Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
Home > Detail

Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Jum'at, 07 Maret 2025 | 15:13 WIB

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan konsep sistem ‘partai perorangan’. Perubahan sistem yang akan diterapkan dalam Kongres PSI pada Mei 2025 mendatang itu mengakomodir gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi tentang Partai Super Tbk.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan, lewat konsep partai perorangan PSI memberikan hak suara kepada 600 ribu anggota untuk memilih ketua umum secara langsung melalui e-voting. Selain mengubah kosep partai, PSI juga akan mengubah bendera dengan menambah kalimat ‘Perorangan’.

“Partai Super Tbk ini adalah antitesa dari partai elite. Jadi PSI Perorangan adalah partai milik seluruh anggota, bukan milik keluarga atau segelintir elite,” jelas Andy kepada Suara.com, Kamis (6/3/2024).

Andy menjelaskan, konsep Partai Super Tbk ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di beberapa negara. Seperti Partai Podemos di Spanyol dan Five Stars Movement atau M5S di Italia.

“Ini sedang menjadi trend di dunia. Proses sebuah partai mulai membuka diri di mana anggotanya bisa memilih ketua umum secara langsung,” ungkapnya.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]

Jokowi hingga saat ini memang belum memastikan apakah akan membuat partai politik baru untuk merealisasikan gagasannya tentang Partai Super Tbk. Namun, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu mengakui kalau gagasan Partai Super Tbk telah diakomodir oleh PSI.

“Konsepnya hampir-hampir mirip, tapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi saat ditanya wartawan di kediamannya di Solo, Rabu (5/3).

Jokowi berlabuh ke PSI Perorangan?

Kaesang sempat menyatakan siap memberikan posisi Ketua Umum PSI kepada Jokowi. Isyarat itu disampaikan ketika anak dan ayah itu bertemu sejumlah kader PSI di Medan, Sumatera Utara menjelang Pemilu 2024 lalu. Sementara Jokowi saat itu mengakui sejak lama telah senang dengan partai yang memiliki tagline ‘Jokowisme adalah Kita’ tersebut.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai kemungkinan Jokowi bergabung dengan PSI Perorangan memang sangat besar. Setidaknya hal itu terlihat dari sikap Jokowi yang tidak menolak ketika gagasan Partai Super Tbk itu diadopsi oleh PSI.

“Saya rasa ada rasa penasaran yang besar juga dari Jokowi untuk membesarkan PSI Perorangan ini. Sekaligus membuktikan seberapa solid dan kuat magnet elektoralnya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden,” jelas Agung kepada Suara.com.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]

Jika benar bergabung, Agung memprediksi Jokowi kemungkinan akan mengisi posisi Ketua Dewan Pembina PSI Perorangan. Sementara Kaesang akan tetap menjadi ketua umum lewat sistem partai perorangan.

“Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Jokowi hanya sebatas membina tanpa bergabung, demi menjaga jarak dengan partai agar lebih leluasa berperan sebagai pribadi,” tuturnya.

Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memiliki pandangan berbeda. Dia justru meyakini Jokowi tidak akan memutuskan bergabung dengan partai politik. Termasuk ke PSI setelah mengubah kosep menjadi PSI Perorangan.

“Karena tanpa menjadi bagian dari PSI sekalipun, PSI sudah mengakomodasi gagasan dan pikiran Jokowi,” ujar Adi kepada Suara.com.

Adi menilai langkah PSI Perorangan mengadopsi gagasan dan ide Jokowi juga sebagai hal yang wajar. Selain karena ketua umumnya adalah Kaesang, selama ini PSI memang telah mengidentifikasi diri sebagai ‘Jokowisme’.

“Justru kalau Jokowi bergabung dalam partai politik tertentu dikhawatirkan akan mengerdilkan posisinya yang merupakan mantan presiden RI dua periode,” tuturnya.

Sedangkan Andy Budiman Wakil Ketua Umum DPP PSI, tak menjawab secara gamblang saat ditanya soal kemungkinan Jokowi bergabung ke dalam partainya setelah menjadi PSI Perorangan. Dia hanya menegaskan, PSI sebagai Partai Super Tbk, akan bersyukur dan terbuka menerimanya.

“Alhamdulillah, silakan diperhatikan tondo-tondonya,” pungkas Andy.


Terkait

Terbaru
Anora: Cinderella Story Ala PSK, Layak Dianugerahi Best Picture Oscar?
nonfiksi

Anora: Cinderella Story Ala PSK, Layak Dianugerahi Best Picture Oscar?

Sabtu, 08 Maret 2025 | 09:00 WIB

Anora adalah potret kejam dari dunia yang tidak adil, tetapi tetap menyelipkan secercah harapan dalam absurditasnya.

Polemik Pernyataan Ahmad Dhani Soal Pemain Naturalisasi: Mengapa Dinilai Rasis Hingga Rendahkan Perempuan? polemik

Polemik Pernyataan Ahmad Dhani Soal Pemain Naturalisasi: Mengapa Dinilai Rasis Hingga Rendahkan Perempuan?

Jum'at, 07 Maret 2025 | 12:05 WIB

Pernyataan Dhani muncul dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI terkait naturalisasi tiga calon pemain timnas Indonesia

Kekecewaan Mendalam Sang Putra Mahkota: 'Nyesel Gabung Republik' polemik

Kekecewaan Mendalam Sang Putra Mahkota: 'Nyesel Gabung Republik'

Jum'at, 07 Maret 2025 | 08:05 WIB

Kekesalan Putra Mahkota Keraton Solo yang dilontarkan di media sosial mewakili suara masyarakat yang kecewa atas situasi terkini di Indonesia.

Langkah Senyap Memasukkan TNI di Jabatan Sipil Hingga Bisnis: Akankah Kembali ke Era Orba? polemik

Langkah Senyap Memasukkan TNI di Jabatan Sipil Hingga Bisnis: Akankah Kembali ke Era Orba?

Kamis, 06 Maret 2025 | 12:00 WIB

Benarkah manuver ini akan kembali membawa TNI ke jabatan sipil dan bisnis?

Hukum Tumpul ke Atas? Usulan Tak Tahan Politisi dan Pejabat Koruptor Tuai Kritik Tajam polemik

Hukum Tumpul ke Atas? Usulan Tak Tahan Politisi dan Pejabat Koruptor Tuai Kritik Tajam

Kamis, 06 Maret 2025 | 09:20 WIB

Ini juga bias pembelaan kepada orang-orang kaya, koruptor dan pejabat. Nampak sekali ketidakadilan dalam usulan itu, ujar Isnur.

Bahaya di Balik Babinsa Jadi 'Sales' Beras Bulog: Dwifungsi TNI atau Solusi Swasembada? polemik

Bahaya di Balik Babinsa Jadi 'Sales' Beras Bulog: Dwifungsi TNI atau Solusi Swasembada?

Rabu, 05 Maret 2025 | 20:47 WIB

Keterlibatan Babinsa mendorong petani agar menjual gabah ke Bulog sebagai bentuk intervensi ekonomi.

Badai PHK di Tengah Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen polemik

Badai PHK di Tengah Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Rabu, 05 Maret 2025 | 13:37 WIB

Saya masih menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat sulit dicapai. Bahkan untuk mencapai 5,2 persen pada tahun ini pun rasanya perlu effort lebih," ujar Huda.