Ironi Retreat Kepala Daerah: Minim Manfaat di Tengah Efisiensi Anggaran

Suara.com - Pemerintah menggelar retreat bagi ratusan kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia. Digelar di Akademi Militer Magelang, acara ini dinilai minim manfaat dan bertolak belakang dengan efisiensi anggaran.

MELANTIK sejumlah bupati dan wakil bupati terpilih, Gubernur Aceh Muzakir Manaf selalu menitipkan pesan di akhir pidato agar mereka bersiap mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, pada 21-28 Februari 2025.

Sementara wakil bupati disebut hanya ikut saat penutupan dan pengarahan Presiden Prabowo Subianto pada 28 Februari.

“Mungkin besok sudah bisa berangkat,” kata Muzakir Manaf ketika melantik Mukhlis dan Razuardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Selasa (18/2/2025) malam.

Pelantikan kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024 digelar lebih awal dan khusus di Aceh. Sedangkan daerah lain, pelantikan akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari 2025. Esoknya, mereka akan mengikuti retreat di Magelang.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan retreat tersebut bagian dari pembekalan kepala daerah, yang dulu juga rutin digelar. Pembekalan ini dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan.

“Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah,” kata Bima Arya.

Menurutnya, retreat ini termasuk ringkas. Sebab, pembekalan di Kementerian Dalam Negeri biasanya digelar hingga dua pekan. “Sekarang ini semua dipangkas menjadi tujuh hari. Tadinya bahkan acara Magelang ini direncanakan 14 hari,” ujarnya.

Bima menuturkan setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

"Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana," tuturnya.

Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan. Masih menurut Bima, kegiatan retreat kepala daerah tidak bisa dilakukan secara daring.

"Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, 'Oh kita tinggal kontak', nyambung," katanya.

Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran

Retreat kepala daerah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan menilai kegiatan itu bertentangan dengan Instruksi Presiden 1/2025 mengenai efisiensi anggaran.

“Karena penguatan kapasitas kepala daerah yang masif justru tidak efektif,” kata Misbah dalam diskusi virtual Retreat Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi, Selasa (18/2).

“Karena penguatan kapasitas kepala daerah bisa dilakukan berdasarkan zona daerah sehingga lebih kontekstual dan efektif.”

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman juga mengkritik retreat ini. Ia menilai kegiatan tersebut tidak efektif di tengah situasi efisiensi anggaran.

“Retreat ini memberikan beban tersendiri bagi kepala daerah terpilih. Mereka harus mengeluarkan ongkos untuk perjalanan, dan itu tentu berlawan dengan Inpres 1/2025,” katanya.

Jika retreat kepala daerah bertujuan untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, Herman melihat akar masalahnya justru di sejumlah kebijakan strategis level nasional. “Misalnya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemda dengan undang-undang sektoral yang lain,” kata Herman.

“Kenapa hal-hal ini yang tidak disorot untuk mengatasi persoalan yang terkait hubungan pusat dan daerah.”

Pemerintahan Sipil, Bukan Militer

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mendorong agar retreat kepala daerah dibatalkan. Sebab, menurutnya, acara ini lebih menekankan supaya kepala daerah memahami pemerintah pusat, bukan sebaliknya.

“Ada semacam arahan sentralisme, di mana pemerintah pusat yang harus disukseskan programnya oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah belum tentu dibantu pemerintah pusat untuk menyukseskan program-program mereka di daerahnya masing-masing,” kata Ray.

Selain itu, Roy menilai nuansa militerisme dalam retreat ini sangat kuat, yang tidak relevan dengan pengelolaan pemerintahan sipil. Sebab, yang paling penting dalam pengelolaan pemerintahan adalah good governance atau tata kelola yang baik.

“Pengelolaan pemerintahan itu dilakukan dengan mekanisme yang kulturnya adalah sipil, bukan militer,” terang Ray.

Menurut Ray, materi yang disampaikan dalam retreat itu tidak mendukung untuk menuju tata kelola yang baik, seperti antikorupsi, meningkatkan partisipasi publik, dialog dengan publik, hingga transparan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. “Saya rasa nggak ada,” katanya.

Minim Manfaat, Nihil Bukti di Kementerian

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina memandang pemerintah sejatinya meniadakan kegiatan yang minim manfaat bagi publik di tengah kondisi pemangkasan anggaran. Ini kebijakan yang sangat kontradiktif.

“Bahkan untuk pendidikan dasar saja pemerintah memangkas anggaran. Seharusnya pemerintah juga meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaat, apalagi tidak berkaitan dengan kepentingan publik secara umum,” kata Almas.

Menurut Almas, efektivitas retreat yang pernah dilakukan sebelumnya untuk kementerian dan lembaga tidak terlihat. Sebab, antarkementerian memberikan pernyataan kontradiktif yang tidak saling mendukung di isu efisiensi anggaran.

“Strategi pemerintah membangun bonding, kekompakan, mengharmoniskan kebijakan pusat daerah dengan strategi menyelenggarakan retreat ternyata kemarin membuahkan hasil banyak mis-nya,” kata Almas.

____________________________________

Kontributor Aceh: Habil Razali