaligus peneliti administrasi negara mengatakan, penyelewengan terhadap barang atau kebutuhan pokok bersubsidi bukan hal baru. Menurutnya kerentanan itu terjadi karena kesenjangan harga antara barang subsidi dan barang nonsubsidi.

Alhasil, menciptakan insentif bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan, seperti mengurangi isi, mencampur dengan produk lain, bahkan menyalurkan ke segmen pasar yang tidak seharusnya.

"Celah regulasi, lemahnya pengawasan, serta potensi moral hazard di antara pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab semakin memperburuk situasi ini," kata Dodi.

Peluncuran minyak goreng curah murah "Minyakita" oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (dua dari kanan) dan Wamendag Jerry Sambuaga (kanan) di Jakarta, Rabu (6/7/2022). (Antara)
Peluncuran minyak goreng curah murah "Minyakita" oleh Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Perdagangan (dua dari kanan) dan Wamendag Jerry Sambuaga (kanan) di Jakarta, Rabu (6/7/2022). (Antara)

Untuk itu, Dodi mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih transparan yang berbasis teknologi. Seperti sistem pelacakan rantai distribusi, sertifikasi digital, atau inspeksi berkala yang melibatkan publik.

Menurutnya, tanpa adanya pengawasan yang lebih ketat dan sanksi tegas, kasus serupa akan terus berulang. Dampaknya, masyarakat yang akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain itu, mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi pemerintah.

Senada dengan Dodi, Miftahudin juga menilai buruk tata kelola pangan bersubsidi akan membuat masyarakat terus menerus menjadi korban. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi taruhannya.

"Pemerintah perlu segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar wacana atau pencitraan," tegasnya.

Ditarik dari Pasar

Selaku Menteri Perdagangan, Budi mengambil langkah dengan menarik MinyaKita yang tidak sesuai takaran yang sudah didistribusikan dari pasar. Budi menegaskan pengawasan Kemendag akan diperketat.

"Ke depan kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya," kata Budi dikutip dari laman resmi Kemendag.

Bersamaan dengan itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menutup produsen MinyaKIta, yakni PT Arya Rasa Nabati yang pabriknya berada di Depok, Jawa Barat. Produsen itu memproduksi MinyaKita tak sesuai takaran dan mengedarkannya di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni kepala pabrik sekaligus kepala cabang PT Arya Rasa Nabati.

Sementara Zulkifli Hasan menyebut produsen yang mencurangi MinyaKita sebagai penipu. Dia meminta kepolisian mengusut tuntas perkara ini.

"Kalau terbukti polisi, gugat, masukin penjara," kata Zulkifli di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3).

Untuk tindak lanjut dari teknis pengawasan, Zulkifli menyerahkan ke Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

"Tapi saya perintahkan kalau merugikan rakyat apalagi nyolong, proses hukum, penjarakan," katanya.


Terkait

Mantan Penyidik KPK Bongkar Modus Korupsi di OKU: Gaya Lama, Pemain Baru
Senin, 17 Maret 2025 | 16:42 WIB

Mantan Penyidik KPK Bongkar Modus Korupsi di OKU: Gaya Lama, Pemain Baru

KPK harus mengembangkan perkara ini berdasarkan bukti yang didapatkan sehingga bukan hanya menjerat tiga anggota DPRD OKU, satu Kepala dinas PUPR, dan dua pihak swasta.

Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati
Senin, 17 Maret 2025 | 16:22 WIB

Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Nicke diperiksa sebagai saksi Penyidikan atas Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

Berkas Perkara Diserahkan ke JPU, Eks Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami Segera Dibawa ke Pengadilan
Senin, 17 Maret 2025 | 15:59 WIB

Berkas Perkara Diserahkan ke JPU, Eks Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami Segera Dibawa ke Pengadilan

Keempat tersangka itu akan segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024.

Kasus Korupsi Jual Beli Gas, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati
Senin, 17 Maret 2025 | 12:24 WIB

Kasus Korupsi Jual Beli Gas, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Nicke dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT IAE

Terbaru
Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?
polemik

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," ujar Joko.

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya? polemik

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya?

Senin, 17 Maret 2025 | 12:44 WIB

Hanya indikator inflasi yang bisa dijadikan salah satu penguat. Tapi sebagian besar indikator tidak mengarah kesiapan untuk melakukan redenominasi secara makro, kata Eko.

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil polemik

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil

Senin, 17 Maret 2025 | 10:20 WIB

Prabowo sempat menyatakan akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan uangnya secara diam-diam.

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat nonfiksi

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:00 WIB

Film ini mengisahkan Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang meninggalkan bumi untuk ikut serta dalam misi kolonisasi ke planet es, Nilfheim.

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment? polemik

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment?

Jum'at, 14 Maret 2025 | 12:05 WIB

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit Rp31,3 triliun atau 0,13 persen dari PDB.

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan polemik

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan

Jum'at, 14 Maret 2025 | 08:19 WIB

Tapi, benarkah problemnya karena jumlah hakim yang kurang? Atau justru sebarannya yang tidak merata?

Antara Deflasi dan Pahala: Kotak Amal Masjid di Aceh Menyusut? polemik

Antara Deflasi dan Pahala: Kotak Amal Masjid di Aceh Menyusut?

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:23 WIB

Jika melihat dari celengan atau kotak amal, memang ada penurunan sejak tahun lalu," ujar Ustaz Mauliza.