Hotel Merugi Rp24,5 Triliun, Efisiensi Anggaran Prabowo Ancam PHK Massal?
Home > Detail

Hotel Merugi Rp24,5 Triliun, Efisiensi Anggaran Prabowo Ancam PHK Massal?

Erick Tanjung | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Selasa, 18 Februari 2025 | 16:03 WIB

Suara.com - Pengusaha industri perhotelan mau tak mau harus memutar otak menghadapi efek domino dari efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Sektor pariwisata, khususnya perhotelan salah satu pihak yang terimbas atas kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto.

KETUA Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan industri perhotelan berpotensi mengalami kerugian Rp24,5 triliun. Sebab, 40 persen pangsa pasar hotel bintang tiga hingga lima berasal dari kementerian dan lembaga dari penggunaan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

Hariyadi mengungkapkan, pasca Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 diumumkan pada 22 Januari, reservasi MICE dari kementerian/lembaga sudah tidak ada lagi.

CEO Archipelago, John Flood menyayangkan kebijakan itu disampaikan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Archipelago adalah manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara. Dengan adanya pemberitahuan di awal, setidaknya mereka membuat perencanaan untuk menghadapi hal itu.

"Dan menyesuaikan strategi dengan lebih efektif," kata John kepada Suara.com beberapa waktu lalu.

Okupansi dari kementerian/lembaga mengalami penurunan. Di sejumlah hotel yang dikelola Archipelago telah terjadi pembatalan reservasi untuk kebutuhan MICE dari kementerian/lembaga.

Ilustrasi hotel dan restoran. [Ist]
Ilustrasi hotel dan restoran. [Ist]

Paling terdampak adalah hotel mereka yang berada di wilayah pusat politik dan administrasi pemerintahan seperti di Jakarta. Setidaknya di kawasan tersebut pangsa pasar dari kementerian/lembaga berkisar antara 10-40 persen.

Keputusan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun semakin menjadi tantangan karena kebutuhan untuk jasa hotel mulai sepi. Dampak yang sudah mulai terasa ke bagian keuangan dan operasional hotel. Selain itu, mitra hotel juga terkena dampak.

"Pemasok kami dan banyak bisnis pendukung lainnya yang bergantung," ujar John.

Untuk menghadapi situasi ini, hotel-hotel meningkatkan strategi pemasarannya demi menarik lebih banyak pengguna jasa dari non-pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan diversifikasi (menghindari ketergantungan) basis klien agar lebih banyak pengguna jasa dari korporat dan sektor lain yang tidak terdampak dari efisiensi anggaran pemerintah.

"Strategi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas operasional kami dan terus memberikan layanan terbaik meskipun ada tantangan saat ini," kata John.

John juga berharap ada kebijakan yang mendukung dari pemerintah, seperti keringanan pajak sementara dan upaya meningkatkan pemasaran pariwisata domestik, dan internasional.

Selain itu, katanya, memfasilitasi penerbangan langsung internasional ke destinasi sekunder yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendistribusikan manfaat pariwisata secara lebih luas.

"Serta mempromosikan beragam pasar pariwisata seperti ekowisata dan wisata budaya akan membantu menstabilkan industri perhotelan meskipun ada penyesuaian fiskal," tuturnya.

Penurunan tingkat okupansi dari kementerian/lembaga turut diamini sejumlah pengurus PHRI di berbagai wilayah. Pembatalan reservasi, khususnya kebutuhan MICE dan kamar telah terjadi. Hal itu kemudian mengakibatkan kerugian.

Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi mengungkapkan kerugiaan bisnis perhotelan di wilayahnya mencapai Rp12,8 miliar pada Februari 2025.

Sekretaris PHRI Sumatera Barat, Elvis Syarif turut mengeluhkan hal yang sama. Di wilayahnya, pengusaha hotel mengalami penurunan okupansi yang tergolong ekstrem, yakni 50-60 persen. Padahal bisnis mereka baru mulai membaik pada 2023 setelah pandemi Covid-19.

"Masuk 2024 sedikit bernafas, tapi sekarang muncul lagi dengan kebijakan ini. Nah ini membuat drop lagi. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Itu harapan kami," kata Elvis.

PHRI Sumatera Barat memiliki 97 hotel yang menjadi anggotanya. Menurutnya jika hal tersebut terus terjadi bakal mengancam nasib ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya di industri perhotelan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tidak menutup kemungkian bakal terjadi.

Ilustrasi kamar hotel. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.
Ilustrasi kamar hotel. [Antara/Fikri Yusuf/aww]

Menanggapi situasi itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan akan membahas lebih lanjut dengan PHRI.

"Kami belum mengkaji lebih lanjut, kami akan membahasnya dengan PHRI mengenai hal ini," kata Widi di Jakarta, Minggu (16/2).

Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah menyebut situasi yang dialami industri perhotelan dapat berdampak luas. Selain potensi gelombang PHK juga berdampak ke sektor lain yang dapat memberikan tekanan perekonomian daerah, khususnya di daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. Apalagi untuk daerah yang potensi terbesarnya dari penerimaan pajak industri hotel dan restoran.

"Jika hotel mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, maka setoran pajak ke kas daerah juga akan berkurang. Pada gilirannya bisa berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan layanan publik," kata Imaduddin kepada Suara.com, Selasa (18/2).

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, secara umum dampak dari efisiensi anggaran ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dia menilai kebijakan efisiensi dilakukan secara brutal justru mengganggu program pemerintah sendiri.

"Jadi khawatirnya Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan efisiensi ini justru di banyak daerah, kementerian lembaga turun perputaran uang, turun pertumbuhan ekonomi," kata Bhima kepada Suara.com.

Peneliti Indef Eko Listiyanto menuturkan, pihak terdampak lainnya adalah industri transportasi khususnya penerbangan. Karena efisiensi ini juga memotong angaran perjalanan dinas. Kemudian percetakan dan alat tulis.

Dia mempertanyakan tujuan dari efisiensi anggaran Prabowo. Sebagaimana disampaikan pemerintah, efisiensi disebut dapat menghemat anggaran senilai Rp306 triliun. Pemerintah perlu menjelaskan penggunaannya.

"Kan yang terdengarnya untuk makan bergizi gratis atau MBG. Tapi MBG kan katanya tambahannya Rp100 triliun, sehingga yang lainnya untuk apa itu harus dijelaskan," kata Eko kepada Suara.com.

Imaduddin menyarankan agar efisiensi anggaran tidak menyebabkan kontraksi ekonomi yang berlebihan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus selektif dalam melaksanakan efisiensi.

"Alih-alih pemotongan seragam, pemerintah perlu memilah belanja mana yang benar-benar bersifat konsumtif dan mana yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian," ujar Imaduddin.

Misalnya, kata dia, efisiensi bisa difokuskan pada kegiatan seremonial yang tidak esensial, tetapi tetap mempertimbangkan belanja strategis seperti MICE yang memiliki dampak luas pada sektor lain.

Terkait situasi yang dihadapi industri perhotelan, pemerintah dapat mendorong pengalihan anggaran ke program sektor pariwisata. Misalnya memberikan insentif pajak bagi hotel yang terdampak.

"Terakhir, jika efisiensi anggaran ternyata berdampak negatif yang lebih besar dari perkiraan awal, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme revisi atau relaksasi aturan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan perekonomian dalam jangka panjang," tandasnya.


Terkait

Rapat RUU TNI di Hotel Mewah Dikritik, Utut Adianto Beri Pembelaan
Sabtu, 15 Maret 2025 | 18:11 WIB

Rapat RUU TNI di Hotel Mewah Dikritik, Utut Adianto Beri Pembelaan

DPR dikritik karena rapat RUU TNI di hotel mewah saat efisiensi anggaran. Ketua Komisi I membela diri, membandingkan dengan rapat RUU lain di hotel mewah.

Mundurnya Pengangkatan CPNS dan PPPK Pertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah
Kamis, 13 Maret 2025 | 16:11 WIB

Mundurnya Pengangkatan CPNS dan PPPK Pertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah

DPR memundurkan pengangkatan CPNS 2025 ke Oktober 2025, PPPK ke Maret 2026, karena keterbatasan keuangan daerah. Prioritas: CPNS pengganti PNS pensiun. PPPK bertahap.

Kemenpar Pastikan UKT di Poltekpar Tidak Naik Meski Ada Efisiensi Anggaran: Masih Rp2,05 Juta per Semester
Rabu, 12 Maret 2025 | 21:39 WIB

Kemenpar Pastikan UKT di Poltekpar Tidak Naik Meski Ada Efisiensi Anggaran: Masih Rp2,05 Juta per Semester

Andar menyebutkan kalau setiap Poltekpar punya Kemenpar telah dilengkapi dengan fasilitas yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Efisiensi Anggaran Daerah: Mendagri Bentuk Tim 'Mata-Mata', Sewaktu-waktu Bisa Turun Memantau
Jum'at, 07 Maret 2025 | 14:59 WIB

Efisiensi Anggaran Daerah: Mendagri Bentuk Tim 'Mata-Mata', Sewaktu-waktu Bisa Turun Memantau

"Tim Mendagri akan bergerak secara random ke daerah-daerah untuk melihat efisiensi," kata Tito

Terbaru
RUU TNI Izinkan Militer Jadi Jaksa Agung, Sejarah Kelam Terulang?
polemik

RUU TNI Izinkan Militer Jadi Jaksa Agung, Sejarah Kelam Terulang?

Selasa, 18 Maret 2025 | 18:32 WIB

TNI dididik menjadi prajurit pertahanan negara. Sehingga mereka tidak memiliki kompetensi untuk menjadi jaksa.

Pembungkaman di Balik Protes Rapat Tertutup RUU TNI: Mengapa Masyarakat Sipil Dikriminalisasi? polemik

Pembungkaman di Balik Protes Rapat Tertutup RUU TNI: Mengapa Masyarakat Sipil Dikriminalisasi?

Selasa, 18 Maret 2025 | 16:45 WIB

Mereka dilaporkan ke Polda dan mengalami teror. Lantas, mengapa pemerintah dan DPR justru terkesan seolah anti pada transparansi?

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan? polemik

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?

Selasa, 18 Maret 2025 | 12:08 WIB

Student loan ini bukan solusi, tapi jebakan baru atau modus baru komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, kata Ubaid.

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit? polemik

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," ujar Joko.

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya? polemik

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya?

Senin, 17 Maret 2025 | 12:44 WIB

Hanya indikator inflasi yang bisa dijadikan salah satu penguat. Tapi sebagian besar indikator tidak mengarah kesiapan untuk melakukan redenominasi secara makro, kata Eko.

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil polemik

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil

Senin, 17 Maret 2025 | 10:20 WIB

Prabowo sempat menyatakan akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan uangnya secara diam-diam.

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat nonfiksi

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:00 WIB

Film ini mengisahkan Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang meninggalkan bumi untuk ikut serta dalam misi kolonisasi ke planet es, Nilfheim.