Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
Home > Detail

Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Jum'at, 07 Maret 2025 | 15:13 WIB

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan konsep sistem ‘partai perorangan’. Perubahan sistem yang akan diterapkan dalam Kongres PSI pada Mei 2025 mendatang itu mengakomodir gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi tentang Partai Super Tbk.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan, lewat konsep partai perorangan PSI memberikan hak suara kepada 600 ribu anggota untuk memilih ketua umum secara langsung melalui e-voting. Selain mengubah kosep partai, PSI juga akan mengubah bendera dengan menambah kalimat ‘Perorangan’.

“Partai Super Tbk ini adalah antitesa dari partai elite. Jadi PSI Perorangan adalah partai milik seluruh anggota, bukan milik keluarga atau segelintir elite,” jelas Andy kepada Suara.com, Kamis (6/3/2024).

Andy menjelaskan, konsep Partai Super Tbk ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di beberapa negara. Seperti Partai Podemos di Spanyol dan Five Stars Movement atau M5S di Italia.

“Ini sedang menjadi trend di dunia. Proses sebuah partai mulai membuka diri di mana anggotanya bisa memilih ketua umum secara langsung,” ungkapnya.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]

Jokowi hingga saat ini memang belum memastikan apakah akan membuat partai politik baru untuk merealisasikan gagasannya tentang Partai Super Tbk. Namun, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu mengakui kalau gagasan Partai Super Tbk telah diakomodir oleh PSI.

“Konsepnya hampir-hampir mirip, tapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi saat ditanya wartawan di kediamannya di Solo, Rabu (5/3).

Jokowi berlabuh ke PSI Perorangan?

Kaesang sempat menyatakan siap memberikan posisi Ketua Umum PSI kepada Jokowi. Isyarat itu disampaikan ketika anak dan ayah itu bertemu sejumlah kader PSI di Medan, Sumatera Utara menjelang Pemilu 2024 lalu. Sementara Jokowi saat itu mengakui sejak lama telah senang dengan partai yang memiliki tagline ‘Jokowisme adalah Kita’ tersebut.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai kemungkinan Jokowi bergabung dengan PSI Perorangan memang sangat besar. Setidaknya hal itu terlihat dari sikap Jokowi yang tidak menolak ketika gagasan Partai Super Tbk itu diadopsi oleh PSI.

“Saya rasa ada rasa penasaran yang besar juga dari Jokowi untuk membesarkan PSI Perorangan ini. Sekaligus membuktikan seberapa solid dan kuat magnet elektoralnya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden,” jelas Agung kepada Suara.com.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]

Jika benar bergabung, Agung memprediksi Jokowi kemungkinan akan mengisi posisi Ketua Dewan Pembina PSI Perorangan. Sementara Kaesang akan tetap menjadi ketua umum lewat sistem partai perorangan.

“Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Jokowi hanya sebatas membina tanpa bergabung, demi menjaga jarak dengan partai agar lebih leluasa berperan sebagai pribadi,” tuturnya.

Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memiliki pandangan berbeda. Dia justru meyakini Jokowi tidak akan memutuskan bergabung dengan partai politik. Termasuk ke PSI setelah mengubah kosep menjadi PSI Perorangan.

“Karena tanpa menjadi bagian dari PSI sekalipun, PSI sudah mengakomodasi gagasan dan pikiran Jokowi,” ujar Adi kepada Suara.com.

Adi menilai langkah PSI Perorangan mengadopsi gagasan dan ide Jokowi juga sebagai hal yang wajar. Selain karena ketua umumnya adalah Kaesang, selama ini PSI memang telah mengidentifikasi diri sebagai ‘Jokowisme’.

“Justru kalau Jokowi bergabung dalam partai politik tertentu dikhawatirkan akan mengerdilkan posisinya yang merupakan mantan presiden RI dua periode,” tuturnya.

Sedangkan Andy Budiman Wakil Ketua Umum DPP PSI, tak menjawab secara gamblang saat ditanya soal kemungkinan Jokowi bergabung ke dalam partainya setelah menjadi PSI Perorangan. Dia hanya menegaskan, PSI sebagai Partai Super Tbk, akan bersyukur dan terbuka menerimanya.

“Alhamdulillah, silakan diperhatikan tondo-tondonya,” pungkas Andy.


Terkait

Politikus PDIP Kritik Raja Juli Boyong Kader PSI Ramai-ramai Masuk Tim FOLU Net Sink 2030: Seleksinya Bagaimana?
Jum'at, 07 Maret 2025 | 13:49 WIB

Politikus PDIP Kritik Raja Juli Boyong Kader PSI Ramai-ramai Masuk Tim FOLU Net Sink 2030: Seleksinya Bagaimana?

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti tim Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Heboh Rekrut juga Kader Pasutri, Rocky Gerung Curiga Menhut Raja Juli Mau Bangun Dinasti PSI di Kabinet Prabowo
Jum'at, 07 Maret 2025 | 13:35 WIB

Heboh Rekrut juga Kader Pasutri, Rocky Gerung Curiga Menhut Raja Juli Mau Bangun Dinasti PSI di Kabinet Prabowo

"...Yaitu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal."

Terbaru
Srikandi Jalanan: Melawan Lelah dan Stigma Demi Masa Depan Buah Hati
nonfiksi

Srikandi Jalanan: Melawan Lelah dan Stigma Demi Masa Depan Buah Hati

Jum'at, 01 Mei 2026 | 11:15 WIB

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei menjadi pengingat bahwa di balik statistik dan angka-angka itu, ada wajah-wajah seperti Sari, Ira, dan Ivany.

Pengakuan Anggota Ormas di Balik Horor Perlintasan Rel Bekasi Timur, Benarkah Demi Cuan? polemik

Pengakuan Anggota Ormas di Balik Horor Perlintasan Rel Bekasi Timur, Benarkah Demi Cuan?

Rabu, 29 April 2026 | 18:21 WIB

Andi mengakui perlintasan kereta di Bekasi memang dijaga oleh warga dan beberapa di antaranya anggota ormas

KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik? polemik

KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik?

Senin, 27 April 2026 | 20:13 WIB

Usulan tersebut tertuang dalam 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA) sektor prioritas nasional sepanjang 2025

ART Tak Lagi Sekadar 'Pembantu' Berkat UU PPRT, Bagaimana Nasib Pemberi Kerja? polemik

ART Tak Lagi Sekadar 'Pembantu' Berkat UU PPRT, Bagaimana Nasib Pemberi Kerja?

Kamis, 23 April 2026 | 17:39 WIB

Pengesahan UU PPRT ini menandai babak baru dalam relasi kerja domestik di Indonesia. Apalagi selama ini, PRT seringkali berada di area abu-abu

Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik? polemik

Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik?

Rabu, 22 April 2026 | 17:29 WIB

Munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI tersebut bermula dari potongan video bergambar Rismon Hasiholan Sianipar yang menuding JK berada di balik layar

Lawan Stigma di Jalanan, Kisah Hebat Mantan Perawat Jadi Sopir Bus Transjakarta nonfiksi

Lawan Stigma di Jalanan, Kisah Hebat Mantan Perawat Jadi Sopir Bus Transjakarta

Selasa, 21 April 2026 | 14:21 WIB

Kisah Ira, pramudi Transjakarta yang mulai kerja pukul 3 pagi, menghadapi stigma di jalan, dan menjaga keselamatan ratusan penumpang setiap hari.

Perempuan Tangguh di Balik Setir Taksi: Kisah Ivany Menembus Ragu dan Bertahan Demi Nafkah Keluarga nonfiksi

Perempuan Tangguh di Balik Setir Taksi: Kisah Ivany Menembus Ragu dan Bertahan Demi Nafkah Keluarga

Selasa, 21 April 2026 | 09:00 WIB

Kisah inspiratif Ivany, seorang perempuan sopir taksi yang melawan stereotip dan tantangan di sektor informal.

×
Zoomed