Badai PHK di Tengah Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Suara.com - PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Target ambisius itu dinilai mustahil tercapai. Terlebih di tengah kondisi saat ini, di mana badai pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda sebagian besar sektor industri padat karya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ditargetkan mencapai 5,2 persen. Kemudian target terus dinaikkan di setiap tahunnya hingga diharapkan tumbuh mencapai 8 persen pada 2029.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pertumbuhan ekonomi 8 persen itu sulit dicapai Indonesia jika melihat kondisi perekonomi domestik dan global saat ini. Ditambah lagi persoalan badai PHK yang secara langsung turut berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.

“Saya masih menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen masih sangat sulit dicapai. Bahkan untuk mencapai 5,2 persen pada tahun ini pun rasanya perlu effort lebih dari pemerintah,” kata Huda kepada Suara.com, Selasa (4/3/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 mencapai angka 4,91 persen. Meski lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 sebesar 4,95 persen, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Angkanya, mencapai 53,08 persen.

Di tengah badai PHK yang terjadi, Huda menilai pemerintah perlu memberikan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Lewat kebijakan tersebut, dampak PHK terhadap tingkat konsumsi rumah tangga diharapkan tidak terlalu signifikan.

“Terutama bagi kelas menengah,” katanya.

Badai PHK Diprediksi Berlanjut

Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker mencatat sepanjang Januari-Desember 2024 angka PHK di Indonesia mencapai 77.965 orang. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 2023 di mana PHK menyasar 64.855 orang. Industri manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen dan alas kaki merupakan sektor yang paling banyak melakukan PHK.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex salah satu contohnya. Perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1966 itu, melakukan PHK terhadap 10.965 orang. Secara resmi Sritex telah menghentikan operasinya pada 1 Maret 2025, karena tidak bisa membayar utang atau pailit.

Huda menyebut badai PHK yang banyak melanda industri tekstil adalah dampak dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Sebab peraturan itu membuka peluang besar bagi produk impor masuk ke dalam negeri.

“Masyarakat lebih memilih produk dari China yang lebih murah, dibandingkan dengan produk lokal. Kondisi ini semakin menekan industri dalam negeri,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Huda memprediksi badai PHK kemungkinan akan terus berlanjut di tahun ini. Apalagi di tengah kondisi Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terus memburuk.

Berdasar laporan S&P Global pada 2 September 2024, PMI manufaktur Indonesia turun ke 48,9. Angka tersebut merupakan kontraksi terburuk dalam tiga tahun— akibat anjloknya permintaan dan produksi yang ditengarai sebagai faktor utama di balik badai PHK.

“Saya rasa untuk meningkatkan kinerja industri nasional, harus ada kebijakan yang bisa membangkitkan industri kita. Mulai dari sisi perlindungan dengan merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024,” jelas Huda.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet sependapat dengan Huda. Dia menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu sulit tercapai tanpa adanya revitalisasi terhadap industri manufaktur Indonesia.

“Saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Rendy kepada Suara.com.

Pemerintah, kata Rendy, perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong industri manufaktur secara umum. Selain secara khusus juga terhadap industri tekstil dan produk turunannya.

“Bagaimana upaya untuk memastikan bahwa kinerja dari industri turunannya itu bisa bersaing dengan produk-produk impor dari luar,” ujarnya.

Selain itu, upaya mendorong investasi terhadap industri tekstil dalam negeri dan produk turunannya menurut Rendy juga tidak kalah krusialnya. Meski dia mengakui mencari investor untuk industri tekstil dan produk turunannya itu relatif sulit di tengah ketatnya persaingan.

“Mengingat daya saing dari subsektor industri ini juga dalam beberapa tahun terakhir ini menghadapi lawan baru dari negara-negara seperti Cina ataupun Bangladesh,” pungkasnya.