Menakar Peluang Gibran di 2029 dan Mimpi Koalisi Permanen Prabowo
Home > Detail

Menakar Peluang Gibran di 2029 dan Mimpi Koalisi Permanen Prabowo

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Selasa, 18 Februari 2025 | 19:05 WIB

Suara.com - KETUA DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat meyakini politik bersifat dinamis. Dia ragu wacana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sebagai koalisi permanen akan terealisasi di Pilpres 2029.

“Kita akan lihat apakah semua partai konsisten empat tahun lagi mengusung Prabowo di Pilpres 2029,” ucap Djarot kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Koalisi Indonesia Maju atau KIM merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Partai-partai yang tergabung di dalamnya di antaranya; Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Gelora, Prima dan Garuda.

Setelah terpilih di Pilpres 2024, Prabowo lalu mengubah KIM menjadi KIM Plus. Perubahan nama itu menyusul masuknya sejumlah partai politik ke dalam pemerintahan yang sebelumnya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PKS, NasDem dan PKB adalah tiga partai politik pendukung Anies-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang memutuskan masuk ke dalam KIM Plus. Sedangkan partai politik pendukung Ganjar-Mahfud yang ikut bergabung dalam KIM Plus, yakni PPP dan Perindo.

Tak lama setelah pemerintahan berjalan 100 hari, Prabowo lalu berwacana menjadikan KIM Plus sebagai koalisi permanen. Niat itu disampaikan saat bertemu para ketua umum partai politik anggota KIM Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

Sementara sehari sebelumnya pada 13 Februari 2025, Gerindra yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) mengamanatkan Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2029. KLB Partai Gerindra itu digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Instagram/gibran_rakabuming)
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (IG/gibran_rakabuming)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menjadi dasar Djarot ragu akan konsistensi partai politik koalisi permanen. Sebab setelah adanya putusan MK tersebut semua partai politik memiliki peluang untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri pada Pilpres 2029.

“Hampir mustahil kalau Pilpres 2029 hanya diikuti calon tunggal,” katanya.

Tak Ada Koalisi Permanen

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi sependapat dengan Djarot. Dia menyebut memang tidak ada ikatan permanen dalam politik. Setidaknya sejarah telah membuktikan itu sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, hingga Jokowi.

“Sejarah koalisi kita mulai dari Megawati, SBY, Jokowi itu kan selalu berubah komposisinya,” jelas Asrinaldi kepada Suara.com, Selasa (18/2).

Politik di Indonesia, kata Asrinaldi, umumnya hanya berkutat soal kepentingan yang bisa didapat dari kekuasaan. Sehingga keberadaan koalisi permanen sebagaimana diwacanakan Prabowo itu kecil kemungkinan terjadi.

“Politik kita ini tidak ada yang baku. Sangat cair sekali, apalagi presidential threshold sudah dihapus,” tuturnya.

Asrinaldi memprediksi manuver politik dari partai-partai anggota KIM Plus mungkin saja terjadi menjelang Pilpres 2029. Apalagi jika keberadaan mereka di dalam pemerintahan justru dianggap merugikan partai.

Kasus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia adalah contohnya. Di mana Bahlil yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi bulan-bulan di balik kebijakan pemerintah yang sempat melarang pengecer menjual LPG bersubsidi 3 kg.

Padahal, kata Asrinaldi, kebijakan Kemeneterian ESDM terkait larangan pengecer menjual LPG 3 kg itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan dan seizin Prabowo sebagai presiden. Jika pola ‘kambing hitam’ semacam itu terus berulang, Asrinaldi memprediksi potensi pecahnya KIM Plus bisa saja terjadi lebih cepat.

“Menteri-menteri itu akan menolak untuk pasang badan. Karena rugi dia menjelang 2029,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyalami para menteri sebelum memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww]
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami para menteri sebelum memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta. [Antara/Hafidz Mubarak A/aww]

Sementara dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai koalisi permanen mungkin saja terjadi. Tetapi sebatas hingga 2029. Setidaknya, kata Adi, hal itu tercermin dari pernyataan politik NasDem dan PKS.

“Tapi kalau bicara tentang 2029-2034 ketika Prabowo misalnya maju untuk kedua kalinya, belum tentu Nasdem dan PKS itu akan bersama,” ujar Adi kepada Suara.com.

Adi menilai NasDem dan PKS besar kemungkinan justru akan kembali mengusung Anies di Pilpres 2029. Keuntungan di balik coattail effect atau pengaruh ekor jas adalah salah satu pertimbangan yang mungkin diambil kedua partai tersebut. Terlebih menurut Adi coattail effect itu juga telah dirasakan NasDem dan PKS ketika mengusung Anies di Pilpres 2019.

“Apalagi tradisi politik kita yang kalah pun diajak bergabung. Jadi PKS dan NasDem sekalipun nanti misalnya mengusung jagoan sendiri mereka tidak takut tidak diajak masuk ke dalam pemerintahan,” bebernya.

Bagaimana Peluang Gibran di Pilpres 2029?

Adi menilai Gibran merupakan salah satu figur yang berpotensi menjadi rival Prabowo di Pilpres 2029. Popularitasnya sebagai wakil presiden adalah modal besar yang dimiliki.

Terlebih kemungkinan Gibran dipilih kembali oleh Prabowo sebagai wakil presiden di Pilpres 2029 kecil kemungkinan terjadi. Sebab sejarah di Indonesia belum pernah ada wakil presiden yang kembali maju bersama presiden sebelumnya.

Sejarah justru mencatat wakil presiden maju dan menjadi rival presiden. Jusuf Kalla (JK) adalah contohnya. Di mana pada Pilpres 2009 JK yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden SBY maju bersama Wiranto.

“Saya kira Gibran punya segalanya, popularitas, masih muda, didukung Jokowi. Tentu itu menjadi magnet bagi Gibran untuk memperhitungkan maju dan ini momen yang pas,” ungkap Adi. “Tinggal mencari dukungan partai politik saja kira-kira begitu.”

Kendati demikian, tidak mudah bagi Gibran jika menjadi rival Prabowo di Pilpres 2029. Apalagi di tengah pengaruh Jokowi atau ayahnya yang tidak lagi signifikan selaku mantan presiden.

“Di 2029 pengaruh terbesar the one and only tentu ada pada Prabowo Subianto. Sedangkan Jokowi yang telah paripurna saya kira sudah tak signifikan lagi. Sudah menjadi kecenderungan di negara ini presiden petahana posisinya pasti powerfull dan itu akan terjadi pada Prabowo di 2029,” pungkasnya.


Terkait

Fakta Bank Emas Indonesia, Ternyata Bukan Hal Baru
Kamis, 20 Februari 2025 | 19:05 WIB

Fakta Bank Emas Indonesia, Ternyata Bukan Hal Baru

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan bank emas atau bullion bank.

Mendadak Prabowo Kumpulkan Para Hakim di Istana, Ada Apa?
Kamis, 20 Februari 2025 | 16:16 WIB

Mendadak Prabowo Kumpulkan Para Hakim di Istana, Ada Apa?

Para hakim berbaris rapi datang ke Istana dengan mengenakan pakaian batik

Profesi Mentereng Andre Yakub, Eks Suami Iqlima Kim 'Cawe-Cawe' di Konflik Hotman Paris vs Razman Arif
Kamis, 20 Februari 2025 | 15:35 WIB

Profesi Mentereng Andre Yakub, Eks Suami Iqlima Kim 'Cawe-Cawe' di Konflik Hotman Paris vs Razman Arif

Menurut Andre Yakub, Iqlima Kim yang kini menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik juga menerima ancaman.

Terbaru
Reshuffle Perdana Prabowo: Hanya 'Jalur Aman', Menteri Partai Tak Tersentuh?
polemik

Reshuffle Perdana Prabowo: Hanya 'Jalur Aman', Menteri Partai Tak Tersentuh?

Kamis, 20 Februari 2025 | 14:49 WIB

Riset Celios soal menteri yang berkinerja paling buruk dan layak diganti; Natalius Pigai, Budi Arie Setiadi, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, dan Yandri Susanto.

Menanti Babak Baru! Bongkar Sindikat Pemalsuan 260 Sertifikat di Pagar Laut Tangerang polemik

Menanti Babak Baru! Bongkar Sindikat Pemalsuan 260 Sertifikat di Pagar Laut Tangerang

Kamis, 20 Februari 2025 | 08:15 WIB

Terbitnya sertifikat itu artinya ada manipulasi besar-besaran dan sudah sewajarnya oknum-oknum BPN ditersangkakan, kata Fickar.

Merekrut Santri Jadi Polisi, Mampukah Poles Citra Institusi Polri? polemik

Merekrut Santri Jadi Polisi, Mampukah Poles Citra Institusi Polri?

Rabu, 19 Februari 2025 | 19:00 WIB

Menurutnya, santri memiliki pendidikan keimanan yang kuat. Dengan itu, mereka dianggap lebih tahan terhadap godaan.

Ironi Retreat Kepala Daerah: Minim Manfaat di Tengah Efisiensi Anggaran polemik

Ironi Retreat Kepala Daerah: Minim Manfaat di Tengah Efisiensi Anggaran

Rabu, 19 Februari 2025 | 15:15 WIB

Retreat ini memberikan beban tersendiri bagi kepala daerah, mereka harus mengeluarkan ongkos untuk perjalanan, dan itu tentu berlawan dengan Inpres 1/2025, kata Herman.

Di Balik Penolakan Makan Gratis di Papua: Ketimpangan Pendidikan dan Trauma Konflik polemik

Di Balik Penolakan Makan Gratis di Papua: Ketimpangan Pendidikan dan Trauma Konflik

Rabu, 19 Februari 2025 | 13:37 WIB

Kami menilai bahwa program MBG bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan di Tanah Papua, kata Ubaid.

Di Balik Tuntutan THR: Mengapa Hubungan Kemitraan Pengemudi Ojol Bermasalah? polemik

Di Balik Tuntutan THR: Mengapa Hubungan Kemitraan Pengemudi Ojol Bermasalah?

Rabu, 19 Februari 2025 | 08:16 WIB

Menteri Ketenagakerjaan mengklaim "sudah ada titik terang." Namun, bagi para pengemudi, kepastian itu masih samar.

Hotel Merugi Rp24,5 Triliun, Efisiensi Anggaran Prabowo Ancam PHK Massal? polemik

Hotel Merugi Rp24,5 Triliun, Efisiensi Anggaran Prabowo Ancam PHK Massal?

Selasa, 18 Februari 2025 | 16:03 WIB

industri perhotelan berpotensi mengalami kerugian Rp24,5 triliun, imbas dari pemangkasan anggaran pemerintah.