Dari Imsak Hingga Tarawih: Ritme Kehidupan Aceh Selama Ramadan

Suara.com - Saat Ramadan, Aceh memasuki ritme yang berbeda. Syariat Islam yang mengakar kuat membuat suasana terasa lebih syahdu.

SUASANA Jalan Rama Setia, Merduati, tampak lengang. Padahal jam sudah pukul 13.40 WIB. Biasa, waktu siang inilah kawasan di pusat Kota Banda Aceh itu ramai. Sebab, pertokoan berderet di sana. Warung kopi, kedai mi Aceh, sampai warung makan menjamur.

Namun, suasana itu terlihat kontras pada Sabtu (1/3/2025) siang. Hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Jalanan sepi. Sebagian besar pertokoan tutup. Tirai berkelir merah menutupi depan sebuah kedai mi Aceh. Beberapa rak sisi depan tertutup kain putih. Tiga pintu toko tersebut tertutup rapat.

Di sisi lain jalan itu, warung kopi juga tutup. Pemandangan serupa hampir ditemukan di seluruh sudut kota di Serambi Mekah selama Ramadan. Sejak dulu, bulan suci di Aceh terasa syahdu. Warga fokus ibadah. Makanan dan minuman tidak boleh dijual sejak imsak hingga sore menjelang waktu berbuka puasa.

Irman Yusuf, pengelola warung kopi Sirnagalih di kawasan Batoh, Kota Banda Aceh, mengatakan jam buka kedainya berkurang. Selama Ramadan, ia hanya buka menjelang Magrib. Saat Tarawih, warung tutup kembali.

“Setelahnya, baru buka lagi,” katanya kepada Suara.com, Sabtu (1/3/2025).

Langkah itu bagi Irman bagian dari mematuhi aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Hal ini juga momen untuk fokus beribadah. “Jadi kesempatan tadabur dan memperbanyak ibadah,” ujarnya.

Perbesar

Soal ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh membuat seruan bersama. Salah satu poin adalah melarang pemilik warung hingga restoran menjual makanan dan minuman.

“Tidak menjual makanan dan minuman mulai imsak sampai dengan 16.30 WIB,” bunyi poin itu.

“Menutup semua jenis usaha dan jasa mulai salat Isya sampai dengan selesai salat Tarawih, dan dibuka kembali pukul 21.30 WIB,” tertulis poin lainnya.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Muhammad Rizal memastikan pengawasan selama Ramadan diperketat.

“Baik sesuai seruan Forkopimda maupun penegakan syariat Islam,” kata Rizal, Kamis (27/2).

Beberapa kawasan sudah dipetakan Rizal. Misalnya, kawasan Peunayong dan Kampung Baru. Pengawasan di sana bakal digelar berkala, rutin, dan terukur.

Warung kopi hingga kafe, terutama di sekitar jalan protokol, pun akan disisir selama pelaksanaan salat Isya sampai selesai Tarawih. Petugas bakal memastikan semuanya tutup.

Semua pihak diminta patuh. “Jangan mengkhianati pelaksanaan syariat Islam yang telah disepakati oleh masyarakat Aceh,” tutur Rizal.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengeluarkan tausiah terkait Ramadan. Seruan itu bertajuk pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan kegiatan keagamaan lainnya tahun 1446 H.

Dalam tausiah itu, MPU Aceh mengingatkan masyarakat menjaga ketertiban. Tidak beraktivitas yang mengganggu kekhidmatan bulan suci. Pelaku usaha warung kopi, rumah makan, hotel, mal, dan lainnya untuk menutup dan mengosongkan tempat usaha saat salat lima waktu serta Tarawih dan Witir.

“Diminta kepada masyarakat untuk menghindari pelanggaran syariat Islam dalam kegiatan buka puasa bersama, seperti ikhtilath (bercampur laki-laki dan perempuan) dan lainnya,” bunyi salah satu poin seruan MPU.

Perbesar

Ulama meminta Pemerintah Aceh membangun hubungan harmonis dengan semua lapisan masyarakat, serta menjalankan syariat Islam dengan sebenarnya.

“Diminta kepada pengurus masjid, meunasah, dan tempat ibadah lainnya menyesuaikan penggunaan alat pengeras suara secara proporsional,” bunyi poin lainnya.

Pemerhati sejarah Aceh, Tarmizi Abdul Hamid, menyebut suasana seperti itu bukan hal baru. Syariat Islam sudah lama mengakar dalam adat dan budaya masyarakat Aceh. Sejak ratusan tahun lalu, turun temurun dari masa Kesultanan Aceh Darussalam.

“Syariat Islam di Aceh bukan saja dengan qanun syariat Islam, tapi sudah mengakar dalam adat dan budaya orang Aceh,” kata Tarmizi, kepada Suara.com, Kamis (27/2).

Namun, ketika Aceh menerapkan hukum syariat Islam secara formal berbentuk qanun (peraturan daerah), Tarmizi bilang harus betul ditegakkan.

Pelaksanaan syariat Islam secara formal di Aceh awalnya merujuk ke Undang-Undang No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lalu menyusul Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.

Penerapannya dikuatkan melalui Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Merujuk aturan itu Aceh memiliki keleluasaan untuk membuat qanun berbasis syariat, termasuk hukum pidana Islam.

Tarmizi menuturkan, syariat Islam yang sudah lama mengakar di kehidupan masyarakat Aceh berlaku secara kafah alias menyeluruh. Bukan hanya mengatur pidana, tapi juga sisi lain, seperti kebersihan.

“Syariat Islam di Aceh sejak dulu berlaku secara kafah. Bukan hanya cambuk-cambuk, tapi semua sisi kehidupan. Termasuk ketentraman masyarakat,” kata Tarmizi.

__________________________________

Kontributor Aceh: Habil Razali