Koalisi Permanen Prabowo: Ancaman Demokrasi dan Tabrak Putusan MK
Home > Detail

Koalisi Permanen Prabowo: Ancaman Demokrasi dan Tabrak Putusan MK

Erick Tanjung | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Senin, 17 Februari 2025 | 16:34 WIB

Suara.com - UPAYA Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Koalisi Indonesia Maju atau KIM menjadi koalisi permanen dinilai mengancam demokrasi. Apalagi publik baru saja marasakan 'angin segar' atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

MK dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan ambang batas sebagai aturan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945. Atas putusan itu, setiap partai politik peserta Pemilu 2024 bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, jika keinginan Prabowo menjadikan KIM koalisi permanen, efeknya Pilpres 2029 tak ada bedanya dengan Pilpres 2024 lalu. Bahkan ia memprediksi cuma ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden, yakni dari KIM dan PDI Perjuangan.

"Jadi ini sangat tidak sejalan dengan keputusan MK. Harapannya akan memberi peluang semakin banyak partai politik yang akan mengusung capres dan cawapres," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Minggu (16/2/2025).

Sejumlah elite PKS saat menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. (Suara.com/Faqih)
Sejumlah elite PKS saat menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. (Suara.com/Faqih)

Dia juga menilai upaya Prabowo menjadikan KIM sebagai koalisi permanen menabrak prinsip demokrasi terkait kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih.

"Padahal mereka (KIM) selama ini selalu menggaungkan ingin menegakan demokrasi. Tetapi untuk merebut kekuasaan mereka justru dengan koalisi ini berupaya mengebiri (demokrasi)," ujar Jamiluddin.

Ambang batas pencalonan presiden setidaknya telah digugat sebanyak 33 kali. MK kemudian mengabulkan gugatan yang diajukan empat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

Sebanyak 33 kali gugatan itu di antaranya diajukan oleh sejumlah partai politik. Di antaranya Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebagaimana diketahui, PBB, PKS dan PSI adalah tiga partai anggota KIM. PKS dan PSI pun sudah menunjukan sikap mendukung usulan koalisi permanen Prabowo. Sekjen PSI Raja Uli Antoni bahkan menyebut mereka akan kembali mengusung Prabowo pada Pilpres 2029.

"(Kami) dukung Prabowo lagi," katanya usai mengikuti acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).

Hal yang sama juga disampaikan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi. PKS menyambut baik usulan koalisi permanen, dan akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029.

"PKS sudah kenal baik dengan beliau, tak ada alasan untuk tidak berikan dukungan," katanya.

Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr]
Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). [Antara/Hafidz Mubarak A/agr]

Menurut Jamiluddin, sikap yang ditunjukan sejumlah partai tersebut sebagai bentuk inkonsistensi. Padahal, mereka sangat menginginkan ambang batas pencalonan presiden dihapuskan. Namun ketika sudah di depan mata, mereka menunjukan sikap yang berbeda.

"Jadi mereka hanya puas sudah berada di kekuasaan. Tetapi mereka tidak sampai bagaimana mereka merebut kekuasaan itu," tuturnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Indaru Setyo Nurprojo mengatakan partai-partai non perlemen yang ada di KIM seperti PSI, dan Gelora akan berupaya mencari aman dengan usulan Prabowo tersebut. Menurutnya ruang terbuka masih sangat dinamis, terlebih menuju Pilpres 2029 perjalanannya masih panjang.

"Karena mereka sudah dapat sumber-sumber, baik itu menteri, wakil menteri. Dan mungkin nanti di BUMN dan sebagainya," kata Indaru kepada Suara.com.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono memberikan klarifikasi atas polemik usulan Prabowo terkait koalisi permanen. Dia menegaskan hal itu tak berkaitan dengan penghapusan presidential threshold.

"Terlalu jauh (dikaitkan dengan putusan MK)," ujar Sugiono usai peringatan ulang tahun Gerindra di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2) lalu.

Usulan pembentukan koalisi permanen itu, kata dia, sebagai upaya untuk menyatukan pandangan untuk membangun Indonesia.

"Kami punya pandangan yang sama terhadap permasalahan bangsa ini, mencari solusi-solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian kami ingin menciptakan suatu suasana yang rukun damai dan sejuk," katanya.


Terkait

Dukung Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor, Legislator PKS Kasih Catatan Ini
Sabtu, 12 April 2025 | 23:35 WIB

Dukung Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor, Legislator PKS Kasih Catatan Ini

PKS dukung impor non-kuota Prabowo, tapi minta mitigasi lindungi petani dari produk impor. Kementan, Kemendag, & Bapanas diminta siapkan skema perlindungan. DPR awasi ketat.

Prabowo Mau Naikkan Gaji Hakim, Pakar: Bukan Satu-satunya Cara Berantas Korupsi
Sabtu, 12 April 2025 | 20:25 WIB

Prabowo Mau Naikkan Gaji Hakim, Pakar: Bukan Satu-satunya Cara Berantas Korupsi

Tibiko Zabar kritik rencana Prabowo naikkan gaji hakim untuk berantas korupsi. Menurutnya, itu bukan solusi tunggal, perlu perbaikan sistem pengawasan & penegakan hukum.

ICW: Prabowo Lebih Simpati Keluarga Koruptor daripada Korban! Desak Pemerintah Kejar Aset Koruptor
Sabtu, 12 April 2025 | 16:40 WIB

ICW: Prabowo Lebih Simpati Keluarga Koruptor daripada Korban! Desak Pemerintah Kejar Aset Koruptor

ICW kritik simpati Prabowo ke keluarga koruptor, dianggap maklumi korupsi dan gagap soal perkembangan kejahatan ini. ICW desak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Nakba Jilid 2? Pakar Peringatkan Prabowo Soal Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
Sabtu, 12 April 2025 | 15:34 WIB

Nakba Jilid 2? Pakar Peringatkan Prabowo Soal Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Pengamat ISMES kritik rencana Prabowo evakuasi warga Gaza, khawatir tak bisa kembali & bermotif politis. Rencana ini dikhawatirkan picu goncangan politik dalam negeri.

Terbaru
Jalur Sutra Sepak Bola China: Hidup Mati di Markas Timnas Indonesia
polemik

Jalur Sutra Sepak Bola China: Hidup Mati di Markas Timnas Indonesia

Sabtu, 12 April 2025 | 10:07 WIB

China yang klaim penemu sepak bola punya ambisi besar untuk jadi kekuatan dunia. Ambisi itu bakal dipertaruhkan di markas Timnas Indonesia.

Review Jumbo: Sebenarnya Film 'Horor' yang Dibalut Kebahagiaan nonfiksi

Review Jumbo: Sebenarnya Film 'Horor' yang Dibalut Kebahagiaan

Sabtu, 12 April 2025 | 09:39 WIB

Jumbo, secara mengejutkan, menjadi salah satu film lebaran 2025 yang paling banyak ditonton.

Evakuasi Gaza: Misi Kemanusiaan atau 'Kartu AS' Prabowo Hadapi Tarif Trump? polemik

Evakuasi Gaza: Misi Kemanusiaan atau 'Kartu AS' Prabowo Hadapi Tarif Trump?

Jum'at, 11 April 2025 | 12:50 WIB

Saya kira ini sebenarnya bukan isu kemanusiaan, tapi isu politik. Prabowo sepertinya tidak punya cara lain untuk bernegosiasi dengan Trump, kata Smith.

Urbanisasi Pasca Lebaran: Jakarta Antara Momok dan Kota Impian polemik

Urbanisasi Pasca Lebaran: Jakarta Antara Momok dan Kota Impian

Kamis, 10 April 2025 | 20:23 WIB

Faktor orang berbondong-bondong ke kota besar, terutama Jakarta adalah penghasilan mereka di daerah semakin tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup.

Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam? polemik

Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam?

Kamis, 10 April 2025 | 14:23 WIB

Ini bisa menjadi tantangan bahkan hambatan ketika guru-guru yang direkrut adalah guru-guru yang tidak punya pengalaman, kata Satriwan.

Di Balik Gangguan Layanan JakOne Mobile Bank DKI di Hari Raya polemik

Di Balik Gangguan Layanan JakOne Mobile Bank DKI di Hari Raya

Rabu, 09 April 2025 | 19:47 WIB

Ari bilang eror seperti itu bukanlah hal baru selama ia memakai JakOne Mobile.

Ancaman Resesi dan PHK Massal Akibat Tarif Donald Trump: Apa Kabar Target Pertumbuhan 8 Persen? polemik

Ancaman Resesi dan PHK Massal Akibat Tarif Donald Trump: Apa Kabar Target Pertumbuhan 8 Persen?

Rabu, 09 April 2025 | 16:42 WIB

Indonesia kini dikenai tarif balasan hingga 32 persen.