Ironi Retreat Kepala Daerah: Minim Manfaat di Tengah Efisiensi Anggaran
Home > Detail

Ironi Retreat Kepala Daerah: Minim Manfaat di Tengah Efisiensi Anggaran

Erick Tanjung

Rabu, 19 Februari 2025 | 15:15 WIB

Suara.com - Pemerintah menggelar retreat bagi ratusan kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia. Digelar di Akademi Militer Magelang, acara ini dinilai minim manfaat dan bertolak belakang dengan efisiensi anggaran.

MELANTIK sejumlah bupati dan wakil bupati terpilih, Gubernur Aceh Muzakir Manaf selalu menitipkan pesan di akhir pidato agar mereka bersiap mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, pada 21-28 Februari 2025.

Sementara wakil bupati disebut hanya ikut saat penutupan dan pengarahan Presiden Prabowo Subianto pada 28 Februari.

“Mungkin besok sudah bisa berangkat,” kata Muzakir Manaf ketika melantik Mukhlis dan Razuardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Selasa (18/2/2025) malam.

Pelantikan kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024 digelar lebih awal dan khusus di Aceh. Sedangkan daerah lain, pelantikan akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari 2025. Esoknya, mereka akan mengikuti retreat di Magelang.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan retreat tersebut bagian dari pembekalan kepala daerah, yang dulu juga rutin digelar. Pembekalan ini dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan.

“Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah,” kata Bima Arya.

Menurutnya, retreat ini termasuk ringkas. Sebab, pembekalan di Kementerian Dalam Negeri biasanya digelar hingga dua pekan. “Sekarang ini semua dipangkas menjadi tujuh hari. Tadinya bahkan acara Magelang ini direncanakan 14 hari,” ujarnya.

Bima menuturkan setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (Suara.com/Fakhri)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (Suara.com/Fakhri)

Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

"Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana," tuturnya.

Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan. Masih menurut Bima, kegiatan retreat kepala daerah tidak bisa dilakukan secara daring.

"Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, 'Oh kita tinggal kontak', nyambung," katanya.

Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran

Retreat kepala daerah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan menilai kegiatan itu bertentangan dengan Instruksi Presiden 1/2025 mengenai efisiensi anggaran.

“Karena penguatan kapasitas kepala daerah yang masif justru tidak efektif,” kata Misbah dalam diskusi virtual Retreat Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi, Selasa (18/2).

“Karena penguatan kapasitas kepala daerah bisa dilakukan berdasarkan zona daerah sehingga lebih kontekstual dan efektif.”

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman juga mengkritik retreat ini. Ia menilai kegiatan tersebut tidak efektif di tengah situasi efisiensi anggaran.

“Retreat ini memberikan beban tersendiri bagi kepala daerah terpilih. Mereka harus mengeluarkan ongkos untuk perjalanan, dan itu tentu berlawan dengan Inpres 1/2025,” katanya.

Gladi bersih pelantikan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 20 Februari mendatang. (Suara.com/Fakhri)
Gladi bersih pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta. (Suara.com/Fakhri)

Jika retreat kepala daerah bertujuan untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, Herman melihat akar masalahnya justru di sejumlah kebijakan strategis level nasional. “Misalnya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemda dengan undang-undang sektoral yang lain,” kata Herman.

“Kenapa hal-hal ini yang tidak disorot untuk mengatasi persoalan yang terkait hubungan pusat dan daerah.”

Pemerintahan Sipil, Bukan Militer

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mendorong agar retreat kepala daerah dibatalkan. Sebab, menurutnya, acara ini lebih menekankan supaya kepala daerah memahami pemerintah pusat, bukan sebaliknya.

“Ada semacam arahan sentralisme, di mana pemerintah pusat yang harus disukseskan programnya oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah belum tentu dibantu pemerintah pusat untuk menyukseskan program-program mereka di daerahnya masing-masing,” kata Ray.

Selain itu, Roy menilai nuansa militerisme dalam retreat ini sangat kuat, yang tidak relevan dengan pengelolaan pemerintahan sipil. Sebab, yang paling penting dalam pengelolaan pemerintahan adalah good governance atau tata kelola yang baik.

“Pengelolaan pemerintahan itu dilakukan dengan mekanisme yang kulturnya adalah sipil, bukan militer,” terang Ray.

Menurut Ray, materi yang disampaikan dalam retreat itu tidak mendukung untuk menuju tata kelola yang baik, seperti antikorupsi, meningkatkan partisipasi publik, dialog dengan publik, hingga transparan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. “Saya rasa nggak ada,” katanya.

Minim Manfaat, Nihil Bukti di Kementerian

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina memandang pemerintah sejatinya meniadakan kegiatan yang minim manfaat bagi publik di tengah kondisi pemangkasan anggaran. Ini kebijakan yang sangat kontradiktif.

“Bahkan untuk pendidikan dasar saja pemerintah memangkas anggaran. Seharusnya pemerintah juga meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaat, apalagi tidak berkaitan dengan kepentingan publik secara umum,” kata Almas.

Menurut Almas, efektivitas retreat yang pernah dilakukan sebelumnya untuk kementerian dan lembaga tidak terlihat. Sebab, antarkementerian memberikan pernyataan kontradiktif yang tidak saling mendukung di isu efisiensi anggaran.

“Strategi pemerintah membangun bonding, kekompakan, mengharmoniskan kebijakan pusat daerah dengan strategi menyelenggarakan retreat ternyata kemarin membuahkan hasil banyak mis-nya,” kata Almas.

____________________________________

Kontributor Aceh: Habil Razali


Terkait

Pesan Mendesak dari Presiden Palestina untuk Presiden Prabowo: Ada Apa?
Selasa, 18 Maret 2025 | 21:02 WIB

Pesan Mendesak dari Presiden Palestina untuk Presiden Prabowo: Ada Apa?

Utusan Palestina bertemu Presiden Prabowo, serahkan surat dari Mahmoud Abbas. Isinya hubungan bilateral, situasi Palestina, dan apresiasi dukungan Indonesia.

Apa Itu IHSG? Anjloknya Bikin Heboh, Tapi Prabowo Dulu Cuek Saja: Rakyat Desa Nggak Punya Saham!
Selasa, 18 Maret 2025 | 17:47 WIB

Apa Itu IHSG? Anjloknya Bikin Heboh, Tapi Prabowo Dulu Cuek Saja: Rakyat Desa Nggak Punya Saham!

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan. Bahkan, mencapai angka 7 persen pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025).

Rapat RUU TNI di Hotel Mewah Dikritik, Utut Adianto Beri Pembelaan
Sabtu, 15 Maret 2025 | 18:11 WIB

Rapat RUU TNI di Hotel Mewah Dikritik, Utut Adianto Beri Pembelaan

DPR dikritik karena rapat RUU TNI di hotel mewah saat efisiensi anggaran. Ketua Komisi I membela diri, membandingkan dengan rapat RUU lain di hotel mewah.

Terbaru
RUU TNI Izinkan Militer Jadi Jaksa Agung, Sejarah Kelam Terulang?
polemik

RUU TNI Izinkan Militer Jadi Jaksa Agung, Sejarah Kelam Terulang?

Selasa, 18 Maret 2025 | 18:32 WIB

TNI dididik menjadi prajurit pertahanan negara. Sehingga mereka tidak memiliki kompetensi untuk menjadi jaksa.

Pembungkaman di Balik Protes Rapat Tertutup RUU TNI: Mengapa Masyarakat Sipil Dikriminalisasi? polemik

Pembungkaman di Balik Protes Rapat Tertutup RUU TNI: Mengapa Masyarakat Sipil Dikriminalisasi?

Selasa, 18 Maret 2025 | 16:45 WIB

Mereka dilaporkan ke Polda dan mengalami teror. Lantas, mengapa pemerintah dan DPR justru terkesan seolah anti pada transparansi?

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan? polemik

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?

Selasa, 18 Maret 2025 | 12:08 WIB

Student loan ini bukan solusi, tapi jebakan baru atau modus baru komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, kata Ubaid.

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit? polemik

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," ujar Joko.

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya? polemik

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya?

Senin, 17 Maret 2025 | 12:44 WIB

Hanya indikator inflasi yang bisa dijadikan salah satu penguat. Tapi sebagian besar indikator tidak mengarah kesiapan untuk melakukan redenominasi secara makro, kata Eko.

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil polemik

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil

Senin, 17 Maret 2025 | 10:20 WIB

Prabowo sempat menyatakan akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan uangnya secara diam-diam.

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat nonfiksi

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:00 WIB

Film ini mengisahkan Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang meninggalkan bumi untuk ikut serta dalam misi kolonisasi ke planet es, Nilfheim.