Hotel Merugi Rp24,5 Triliun, Efisiensi Anggaran Prabowo Ancam PHK Massal?

Suara.com - Pengusaha industri perhotelan mau tak mau harus memutar otak menghadapi efek domino dari efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Sektor pariwisata, khususnya perhotelan salah satu pihak yang terimbas atas kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto.

KETUA Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan industri perhotelan berpotensi mengalami kerugian Rp24,5 triliun. Sebab, 40 persen pangsa pasar hotel bintang tiga hingga lima berasal dari kementerian dan lembaga dari penggunaan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

Hariyadi mengungkapkan, pasca Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 diumumkan pada 22 Januari, reservasi MICE dari kementerian/lembaga sudah tidak ada lagi.

CEO Archipelago, John Flood menyayangkan kebijakan itu disampaikan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Archipelago adalah manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara. Dengan adanya pemberitahuan di awal, setidaknya mereka membuat perencanaan untuk menghadapi hal itu.

"Dan menyesuaikan strategi dengan lebih efektif," kata John kepada Suara.com beberapa waktu lalu.

Okupansi dari kementerian/lembaga mengalami penurunan. Di sejumlah hotel yang dikelola Archipelago telah terjadi pembatalan reservasi untuk kebutuhan MICE dari kementerian/lembaga.

Paling terdampak adalah hotel mereka yang berada di wilayah pusat politik dan administrasi pemerintahan seperti di Jakarta. Setidaknya di kawasan tersebut pangsa pasar dari kementerian/lembaga berkisar antara 10-40 persen.

Keputusan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun semakin menjadi tantangan karena kebutuhan untuk jasa hotel mulai sepi. Dampak yang sudah mulai terasa ke bagian keuangan dan operasional hotel. Selain itu, mitra hotel juga terkena dampak.

"Pemasok kami dan banyak bisnis pendukung lainnya yang bergantung," ujar John.

Untuk menghadapi situasi ini, hotel-hotel meningkatkan strategi pemasarannya demi menarik lebih banyak pengguna jasa dari non-pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan diversifikasi (menghindari ketergantungan) basis klien agar lebih banyak pengguna jasa dari korporat dan sektor lain yang tidak terdampak dari efisiensi anggaran pemerintah.

"Strategi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas operasional kami dan terus memberikan layanan terbaik meskipun ada tantangan saat ini," kata John.

John juga berharap ada kebijakan yang mendukung dari pemerintah, seperti keringanan pajak sementara dan upaya meningkatkan pemasaran pariwisata domestik, dan internasional.

Selain itu, katanya, memfasilitasi penerbangan langsung internasional ke destinasi sekunder yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendistribusikan manfaat pariwisata secara lebih luas.

"Serta mempromosikan beragam pasar pariwisata seperti ekowisata dan wisata budaya akan membantu menstabilkan industri perhotelan meskipun ada penyesuaian fiskal," tuturnya.

Penurunan tingkat okupansi dari kementerian/lembaga turut diamini sejumlah pengurus PHRI di berbagai wilayah. Pembatalan reservasi, khususnya kebutuhan MICE dan kamar telah terjadi. Hal itu kemudian mengakibatkan kerugian.

Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi mengungkapkan kerugiaan bisnis perhotelan di wilayahnya mencapai Rp12,8 miliar pada Februari 2025.

Sekretaris PHRI Sumatera Barat, Elvis Syarif turut mengeluhkan hal yang sama. Di wilayahnya, pengusaha hotel mengalami penurunan okupansi yang tergolong ekstrem, yakni 50-60 persen. Padahal bisnis mereka baru mulai membaik pada 2023 setelah pandemi Covid-19.

"Masuk 2024 sedikit bernafas, tapi sekarang muncul lagi dengan kebijakan ini. Nah ini membuat drop lagi. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Itu harapan kami," kata Elvis.

PHRI Sumatera Barat memiliki 97 hotel yang menjadi anggotanya. Menurutnya jika hal tersebut terus terjadi bakal mengancam nasib ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya di industri perhotelan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tidak menutup kemungkian bakal terjadi.

Menanggapi situasi itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan akan membahas lebih lanjut dengan PHRI.

"Kami belum mengkaji lebih lanjut, kami akan membahasnya dengan PHRI mengenai hal ini," kata Widi di Jakarta, Minggu (16/2).

Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah menyebut situasi yang dialami industri perhotelan dapat berdampak luas. Selain potensi gelombang PHK juga berdampak ke sektor lain yang dapat memberikan tekanan perekonomian daerah, khususnya di daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. Apalagi untuk daerah yang potensi terbesarnya dari penerimaan pajak industri hotel dan restoran.

"Jika hotel mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, maka setoran pajak ke kas daerah juga akan berkurang. Pada gilirannya bisa berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan layanan publik," kata Imaduddin kepada Suara.com, Selasa (18/2).

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, secara umum dampak dari efisiensi anggaran ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dia menilai kebijakan efisiensi dilakukan secara brutal justru mengganggu program pemerintah sendiri.

"Jadi khawatirnya Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan efisiensi ini justru di banyak daerah, kementerian lembaga turun perputaran uang, turun pertumbuhan ekonomi," kata Bhima kepada Suara.com.

Peneliti Indef Eko Listiyanto menuturkan, pihak terdampak lainnya adalah industri transportasi khususnya penerbangan. Karena efisiensi ini juga memotong angaran perjalanan dinas. Kemudian percetakan dan alat tulis.

Dia mempertanyakan tujuan dari efisiensi anggaran Prabowo. Sebagaimana disampaikan pemerintah, efisiensi disebut dapat menghemat anggaran senilai Rp306 triliun. Pemerintah perlu menjelaskan penggunaannya.

"Kan yang terdengarnya untuk makan bergizi gratis atau MBG. Tapi MBG kan katanya tambahannya Rp100 triliun, sehingga yang lainnya untuk apa itu harus dijelaskan," kata Eko kepada Suara.com.

Imaduddin menyarankan agar efisiensi anggaran tidak menyebabkan kontraksi ekonomi yang berlebihan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus selektif dalam melaksanakan efisiensi.

"Alih-alih pemotongan seragam, pemerintah perlu memilah belanja mana yang benar-benar bersifat konsumtif dan mana yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian," ujar Imaduddin.

Misalnya, kata dia, efisiensi bisa difokuskan pada kegiatan seremonial yang tidak esensial, tetapi tetap mempertimbangkan belanja strategis seperti MICE yang memiliki dampak luas pada sektor lain.

Terkait situasi yang dihadapi industri perhotelan, pemerintah dapat mendorong pengalihan anggaran ke program sektor pariwisata. Misalnya memberikan insentif pajak bagi hotel yang terdampak.

"Terakhir, jika efisiensi anggaran ternyata berdampak negatif yang lebih besar dari perkiraan awal, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme revisi atau relaksasi aturan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan perekonomian dalam jangka panjang," tandasnya.