Manuver Prabowo, Koalisi Permanen Jegal Gibran di Pilpres 2029?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginginkan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dijadikan koalisi permanen. Keinginannya itu diutarakan dalam pertemuan dengan para ketua umum partai anggota KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 14 Februari lalu. Hal ini bersamaan dengan keputusan Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo kembali pada pemilihan presiden 2029.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Indaru Setyo Nurprojo menilai wacana menjadikan KIM permanen itu merupakan salah satu strategi Prabowo untuk mengunci partai pendukung pemerintah untuk kepentingan Pilpres 2029. Dengan begitu partai yang tergabung dalam KIM tidak bisa mengusung/mendukung calon presiden dari partai lain.

"Itu sebagai upaya untuk mengunci langkah partai di KIM," kata Indaru kepada Suara.com, Minggu (16/2/2024).

Dia menjelaskan, upaya itu bukan tanpa alasan, pasalnya masing-masing partai politik yang menjadi peserta pemilu nanti memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden sendiri. Kesempatan itu menjadi terbuka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Januari lalu.

Tak hanya itu, menurut Indaru koalisi permanen yang diusulkan Prabowo tersebut juga sebagai strategi untuk menguji kesetiaan partai politik yang tergabung dalam KIM. Dengan melemparkan usulan itu, Prabowo dapat mengukur kesetiaan partai-partai pendukungnya.

Ketika partai anggota KIM mulai menunjukkan sikap yang bertentangan, Prabowo sedari awal dapat mengantisipasi. Antisipasi itu bisa dilakukan Prabowo secara halus atau kasar.

"Jadi kalau ada yang tidak sepakat ya sudah nanti pasti akan dibuang pada tahun ketiga atau pada tahun keempat. Dibuangnya itu bisa dengan halus atau kasar seperti lewat kasus-kasus," jelas Indaru.

Dia pun menilai Prabowo sengaja menciptakan situasi itu. Supaya partai anggota KIM berpikir dua kali jika ingin meninggalkan Prabowo dan Gerindra.

"Situasi itu akan membuat KIM ini akan tetap utuh. KIM ini akan tetap solid mendukung Prabowo," tuturnya.

Senada dengan Indaru, pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo sengaja melakukan itu untuk memastikan kesetiaan partai-partai pendukungnya di pemerintahan.

"Dengan demikian, kalau dia melihat ada partai-partai yang tidak loyal atau kurang setia, nah ini mungkin jadi dasar Prabowo melakukan reshuffle kepada kader partai yang dinilai tidak loyal," kata Jamiluddin kepada Suara.com.

Menguji Golkar dan PSI?

Jamiluddin berpendapat partai yang paling terusik dengan permintaan Prabowo tersebut Golkar dan PSI. Dia menilai usulan itu secara tidak langsung ditujukan kepada kedua partai tersebut. Alasannya Golkar dan PSI bisa menjadi kendaraan bagi Gibran Rakabuming untuk maju pada Pilpres 2029 mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSI sangat pro kepada Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi Ketua Umum PSI adalah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep--yang tak lain adik kandung Gibran.

Sedangkan Golkar, yang ketua umumnya Bahlil Lahadalia juga merupakan orang dekat Jokowi. Perjalanan Bahlil untuk menjabat orang nomor satu di Golkar tak bisa dilepaskan dari peran Jokowi.

Dalam laporan majalah Tempo pada Maret 2024 menyebut, Jokowi diduga ikut campur tangan untuk menjadikan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar dengan melengserkan Airlangga Hartarto. Pada Agustus 2024, Bahlil resmi menjabat ketua umum. Usai terpilih, Bahlil melontarkan istilah 'Raja Jawa' --yang banyak pihak mengaitkannya dengan Jokowi.

"Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," kata Bahlil kala itu.

PSI dan Golkar sudah menunjukan sikap atas usulan Prabowo. Kedua partai itu menyatakan akan kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2029.

"Kami dukung Prabowo lagi," kata Sekjen PSI Raja Uli Antoni usai mengikuti acara silaturahmi KIM pada Jumat (14/2).

Hal yang sama disampaikan oleh Bahlil usai menghadiri peringatan ulang tahun Gerindra ke-17 tahun di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2). Dukungan itu katanya sebagai kado untuk Gerindra.

"Kado spesialnya kami dukung sampai akhir, sampai 2029. Bila perlu lanjut lagi," kata Bahlil.

Menurut Jamiluddin, respons PSI dan Golkar yang mendukung usulan Prabowo hanya sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa mereka setia sebagai partai anggota KIM.

"Saya menangkap ini mereka langsung merespon, bisa jadi untuk menutupi. Mereka bisa menangkap ini sudah pancingan dari Prabowo (menguji kesetiaan PSI dan Golkar)," tuturnya.

Indaru menambahkan, dengan menguji kesetiaan partai anggota KIM Plus, setidaknya Prabowo bisa memetakan lawan di Pilpres 2029 sedari awal. Dengan begitu, medan tempur dapat dikuasai dengan mudah. Cara Prabowo ini tak bisa dipisahkan dari latar belakangnya dari seorang jenderal TNI.

"Dan ini model, karakter militer. Propaganda militer dalam membuat isu begini," katanya.

Tanggapan Partai Anggota KIM

Sejumlah partai anggota KIM menunjukkan sikap berbeda-beda, ada yang mendukung penuh dan ada yang masih mempertimbangkan. Beberapa ketua umum partai mengungkapkannya usai menghadiri ulang tahun ke-17 Gerindra di Sentul pada Sabtu (15/2) lalu.

Misalnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik usulan tersebut. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, yaitu PKB sepakat untuk memperkuat KIM.

"Pokoknya koalisi ini harus terus dijaga, nanti kita lanjut," ujar Cak Imin, begitu ia akrab disapa.

Sedana dengan PKB, Wakil Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyebut partainya adalah kawan setia Gerindra. Setidaknya PAN sudah tiga kali mengusung Prabowo sebagai calon presiden, Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024.

"Yang paling setia dengan Gerindra dan Pak Prabowo itu PAN,” ujarnya.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menyatakan dukungan yang sama.

"Tentu mendukung (Prabowo sampai Pilpres 2029)," ujar AHY.

Sementara Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan usulan Prabowo tersebut masih perlu untuk dikaji. Katanya wacana itu akan dibahas di tim khusus internal partainya. Dia juga mempertanyakan batas waktu usulan koalisi permanen.

"Permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktunya. Apakah dua kali pemilu? Tiga kali pemilu, empat kali pemilu, lima kali pemilu?" tuturnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono buka suara soal usulan Prabowo. Dia membantah usulan itu sebagai upaya untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold. Dia menyebut usulan menjadikan KIM permanen guna menjaga persatuan.

"Yang pasti kami ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak disebut sama sekali ada urusan presidential threshold," kata Sugiono.